ASKARA – Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Bentangan lautnya mencapai 6,4 juta kilometer persegi, atau 77 persen dari total wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Garis pantainya 108.000 kilometer, terpanjang kedua setelah Kanada. Di atas kertas, inilah modal raksasa untuk menjadi bangsa maritim yang berdaulat dan makmur.

Namun, di hadapan ratusan legislator dan kader PDI Perjuangan se-Indonesia di Makassar,  Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S. justru membongkar sebuah paradoks. Kontribusi sektor kelautan terhadap produk domestik bruto nasional baru 14 persen. Di saat yang sama, 86,6 juta rakyat Indonesia masih bekerja di sektor informal, 9 juta anak muda masuk kategori NEET, dan kelas menengah menyusut 9,5 juta jiwa dalam lima tahun terakhir.

“Laut kita emas, tetapi rakyatnya belum sejahtera. Ada yang salah dengan paradigma pembangunan kita,” ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kemaritiman itu, saat memberikan pengarahan sekaligus membuka Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pembekalan Sekretaris DPD dan DPC Partai se-Indonesia di Makassar, Jumat (26/6/2026). Ia menegaskan, angka-angka itu adalah alarm. Jika Indonesia tetap berjalan dengan pendekatan lama, bonus demografi dapat berubah menjadi bencana. Indonesia Emas 2045 pun terancam hanya menjadi slogan.

Gejala Serius di Balik Potensi Raksasa

Dalam pemaparannya selama lebih dari dua jam, Anggota Komisi IV DPR RI itu membeberkan peta besar persoalan bangsa. “Pertumbuhan ekonomi belum mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup, kelas menengah terus menyusut, jutaan anak muda belum memperoleh pekerjaan yang layak, produktivitas nasional berjalan lambat, sementara tekanan ekonomi global semakin berat,” tegasnya.

Prof. Rokhmin tidak hanya memaparkan sederet angka statistik, tetapi membangun argumentasi mengapa Indonesia membutuhkan perubahan paradigma pembangunan apabila ingin benar-benar mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

“Persoalan Indonesia hari ini bukan semata persoalan pertumbuhan ekonomi. Tantangan yang sesungguhnya adalah bagaimana pertumbuhan tersebut mampu menciptakan pekerjaan berkualitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, memperkuat daya saing bangsa, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup,” ujarnya.

Menurut Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University ini, modal dasar maritim Indonesia sudah lengkap. Dengan wilayah laut 77 persen dari luas NKRI dan posisi di jalur perdagangan dunia, Indonesia seharusnya bisa menjadi poros maritim global. Namun tanpa perubahan cara pandang pembangunan, potensi itu akan terus menjadi paradoks: kaya sumber daya tetapi lambat sejahtera.

Alarm Krisis Lapangan Kerja

Prof. Rokhmin Dahuri mengingatkan, krisis lapangan kerja menjadi alarm pertama yang harus diwaspadai Indonesia saat ini.  Ia menyoroti kondisi ketenagakerjaan nasional yang dinilainya semakin mengkhawatirkan. Meski perekonomian Indonesia masih tumbuh sekitar lima persen, kualitas pertumbuhan tersebut dinilai belum cukup kuat untuk menyerap seluruh tambahan angkatan kerja yang setiap tahun terus bertambah.

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu menunjukkan data sepanjang 2025 hanya sekitar 1,9 juta lapangan kerja baru yang berhasil tercipta. Sementara itu, jumlah tenaga kerja baru yang masuk ke pasar kerja mencapai sekitar 3,5 juta orang setiap tahun.

“Kesenjangan tersebut menyebabkan jutaan masyarakat akhirnya bekerja di sektor informal yang umumnya memiliki produktivitas rendah, penghasilan terbatas, dan minim perlindungan sosial,” ungkapnya.

Data yang dipaparkan Prof. Rokhmin menunjukkan sekitar 59,4 persen pekerja Indonesia, atau sekitar 86,6 juta orang, masih berada di sektor informal. “Bila kondisi ini terus berlangsung, maka Indonesia akan semakin sulit keluar dari jebakan produktivitas rendah,” ujarnya.

