ASKARA - Jika pemilihan presiden dilakukan hari ini, Prabowo Subianto masih menempati posisi teratas dalam survei IPO dengan 23,4 persen. Tetapi keunggulan itu tidak kokoh. Dedi Mulyadi membuntuti dengan 21,7 persen, hanya terpaut 1,7 poin. Di sinilah angka survei menjadi menarik: bukan sekadar siapa yang unggul, melainkan mengapa dua survei hampir berdekatan justru menghasilkan peta politik yang berbeda tajam.

Angka 23,4 persen memang menempatkan Prabowo di posisi pertama. Namun angka itu sekaligus menunjukkan bahwa presiden petahana belum memperoleh dukungan mayoritas. Dedi Mulyadi hanya berjarak 1,7 poin, sementara Anies Baswedan berada di 11,5 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 4,5 persen, Ganjar Pranowo 4,1 persen, dan Gibran Rakabuming Raka 3,9 persen. Masih terdapat 17 persen responden yang belum menentukan pilihan atau memilih merahasiakan jawaban.

Survei Indonesia Political Opinion atau IPO tersebut dilakukan pada 27 Juli sampai 3 Agustus 2026 terhadap 1.200 responden dengan metode multistage random sampling. Tingkat kepercayaan disebut 95 persen dengan margin of error sekitar plus minus 2,9 persen. Angka dan metodologi itu diberitakan sejumlah media pada 9 Agustus 2026. Karena selisih Prabowo dan Dedi hanya 1,7 poin, keunggulan tersebut lebih tepat disebut keunggulan tipis daripada dominasi.

Di sinilah publik perlu berhati hati membaca angka elektabilitas. Margin of error tidak boleh dipakai secara serampangan untuk menyatakan kedua kandidat pasti imbang secara statistik. Tetapi selisih yang kecil dibandingkan batas kesalahan yang dilaporkan survei cukup menjadi alasan untuk tidak menerjemahkan posisi pertama Prabowo sebagai kemenangan politik yang sudah mapan.

Lebih penting lagi, survei IPO menggunakan simulasi terbuka. Responden bebas menyebut nama tokoh yang hendak dipilih. Dalam model semacam itu, posisi Prabowo sebagai presiden memberi keuntungan visibilitas yang tidak dimiliki sebagian besar kandidat. Ia terus hadir melalui kebijakan pemerintah, pidato, pemberitaan, program nasional, perjalanan kenegaraan, serta kontroversi politik. Nama yang paling mudah diingat belum tentu identik dengan tokoh yang paling disukai atau pasti dipilih.

Penjelasan tersebut sejalan dengan keterangan Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah bahwa posisi Prabowo masih dipengaruhi statusnya sebagai presiden yang membuat tingkat keteringatan publik terhadap namanya tetap tinggi. Pernyataan itu penting, sebab elektabilitas tidak boleh dicampuradukkan dengan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan. Seseorang dapat menjadi tokoh paling mudah diingat tanpa otomatis menjadi pilihan final pemilih.

Justru pada titik inilah survei lain menghadirkan cerita yang berbeda. Survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang dilakukan pada 5 sampai 19 Juli 2026 menempatkan Dedi Mulyadi di posisi pertama dengan 35 persen, sedangkan Prabowo hanya 14,5 persen. Hasil itu diberitakan Katadata pada 29 Juli 2026 dan Merdeka.com pada tanggal yang sama.

SMRC menggunakan simulasi semi terbuka dengan 20 nama tokoh nasional. Survei tersebut melibatkan 749 responden. Wawancara dilakukan melalui telepon kepada responden yang memiliki telepon seluler dan secara tatap muka kepada mereka yang tidak memiliki telepon. Margin of error yang dilaporkan sekitar plus minus 3,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Perbedaan antara IPO dan SMRC sangat besar. IPO menempatkan Prabowo di atas Dedi dengan selisih 1,7 poin, sedangkan SMRC menempatkan Dedi jauh di atas Prabowo dengan selisih 20,5 poin. Perbedaan itu tidak boleh buru buru diterjemahkan sebagai bukti bahwa salah satu lembaga survei keliru. Sebaliknya, perbedaan tersebut justru membuka pertanyaan jurnalistik yang lebih penting: mengapa survei dengan periode lapangan yang berdekatan menghasilkan potret politik yang sedemikian berbeda?

