ASKARA - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 yang berlangsung di 270 daerah dinilai akan mampu membangkitkan sektor ekonomi dan usaha mikro kecil dan menengah. 

Sebab anggaran dari APBD lebih kurang Rp 15 trilliun kemudian dari APBN Rp 5 trilliun. Jika ditambah dari kontestan tentu akan keluar biaya untuk pilkada sekitar Rp 20 trilliun. 

"Akan tersebar 60 persen untuk insentif penyelenggara. Artinya ini adalah program padat karya akan memperkuat daya beli masyarakat di 270 daerah," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada media, Selasa (21/7). 

Selain itu, dana pilkada yang bersumber dari APBN maupun APBD juga berdampak pada penanganan Covid-19, serta membangkitkan UMKM. Karena 40 persen untuk pembelian alat pendukung pilkada maupun alat penanganan corona seperti masker dan lain-lain.

"Ini bisa berdampak dua hal, pertama bisa membangkitkan UMKM. Di sisi lain juga akan bermanfaat menangani Covid-19 karena nanti akan digunakan untuk pembelian alat perlindungan Covid-19," jelas Tito. 

Mantan kepala Polri itu merekomendasi para kontestan yang terlibat pilkada untuk menggunakan alat peraga kampanye berupa masker dan hand sanitizer.

"Bahkan kontestan sudah kita minta, boleh menggunakan alat peraga berupa masker atau hand sanitizer dengan gambar mereka atau nomor pilihan mereka. Sehingga ini akan menimbulkan gerakan masif," tandas Tito. 

Pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang. Kampanye dilakukan pada 26 September hingga 5 Desember dengan jumlah peserta terbatas dan tetap menerapkan protokol kesehatan saat pandemi Covid-19.