Fenomena tersebut diperparah oleh struktur usaha nasional yang masih didominasi usaha mikro. Dari sekitar 64,2 juta unit UMKM, sebanyak 99,9 persen merupakan usaha mikro.

Walaupun menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, dominasi usaha berskala sangat kecil tanpa peningkatan produktivitas justru menunjukkan gejala yang oleh para ekonom disebut sebagai involusi ekonomi, yakni bertambahnya jumlah pelaku usaha tanpa diikuti peningkatan nilai tambah dan produktivitas.

Prof. Rokhmin menegaskan bahwa persoalan ketenagakerjaan ini menjadi pintu masuk untuk membedah masalah struktural ekonomi Indonesia. Tanpa terobosan kebijakan yang mengubah paradigma pembangunan, bonus demografi yang dimiliki Indonesia justru berisiko menjadi beban..

Bonus Demografi di Ujung Tanduk

Dalam pemaparannya, Prof. Rokhmin Dahur menegaskan, bonus demografi yang selama ini dibanggakan Indonesia justru berpotensi berubah menjadi bencana pembangunan.

Menurutnya, Indonesia memang sedang menikmati bonus demografi, yakni ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibanding kelompok usia nonproduktif. Namun bonus tersebut tidak otomatis menjadi keuntungan apabila negara gagal menyediakan pekerjaan, pendidikan, maupun pelatihan yang memadai.

Data yang dipaparkan Prof. Rokhmin Dahuri cukup mengkhawatirkan. Tingkat pengangguran usia 15–24 tahun mencapai 17,32 persen. Yang lebih serius, kelompok NEET atau Not in Employment, Education, and Training telah mencapai 20,31 persen, atau sekitar 9 juta anak muda yang tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dibanding rata-rata negara ASEAN.

“Kondisi tersebut merupakan sinyal bahwa bonus demografi dapat berubah menjadi beban pembangunan apabila tidak segera diantisipasi melalui penciptaan lapangan kerja produktif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu.

Prof. Rokhmin menekankan, tanpa terobosan kebijakan yang konkret, jutaan anak muda yang menganggur hari ini akan menjadi bom waktu sosial dan ekonomi. Bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika negara hadir menyiapkan ekosistem pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan industri yang mampu menyerap tenaga kerja usia muda secara masif.

Bila gagal, Indonesia bukan hanya kehilangan momentum Indonesia Emas 2045, tetapi juga menghadapi risiko instabilitas karena tingginya angka pengangguran terdidik.

Kelas Menengah RI Hilang 9,5 Juta Jiwa

Kelas menengah Indonesia yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi nasional justru terus menyusut. Fakta mengejutkan itu diungkap Prof. Rokhmin Dahuri. Ia menyoroti fenomena yang tidak kalah mengkhawatirkan dari krisis lapangan kerja, yakni turunnya jumlah masyarakat kelas menengah secara drastis.

“Dalam lima tahun terakhir, jumlah masyarakat kelas menengah turun dari sekitar 57,33 juta orang pada 2019 menjadi hanya 47,85 juta orang pada 2024, atau berkurang hampir 9,5 juta jiwa,” ungkapnya.

Kondisi tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat yang turun ke kelompok rentan miskin. Pergeseran struktur sosial ini menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi nasional.

Prof. Rokhmin membeberkan data yang lebih mengkhawatirkan lagi. “Rata-rata pengeluaran kelompok kelas menengah kini hampir menyentuh batas bawah kategori kelas menengah. Selisihnya hanya sekitar Rp16 ribu, sehingga sedikit saja terjadi penurunan pendapatan atau kenaikan harga kebutuhan pokok, jutaan keluarga berpotensi turun menjadi kelompok rentan miskin,” tuturnya.