Jawabannya bisa berada pada desain penelitian. Simulasi terbuka dan semi terbuka tidak identik. Jumlah nama yang ditawarkan, cara pertanyaan diajukan, metode wawancara, komposisi responden, pembobotan, periode pengumpulan data, hingga karakteristik sampel dapat memengaruhi hasil. Karena itu, angka survei tidak boleh dilepaskan dari metodologi yang melahirkannya.

SMRC bahkan memberikan gambaran tren yang berbeda. Dalam simulasi semi terbuka, elektabilitas Prabowo disebut turun dari 34,9 persen pada November 2025 menjadi 14,5 persen pada Juli 2026. Pada periode yang sama, dukungan terhadap Dedi Mulyadi disebut meningkat dari 19,7 persen menjadi 35 persen. Data tersebut diberitakan Suara.com dan Katadata pada 29 Juli 2026.

Namun, sekali lagi, tren itu tidak otomatis berarti Prabowo sedang kehilangan seluruh basis dukungannya. Perubahan angka survei perlu dibaca bersama indikator lain, termasuk tingkat kepuasan terhadap pemerintah, persepsi ekonomi, kebijakan publik, serta perubahan preferensi pemilih. Survei adalah potret pada waktu tertentu, bukan rekaman permanen perilaku politik masyarakat.

Dedi Mulyadi sendiri memiliki modal politik yang berbeda. Ia bukan sekadar figur media sosial yang tiba tiba muncul dalam bursa nasional. Dedi adalah Gubernur Jawa Barat dan kader Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo. Posisi tersebut membuat kenaikan elektabilitasnya menjadi fenomena yang lebih menarik. Ia tumbuh dari pemerintahan daerah, tetapi mulai memperoleh perhatian dalam percakapan politik nasional.

Status Dedi sebagai kader Gerindra membuat persaingan hipotetis dengan Prabowo menjadi persoalan yang unik. Jika popularitas Dedi terus meningkat, partai yang sama berpotensi memiliki lebih dari satu figur dengan daya tarik elektoral. Tetapi menyimpulkan bahwa Prabowo pasti tidak rela menyerahkan kekuasaan kepada Dedi adalah lompatan spekulatif yang tidak memiliki dasar cukup.

Respons Gerindra justru menunjukkan kehati hatian. RRI pada 30 Juli 2026 memberitakan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang menilai naik turunnya elektabilitas sebagai sesuatu yang wajar dalam dinamika politik. Menurut Dasco, hasil survei bersifat fluktuatif dan tidak perlu disikapi secara berlebihan.

Pernyataan tersebut penting karena menahan narasi agar tidak berkembang menjadi drama perebutan kekuasaan internal Gerindra. Sampai sekarang, angka survei belum dapat dijadikan bukti bahwa hubungan politik Prabowo dan Dedi telah berubah menjadi persaingan terbuka. Yang dapat dikatakan adalah bahwa Dedi mulai memiliki angka yang cukup kuat untuk diperhitungkan dalam pembicaraan mengenai Pilpres 2029.

Di sisi lain, Prabowo memiliki keuntungan yang tidak dimiliki Dedi: kekuasaan sebagai presiden. Pemerintahan memberi ruang bagi seorang petahana untuk menunjukkan hasil kerja dalam skala nasional. Program ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga program unggulan pemerintah akan menjadi bagian dari penilaian publik.

Keuntungan itu sekaligus menjadi beban. Petahana tidak hanya memperoleh panggung, tetapi juga menanggung konsekuensi dari seluruh kebijakan yang dijalankan. Semakin lama berada di pemerintahan, semakin panjang pula daftar keberhasilan dan kegagalan yang akan dibawa ke dalam ingatan pemilih.

Karena itu, pertarungan elektabilitas tidak akan ditentukan oleh popularitas semata. Jika Prabowo ingin mempertahankan dukungan, pekerjaan utamanya bukan mengejar angka survei, melainkan memastikan kebijakan pemerintah benar benar dirasakan masyarakat. Pernyataan Dedi Kurnia Syah bahwa keberlanjutan dukungan kepada Prabowo bergantung pada kebijakan yang dekat dengan kebutuhan publik justru menjadi bagian paling substantif dari perdebatan ini.

Dedi menghadapi tantangan yang tidak kalah berat. Popularitas di Jawa Barat harus diuji menjadi penerimaan nasional. Jawa Barat adalah wilayah dengan basis pemilih besar dan panggung politik yang sangat strategis, tetapi Pilpres merupakan pertarungan seluruh Indonesia. Dukungan yang kuat di satu provinsi belum otomatis berubah menjadi koalisi nasional.

