ASKARA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan suasana rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta tidak tegang meski dihadapkan dengan gelombang penolakan UU Cipta Kerja.

"Kalau rapat Istana itu sifatnya umumnya saja, tidak tegang. Tapi kita rapatnya itu kalau mau dianggap bagian dari Istana itu adalah rapat bidang polhukam," katanya dalam dialog virtual di Cokro TV yang dipandu Ade Armando, Selasa malam (3/11).

Biasanya dalam rapat tersebut ada pembagian tugas terhadap jajaran kabinet kerja. Terutama bidang yang menangangi dan menyikapi demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat maupun serikat pekerja. 

"Di situ kita bagi-bagi tugas. Satu yang mengantiripasi sebelah sana, mengantusipasi kelompok ini," beber Mahfud MD. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menuturkan, bahkan jika dalam istilah intelejen ada istilah penggalangan. Seperti menemui tokoh-tokoh untuk menjelaskan risiko sebuah langkah. 

"Apa yang bisa dilakukan oleh kami pemerintah agar itu jangan sampai terjadi. Istilah penggalangan atau ini dipecah saja nanti kelompok ini berjubel dari sana. Itu kan juga penggalangan," tuturnya. 

Menurutnya, sikap pemerintah tidak ada berlebihan, selama menyikapi ketegangan yang terjadi belakangan ini akibat menjalarnya penolakan UU Cipta Kerja yang disahkan pemerintah dan DPR. 

"Kita biasa-biasa saja menangani seperti itu. Tidak ada ketegangan dalam sidang kabinet. Kita cuma membaca data dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan," tandasnya. 

Meski tensi penolakan sejumlah elemen masyarakat dan serikat pekerja sudah mulai mereda. Mengingat dalang di balik aksi tersebut dianggap sudah diketahui pemerintah. 

"Iya ada memang (korelasi aksi sudah mereda). Misalnya pada tanggal tertentu ini akan ada penangkapan. Kita sudah tahu, lalu ada yang cuci tangan 'saya tidak ikut-ikut'. Itu cuci tangan," ungkapnya. 

Terbaru RUU Ciptaker atau Omnibus Ciptaker secara resmi telah menjadi Undang-Undang No.11/2020. UU ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 dan mulai berlaku efektif hari ini, Selasa (3/11).