Dengan kata lain, jutaan keluarga kelas menengah Indonesia saat ini hidup di tepi jurang. Guncangan ekonomi sekecil apapun bisa langsung menjatuhkan mereka ke kelompok miskin baru.

Menurutnya, melemahnya kelas menengah bukan hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga terhadap perekonomian nasional. Kelompok inilah yang selama ini menjadi motor utama konsumsi domestik.

Jika kelas menengah terus tergerus, daya beli nasional akan anjlok. Padahal konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50 persen terhadap PDB Indonesia. Tanpa kelas menengah yang kuat, target pertumbuhan ekonomi tinggi menuju Indonesia Emas 2045 akan semakin sulit dicapai.

Prof. Rokhmin menegaskan, menyelamatkan kelas menengah harus menjadi prioritas kebijakan. Caranya melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas, pengendalian inflasi kebutuhan pokok, dan peningkatan produktivitas UMKM agar naik kelas.

Ruang Fiskal RI Makin Sempit untuk Biayai Rakyat

Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan semakin terbatas akibat beban utang yang terus membengkak.

Dalam paparannya, Anggota Komisi IV DPR RI itu menunjukkan bahwa total utang pemerintah telah mencapai sekitar Rp8.444 triliun. Yang lebih mengkhawatirkan, pembayaran bunga utang dalam APBN telah mendekati Rp500 triliun setiap tahun.

“Nilai tersebut hampir setara dengan defisit APBN dan menjadi salah satu komponen belanja terbesar negara,” tegasnya.

Menurut Prof. Rokhmin Dahuri, semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk membayar bunga utang, semakin sempit pula ruang fiskal pemerintah. Akibatnya, kemampuan negara untuk membiayai sektor produktif jadi terbatas.

Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga program pemberdayaan masyarakat menjadi pos anggaran yang berpotensi terpangkas. Padahal sektor-sektor tersebut adalah kunci untuk mendorong produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga daya beli kelas menengah yang kini terus menyusut.

Prof. Rokhmin mengingatkan, tanpa strategi fiskal yang hati-hati dan keberanian melakukan reformasi struktural, Indonesia akan kesulitan keluar dari jebakan pertumbuhan rendah. “Kita butuh ruang fiskal yang sehat agar pembangunan tidak hanya jalan di tempat, tapi benar-benar menjawab krisis lapangan kerja dan ancaman bonus demografi,” ujarnya.

4 Badai Global Mengancam RI

Di luar persoalan domestik yang menumpuk, Prof. Rokhmin Dahuri menyampaikan peringatan, Indonesia juga menghadapi tekanan eksternal yang semakin kompleks.

Empat Dinamika Global yang mengancam, sedikitnya empat dinamika global yang harus diantisipasi secara serius oleh Indonesia.

Pertama, meningkatnya ketegangan geopolitik dunia yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan dan jalur perdagangan.

Kedua, perang dagang internasional yang membuat rantai pasok global tidak menentu dan menekan ekspor nasional.

Ketiga, krisis lingkungan akibat perubahan iklim yang mengancam wilayah pesisir, ketahanan pangan, dan menimbulkan bencana hidrometeorologi.

Keempat, disrupsi teknologi berbasis kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), robotika, dan digitalisasi yang mengubah total lanskap industri dan ketenagakerjaan.

Investasi Turun, Pengangguran Naik

“Apabila Indonesia gagal beradaptasi terhadap perubahan tersebut, dampaknya dapat berupa menurunnya investasi, melemahnya industri nasional, meningkatnya pengangguran, hingga bertambahnya angka kemiskinan,” jelasnya.

Menurutnya, keempat badai global ini datang bersamaan dengan masalah domestik: krisis lapangan kerja, 9 juta anak muda NEET, kelas menengah yang menyusut 9,5 juta jiwa, dan ruang fiskal yang makin sempit akibat beban bunga utang Rp500 triliun per tahun.

Karena itu, menurut Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se Indonesia) ini, pembangunan nasional tidak boleh lagi berjalan dengan pendekatan lama. Indonesia butuh lompatan paradigma.