Dedi juga harus membuktikan bahwa popularitas personal sejalan dengan kinerja pemerintahan. Gaya komunikasi yang dekat dengan masyarakat dapat menghasilkan perhatian dan simpati, tetapi politik nasional menuntut lebih dari sekadar kemampuan membangun citra. Pemilih akan meminta gagasan tentang ekonomi, pertahanan, pendidikan, kesehatan, energi, hubungan luar negeri, ketimpangan, serta masa depan demokrasi.

Karena itu, dua survei yang berbeda tersebut seharusnya tidak dipakai untuk menentukan siapa calon presiden masa depan. Keduanya justru menunjukkan bahwa medan politik 2029 masih cair. Prabowo memiliki keuntungan sebagai petahana, sedangkan Dedi memperlihatkan kemampuan membangun dukungan di luar sekadar struktur formal kekuasaan.

Yang juga perlu dicermati adalah besarnya kelompok pemilih yang belum menentukan pilihan. Dalam survei IPO, kelompok tersebut mencapai 17 persen. Mereka bukan sekadar angka sisa. Justru kelompok inilah yang dapat menjadi medan perebutan utama apabila kompetisi semakin mengeras.

Pemilih yang belum menentukan pilihan juga menunjukkan bahwa angka elektabilitas hari ini masih jauh dari keputusan final. Kebijakan pemerintah dapat mengubah persepsi. Krisis ekonomi dapat mengubah pilihan. Munculnya tokoh baru dapat menggeser peta. Perubahan koalisi partai dapat mengubah distribusi dukungan. Bahkan isu yang saat ini belum dianggap penting dapat menjadi penentu ketika kontestasi semakin dekat.

Karena itu, pertanyaan yang lebih penting daripada siapa nomor satu adalah apa yang membuat seseorang dipilih. Apakah karena kinerja, popularitas, identitas politik, pemberitaan media, algoritma media sosial, jaringan partai, atau ketidakpuasan terhadap kandidat lain? Tanpa menjawab pertanyaan itu, angka elektabilitas hanya menjadi angka yang mudah dipakai untuk membangun narasi politik.

Di sinilah media harus mengambil jarak dari perang angka. Hasil survei yang menguntungkan pemerintah tidak boleh otomatis dipromosikan sebagai bukti bahwa rakyat puas. Hasil survei yang menguntungkan oposisi atau kandidat lain juga tidak boleh langsung dipakai sebagai bukti bahwa petahana telah kehilangan kepercayaan rakyat.

Survei adalah alat ukur, bukan hakim demokrasi. Ia membantu publik membaca kecenderungan, tetapi tidak menentukan hasil pemilu. Karena itu, perbedaan hasil IPO dan SMRC justru seharusnya membuat masyarakat semakin kritis terhadap cara angka politik diproduksi, dipublikasikan, dan ditafsirkan.

Pada akhirnya, Prabowo memang masih berada di posisi teratas dalam survei IPO. Tetapi keunggulan 23,4 persen atas Dedi Mulyadi yang memperoleh 21,7 persen tidak cukup untuk disebut sebagai benteng politik yang kokoh. Sebaliknya, keunggulan Dedi dalam survei SMRC juga belum dapat diterjemahkan sebagai tanda bahwa ia pasti akan menjadi kandidat terkuat pada 2029.

Yang sedang terlihat sekarang bukan kemenangan Prabowo dan bukan pula kemenangan Dedi. Yang terlihat adalah politik Indonesia yang mulai memasuki fase perebutan perhatian, legitimasi, dan kepercayaan publik menuju 2029.

Jika Prabowo ingin tetap berada di depan, ia harus mengubah keuntungan sebagai petahana menjadi bukti keberhasilan pemerintahan. Jika Dedi ingin menyalip, ia harus mengubah popularitas menjadi kapasitas nasional. Dan jika Gerindra ingin tetap menjadi kendaraan politik utama, partai itu harus mampu mengelola kenyataan bahwa kadernya sendiri mulai muncul sebagai figur dengan daya tarik elektoral yang patut diperhitungkan.

Rakyat tidak memilih angka survei. Rakyat memilih berdasarkan pengalaman, harapan, kepentingan, dan penilaian terhadap masa depan. Karena itu, pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Yang sedang berlangsung baru satu tahap awal: publik mulai memperlihatkan siapa yang mereka ingat, siapa yang mereka sukai, dan siapa yang mungkin mereka percaya ketika saatnya benar benar memilih.