ASKARA - Pencopotan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dinilai belum cukup untuk menjawab persoalan keselamatan transportasi nasional. Presiden Prabowo Subianto didesak mengevaluasi kinerja Menhub beserta jajaran pejabat terkait, menyusul rentetan kecelakaan di laut, jalan raya, dan perkeretaapian.

Desakan itu disampaikan Azas Tigor Nainggolan, advokat sekaligus analis kebijakan transportasi dan Ketua Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) Indonesia, dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu (20/9/2026).

Menurut Azas, pergantian Dirjen Perhubungan Laut pada Jumat (18/9/2026) seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh, bukan sekadar pergantian pejabat di satu direktorat. Ia menilai tanggung jawab keselamatan transportasi tidak bisa dibebankan hanya kepada satu unsur di Kementerian Perhubungan.

Sorotan Azas menguat setelah kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa, pada 13 September 2026. Kapal yang membawa 243 orang itu terbalik saat pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Hingga 18 September, laporan menyebut 108 orang berhasil diselamatkan, sembilan orang meninggal dunia, sementara sembilan lainnya masih belum ditemukan. 

Bagi Azas, tragedi tersebut menjadi pengingat bahwa keselamatan harus menjadi fondasi utama konektivitas nasional. Ia juga menyinggung kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek yang menabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026. Peristiwa itu menewaskan 16 orang dan menyebabkan 90 lainnya luka-luka. 

Selain kecelakaan laut dan kereta api, Azas menyoroti persoalan kendaraan tidak laik jalan, terutama truk yang mengalami kelebihan dimensi dan muatan atau over dimension over loading (ODOL). Menurutnya, lemahnya pengawasan dan penegakan aturan dapat membuka ruang bagi kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan untuk tetap beroperasi.

“Yang harus dievaluasi bukan hanya Dirjen Perhubungan Laut, tetapi juga Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, dan Menteri Perhubungan,” tegas Azas.

Ia berpandangan, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan layanan transportasi yang aman bagi masyarakat. Pengawasan terhadap kelaikan sarana, kepatuhan operator, serta penegakan regulasi harus berjalan secara konsisten agar keselamatan tidak hanya menjadi slogan.

Azas juga mengaitkan persoalan tersebut dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 pada 17 September 2026, yang mengusung semangat membangun konektivitas untuk Indonesia Emas. Menurutnya, konektivitas tidak cukup dimaknai sebagai tersambungnya wilayah, tetapi harus menjamin perjalanan masyarakat berlangsung aman, nyaman, dan terjangkau.

“Jika pemerintah sungguh ingin membangun konektivitas nasional, keselamatan harus menjadi prinsip utama pelayanan negara kepada rakyat,” ujarnya.

Atas dasar itu, Azas mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi Menhub Dudy Purwagandhi, Dirjen Perhubungan Darat, dan Dirjen Perkeretaapian. Ia bahkan meminta para pejabat tersebut diganti apabila dinilai gagal menjalankan tanggung jawab keselamatan transportasi.

Bagi Azas, pergantian pejabat bukan semata persoalan jabatan, melainkan momentum membangun budaya kerja yang menempatkan keselamatan publik sebagai prioritas. Ia berharap pemerintah menghadirkan sistem transportasi yang tidak hanya menghubungkan Nusantara, tetapi juga melindungi setiap warga yang menggunakannya.

“Keselamatan transportasi harus dikerjakan sungguh-sungguh oleh aparat pemerintah. Jangan sampai masyarakat terus menanggung risiko akibat lemahnya pengawasan dan penegakan aturan,” pungkasnya.