“Ekonomi biru, hilirisasi berbasis inovasi, transformasi digital, dan penguatan SDM harus jadi arus utama. Kalau tidak, kita akan digilas perubahan dan gagal mencapai Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Dengan wilayah laut 77 persen dari total NKRI dan garis pantai 108 ribu km, Prof. Rokhmin yakin sektor kelautan dan perikanan adalah jawaban paling konkret untuk menciptakan jutaan lapangan kerja baru, memperkuat ketahanan pangan, dan menggerakkan industri bernilai tambah di tengah gempuran disrupsi global.

Dalam analisisnya, Prof. Rokhmin menyebut sejumlah faktor yang menyebabkan Indonesia belum mampu menjadi negara maju.

Di antaranya adalah belum adanya peta jalan pembangunan nasional yang benar-benar dijalankan secara konsisten lintas pemerintahan, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya kapasitas riset dan inovasi, rendahnya etos kerja, persoalan tata kelola pemerintahan, hingga tantangan eksternal berupa persaingan global, perubahan iklim, dan dominasi ekonomi negara-negara maju.

Ia menegaskan bahwa inovasi menjadi kata kunci bagi masa depan Indonesia.

Mengutip berbagai pemikir dunia, Rokhmin mengingatkan bahwa bangsa yang gagal berinovasi akan tertinggal dalam persaingan global. Sayangnya, hampir seluruh indikator yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, inovasi, dan kualitas SDM Indonesia masih berada pada tingkat yang relatif rendah.

Ekonomi Biru Selamatkan RI dari Krisis Lapangan Kerja

Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang menumpuk, Prof. Rokhmin Dahuri, menawarkan Ekonomi Biru atau Blue Economy sebagai mesin baru pertumbuhan Indonesia.

Ia menegaskan, konsep Ekonomi Biru bukan sekadar meningkatkan produksi perikanan. Lebih dari itu, Ekonomi Biru mengoptimalkan seluruh aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan wilayah pesisir dan lautan secara berkelanjutan sehingga mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan ekosistem laut.

“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 6,4 juta kilometer persegi, lebih dari 17.500 pulau, serta garis pantai terpanjang kedua di dunia. Seluruh potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal,” tegas Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI).

11 Sektor, 45 Juta Lapangan Kerja Baru

Prof. Rokhmin memaparkan bahwa sedikitnya terdapat 11 sektor ekonomi biru yang dapat menjadi mesin pertumbuhan baru nasional. Mulai dari perikanan tangkap, budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, bioteknologi kelautan, energi laut, pariwisata bahari, transportasi laut, industri maritim, kehutanan pesisir, pengembangan pulau-pulau kecil, hingga pemanfaatan sumber daya kelautan nonkonvensional.

“Nilai ekonomi keseluruhannya diperkirakan mencapai sekitar US$1,348 triliun per tahun,” ungkap Honorary Ambassador of Jeju Islands dan Busan Metropolitan City, South Korea.

Sektor tersebut diproyeksikan mampu menciptakan sekitar 45 juta lapangan kerja. Jumlah ini menjadi jawaban atas krisis lapangan kerja yang kini hanya menyerap 1,9 juta pekerja baru per tahun, sementara angkatan kerja baru mencapai 3,5 juta orang.

Ironisnya, hingga kini kontribusi sektor kelautan terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia masih sekitar 14 persen. Angka ini jauh di bawah sejumlah negara maritim lain yang telah berhasil menjadikan laut sebagai motor utama perekonomian nasional.

Padahal dengan 77 persen wilayah NKRI berupa laut, posisi strategis di jalur perdagangan dunia, dan 2,7 juta nelayan, Indonesia punya semua modal untuk jadi poros maritim global.

