ASKARA - Ketahanan energi nasional tak cukup diukur dari seberapa banyak bahan bakar yang diproduksi, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga pasokan, mengurangi ketergantungan impor, dan memastikan energi tetap terjangkau masyarakat.

Pesan besar itu mengemuka dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Sejumlah agenda strategis dibahas, mulai dari stok BBM, persiapan E50, peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas), pengelolaan sumur rakyat, hingga Rancangan Undang-Undang Migas.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, stok BBM dan cadangan nasional saat ini berada pada kisaran 18–20 hari. Pemerintah menyebut kondisi tersebut masih terkendali. Namun, angka itu sekaligus menjadi pengingat bahwa ketahanan energi bukan hanya persoalan ketersediaan hari ini, melainkan juga kesiapan menghadapi gangguan pasokan global. 

Di tengah dinamika geopolitik, cadangan energi menjadi bantalan penting bagi perekonomian. Ketika pasokan dunia terganggu atau harga minyak bergejolak, dampaknya dapat merambat ke biaya transportasi, distribusi barang, harga kebutuhan pokok, hingga daya beli masyarakat.

E50: Ambisi Besar, Kesiapan Harus Terukur

Salah satu agenda yang mendapat perhatian adalah persiapan pengembangan E50, yakni bahan bakar bensin dengan campuran etanol 50 persen. Program ini dirancang sebagai kelanjutan dari kebijakan biodiesel B50, sekaligus bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.

Bahlil menyebut konsumsi solar nasional mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun, sementara konsumsi bensin berada di kisaran 39–40 juta kiloliter. Besarnya kebutuhan tersebut membuat diversifikasi energi menjadi agenda strategis. 

Namun, E50 bukan sekadar soal mengubah komposisi bahan bakar. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan bahan baku etanol, kapasitas produksi dalam negeri, kesiapan industri otomotif, infrastruktur distribusi, hingga standar mutu dan harga.

Tanpa ekosistem yang memadai, ambisi mengurangi impor justru berisiko menghadapi hambatan baru. Karena itu, keberhasilan E50 nantinya tidak cukup diukur dari peluncuran program, tetapi dari kemampuan memenuhi kebutuhan nasional secara berkelanjutan.

Migas: Produksi Digenjot, Tata Kelola Jangan Tertinggal

Di saat energi alternatif dikembangkan, pemerintah tetap mendorong peningkatan produksi migas. Presiden mengarahkan eksplorasi cekungan dan blok minyak serta optimalisasi sumur-sumur yang masih memiliki potensi produksi dengan dukungan teknologi.

Pemerintah juga menyoroti sekitar 45 ribu sumur rakyat yang harus dikelola secara profesional. Pengawasan diperlukan agar produksi dan distribusinya berjalan sesuai ketentuan serta tidak disalahgunakan. 

Agenda ini memperlihatkan bahwa strategi energi Indonesia tidak serta-merta meninggalkan migas. Diversifikasi dan penguatan produksi domestik justru didorong berjalan beriringan.

Tetapi peningkatan produksi saja tidak otomatis menjamin kemandirian energi. Persoalan tata kelola, transparansi, pengawasan, dan pembagian manfaat bagi negara serta masyarakat tetap menjadi bagian penting dari pekerjaan rumah pemerintah.

RUU Migas dan Ujian Tata Kelola

Pembahasan RUU Migas turut masuk dalam agenda sidang DEN. Bahlil menyampaikan adanya rencana penguatan kelembagaan tata kelola migas yang akan berada langsung di bawah Presiden. 

Perubahan kelembagaan tersebut perlu dilihat lebih jauh dari sekadar struktur organisasi. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah desain baru mampu memperkuat kepastian hukum, pengawasan, transparansi, dan efektivitas pengelolaan sumber daya energi.

Semakin strategis sektor migas bagi negara, semakin besar pula kebutuhan terhadap tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Subsidi BBM: Jangan Sampai Beban Beralih ke Rakyat

Di balik pembahasan E50 dan produksi migas, ada persoalan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, yakni subsidi BBM.

Pemerintah menekankan pentingnya memastikan BBM bersubsidi tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan. Penataan subsidi juga menjadi perhatian di tengah pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.

Bagi nelayan, petani, pengemudi angkutan, pedagang kecil, dan pelaku usaha mikro, BBM bukan sekadar komoditas. Ia merupakan bagian dari biaya mencari nafkah dan menggerakkan roda ekonomi sehari-hari.

Karena itu, penataan subsidi tidak cukup hanya dihitung dari potensi penghematan anggaran negara. Pemerintah juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap ongkos transportasi, biaya produksi, distribusi barang, dan daya beli masyarakat.

Subsidi yang tepat sasaran memang penting. Namun, proses penataannya harus memastikan kelompok yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap energi yang terjangkau.

Ketahanan Energi Harus Terasa hingga Rumah Tangga

Dari E50, penguatan migas, pengelolaan sumur rakyat, hingga subsidi BBM, pemerintah sedang merangkai sejumlah kebijakan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Tantangannya adalah memastikan seluruh agenda itu saling menopang. Diversifikasi membutuhkan bahan baku dan infrastruktur yang siap. Peningkatan produksi migas membutuhkan tata kelola yang kuat. Sementara penataan subsidi harus tetap melindungi masyarakat yang bergantung pada BBM untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup.

Pada akhirnya, ketahanan energi tidak cukup berhenti sebagai angka cadangan, target produksi, atau peta jalan kebijakan. Ukurannya adalah apakah Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri, menghadapi gejolak global, dan menjaga harga energi tetap terjangkau.

Ujian sesungguhnya arah ketahanan energi Prabowo bukan hanya seberapa besar produksi dan ambisi yang dicanangkan, melainkan seberapa nyata manfaatnya dirasakan masyarakat.