ASKARA - Putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengabulkan eksepsi dr. Tifauzia Tyassuma (dr. Tifa) dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi peristiwa hukum yang menyita perhatian publik. Majelis hakim menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dan batal demi hukum, sehingga persidangan tidak berlanjut ke tahap pembuktian melalui pemeriksaan saksi, ahli, maupun terdakwa.

Perlu dipahami, putusan sela bukanlah putusan mengenai benar atau salahnya substansi perkara. Hakim dalam tahap ini menilai aspek formil, termasuk kelayakan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara. Ketika dakwaan dinyatakan cacat hingga batal demi hukum, konsekuensinya persidangan tidak dapat diteruskan dengan dakwaan tersebut. Dengan kata lain, putusan ini belum menjawab polemik yang selama ini berkembang di ruang publik mengenai pokok persoalan yang diperdebatkan.

Dalam negara hukum, putusan pengadilan wajib dihormati. Namun, penghormatan terhadap putusan tidak berarti menutup ruang bagi upaya hukum yang tersedia. Jaksa dapat mempelajari pertimbangan hakim dan menentukan langkah berikutnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mekanisme seperti ini merupakan bagian dari sistem peradilan yang dirancang untuk menjamin proses hukum berjalan secara adil dan akuntabel.

Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa isu yang melibatkan tokoh publik, terlebih mantan kepala negara, mudah berkembang menjadi perdebatan politik dan sosial. Karena itu, semua pihak semestinya menahan diri dari menarik kesimpulan yang berlebihan. Menganggap putusan sela sebagai bukti mutlak kemenangan salah satu pihak atau sebagai pembenaran atas seluruh narasi yang berkembang justru berpotensi menyesatkan opini publik.

Pada akhirnya, yang paling dibutuhkan adalah kedewasaan dalam menyikapi proses hukum. Kepercayaan terhadap lembaga peradilan akan terbangun apabila setiap putusan dipahami secara proporsional, bukan dijadikan alat untuk memperuncing polarisasi. Hukum harus tetap menjadi panglima, sementara ruang publik perlu diisi dengan argumentasi yang berbasis fakta, bukan sekadar persepsi. Sebab, kekuatan negara hukum bukan hanya terletak pada putusannya, melainkan pada kemampuan seluruh elemen bangsa menghormati proses hukum itu sendiri.