Menurut Prof. Rokhmin, Ekonomi Biru adalah jalan keluar paling konkret dari 6 alarm ekonomi yang ia sampaikan: krisis lapangan kerja, bonus demografi yang terancam, kelas menengah menyusut, ruang fiskal sempit, dan disrupsi global. “Tapi syaratnya, pembangunan tidak boleh lagi berjalan dengan pendekatan lama. Harus ada lompatan paradigma,” ujarnya.

Rangkaian 7 Alarm & Solusi: 1. Modal maritim besar tapi belum optimal 2. Krisis lapangan kerja: 86,6 juta di sektor informal   3. Bonus demografi: 9 juta anak muda NEET 4. Kelas menengah hilang 9,5 juta jiwa 5. Bunga utang Rp500 T, ruang fiskal sempit 6. 4 badai global mengancam 7. Solusi: Ekonomi Biru USD 1,348 T, 45 juta lapangan kerja.

Syarat Jadi Negara Maju 

Menurut Prof. Rokhmin Dahuri, Indonesia memiliki semua syarat untuk menjadi negara maju. Modal dasarnya jelas: negara kepulauan terbesar dengan 17.500 pulau, wilayah laut 77 persen dari total NKRI, garis pantai 108 ribu km, posisi strategis di jalur perdagangan dunia, serta bonus demografi.

“Yang dibutuhkan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan transformasi pembangunan yang bertumpu pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, hilirisasi industri, penguatan ekonomi kerakyatan, serta pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Prof. Rokhmin Dahuri mengingatkan, target Indonesia Emas 2045 hanya dapat diwujudkan apabila pembangunan dilakukan secara konsisten, berbasis data, berorientasi pada inovasi, dan mampu mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi kesejahteraan nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ia membedah 6 alarm ekonomi Indonesia: krisis lapangan kerja dengan 86,6 juta pekerja informal, bonus demografi yang terancam karena 9 juta anak muda NEET, kelas menengah yang menyusut 9,5 juta jiwa, ruang fiskal sempit akibat bunga utang Rp500 triliun per tahun, serta 4 badai disrupsi global.

Ekonomi Biru Kunci Transformasi

Sebagai jalan keluar, Member of International Scientific Advisory Board of Center for Coastal and Ocean Development, University of Bremen, Germany itu menawarkan Ekonomi Biru senilai US$1,348 triliun per tahun yang mampu menciptakan 45 juta lapangan kerja baru. Ada 11 sektor unggulan, mulai dari perikanan tangkap, budidaya, bioteknologi kelautan, energi laut, pariwisata bahari, hingga industri maritim.Namun hingga kini kontribusinya ke PDB baru 14 persen. Padahal negara maritim lain sudah menjadikan laut sebagai motor utama ekonomi. “Indonesia memiliki modal besar menjadi negara maju. Kini saatnya seluruh potensi itu dikelola dengan ilmu pengetahuan, inovasi, dan keberanian melakukan transformasi pembangunan menuju bangsa yang berdaulat, adil, makmur, dan berkelanjutan,” demikian pesan utama yang mengemuka dari paparan Prof. Rokhmin Dahuri.

Bimtek di Makassar ini menjadi konsolidasi visi PDIP untuk mendorong seluruh kader dan legislator di daerah menjadikan sektor maritim sebagai arus utama pembangunan. Tujuannya satu: memastikan Indonesia tidak sekadar tumbuh, tetapi benar-benar naik kelas menjadi negara maju yang menyejahterakan.

Turut hadir jajaran DPP PDIP dalam Bimtek tersebut, antara lain: Komarudin Watubun, S.H., M.H. (Ketua Bidang Kehormatan Partai),  Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. (Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi), Dr. Andreas Hugo Pareira (Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga / Anggota DPR RI),  Aryo Adhi Dharmo (Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal), Yuke Yurike, S.T., M.M. (Anggota/Pengurus DPP, aktif juga di DPRD DKI Jakarta), Mercy Chriesty Barends, S.T. (Anggota/Pengurus DPP / Anggota DPR RI), Sukamdani (Ibu Yanti) (Ketua DPP Bidang Pariwisata)