ASKARA - Ketika ancaman kekeringan membayangi pasokan air bersih Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka opsi mengolah air laut menjadi air tawar melalui teknologi desalinasi. Namun, rencana itu memunculkan pertanyaan mendasar: apakah Jakarta harus menunggu pembangunan Giant Sea Wall untuk mulai mengubah air laut menjadi sumber air bersih?

Pramono menyebut pembangunan tanggul laut raksasa perlu segera dimulai sebagai salah satu langkah yang berkaitan dengan pengolahan air laut. Pernyataan tersebut disampaikan saat ditemui di Gedung PMI DKI Jakarta.

Di tengah wacana proyek infrastruktur berskala besar itu, sebenarnya terdapat alternatif teknologi pengolahan air laut yang dikembangkan inovator Indonesia, Rudy Sumardi. Melalui teknologi Hidrofit Plus, Rudy menawarkan pendekatan pengolahan air laut menjadi air layak minum yang diklaim lebih praktis, efisien, dan terjangkau.

Teknologi Hidrofit Plus disebut telah digunakan di sejumlah tempat. Air hasil pengolahannya juga dilaporkan dapat langsung diminum. Pengalaman penerapan tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk melihat teknologi ini bukan sekadar sebagai gagasan, melainkan alternatif yang patut diperhitungkan dalam strategi pemenuhan kebutuhan air bersih.

“Kami memanfaatkan reaksi antara free energi listrik yang bersumber dari magnet, dengan komponen penyaring alami untuk mengikat garam, logam berat dan air tidak layak dapat menghasilkan air yang langsung bisa diminum,” jelas Rudy.

Menurut Rudy, teknologi tersebut dirancang untuk mengolah air laut tanpa membutuhkan proses filtrasi berlapis maupun konsumsi energi listrik besar. Jika diterapkan secara luas sesuai kapasitas dan kebutuhan wilayah, pendekatan ini berpotensi membantu masyarakat pesisir, pulau-pulau terpencil, hingga daerah yang kerap mengalami krisis air bersih.

Kehadiran teknologi alternatif ini sekaligus membuka ruang diskusi mengenai pendekatan pemerintah dalam mengatasi persoalan air. Giant Sea Wall merupakan proyek infrastruktur besar dengan tujuan yang lebih luas, termasuk perlindungan pesisir. Namun, kebutuhan air bersih memiliki urgensi tersendiri dan tidak semestinya hanya bergantung pada satu proyek raksasa.

Pemerintah dapat mengkaji dan mengembangkan teknologi pengolahan air laut secara paralel dengan pembangunan infrastruktur pesisir. Teknologi Rudy, yang disebut telah digunakan di berbagai lokasi, layak masuk dalam agenda evaluasi dan pengembangan, termasuk melalui pengujian kualitas air, kapasitas produksi, biaya operasional, serta keberlanjutan penerapannya.

Sebab, solusi krisis air tidak selalu harus menunggu proyek bernilai besar selesai dibangun. Inovasi yang telah diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat juga perlu mendapat ruang, dukungan, serta evaluasi secara transparan.

Di tengah ancaman kekeringan, ukuran keberhasilan kebijakan air bersih bukan semata megahnya infrastruktur yang dibangun, melainkan seberapa cepat, aman, dan terjangkau masyarakat memperoleh air untuk kebutuhan hidupnya. Jika air laut bisa diolah menjadi air minum melalui teknologi yang telah digunakan, mengapa peluang itu tidak mulai dimaksimalkan sekarang?