ASKARA - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso berkomentar soal turunnya TNI menertibkan baliho bergambar pentolan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.

Bang Yos, sapaannya mengatakan, pemasangan baliho sudah diatur berdasar Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta. Apabila dilanggar, petugas yang bertanggungjawab menertibkannya adalah Satuan Pamong Praja (Satpol PP).

Namun jika terindikasi pidana, aparat kepolisian bisa melakukan tindakan. Menurut Bang Yos, TNI sepatutnya turun tangan apabila polisi sudah tidak sanggup mengatasinya.

"Yang pertama soal baliho. Baliho itu ada Perda-nya. Tempatnya di mana, ukurannya bagaimana, pajaknya berapa gitu. Tidak bisa sembarangan. Nah, kalau itu salah ya diturunkan. Diturunkan lalu dipasang lagi, turunkan lagi, dan itu cukup Satpol PP," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu di salah satu program televisi swasta, Sabtu (21/11) kemarin. 

Dikatakan Bang Yos, jika sudah terbukti dalil-dalil itu melanggar aturan, karena Perda ada konsekuensi hukumnya, tentu akan diusut oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya. 

"Nah, apakah fase-fase ini sudah dilewati? Kalau sudah, batal semua atau tidak tembus semua, barulah TNI ambil alih," ujar Bang Yos.

Dia memberi contoh, saat masih menjabat Pangdam Jaya periode 1996. Ketika ada kondisi yang sudah tidak bisa ditangani pihak kepolisian, maka Bang Yos diperintahkan atasannya untuk mengambil alih.

"Oleh karena itu perlu langkah-langkah soft power gitu dulu. Bagaimana pun atau siapa pun, semua itu rakyat kita. Ibaratnya dalam keluarga, itu anak-anak kita macam-macam modelnya, ada yang nakal, ada yang alim. Nah yang nakal kita kasih tahu, nama bahasa intelijennya itu operasi penggalangan, bisa dilakukan secara lunak, kita elus-elus, kita ajak, kamu salah, jangan begini lagi, seperti itulah. Itu biasanya unsur intelijen," ungkapnya.

"Tetapi kalau pun nggak tembus, baru kita lakukan cara-cara keras. Tentu keras yang saya maksud itu adalah terukur dengan hukum kita yang berlaku seperti apa, pelanggaran seperti apa," lanjutnya.

Melihat situasi yang terjadi, Bang Yos beranggapan beberapa elemen penegak hukum sudah tak mampu lagi sehingga sampai pasukan khusus TNI yang turun tangan.

"Asumsi saya seperti itu karena TNI tiba-tiba turun. Apalagi sampai mengerahkan pasukan khusus. Pasukan khusus Kopassus itu, waduh itu barang amat-amat mahal itu. Itu hanya ditugaskan kepada sebuah sasaran yang niscaya tidak bisa dilakukan satuan lain, itu baru pasukan khusus maju. Saya kira belum segenting itu loh maksud saya," kata dia.

Bang Yos mengingatkan, agar semua pihak mengambil tindakan yang terukur dan tidak berlebihan pada situasi saat ini. TNI hanya layak turun sebagai senjata pamungkas negara menghadapi musuh. Seperti gerakan separatis.

"Tapi ingat ya, saya menyalahkan adik-adik saya juga nggak bisa. Panglima atau mungkin Polda begitu, karena mereka punya atasan. Kalau kita kaitkan dengan kemarin, statement Panglima TNI dan kunjungan ke pasukan-pasukan elite, saya kira ada hubungannya dengan ini," tandasnya.