ASKARA - Mahfuddin Cakra Saputra, S.H., M.H., resmi dipercaya menjadi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa Barat. Penugasan tersebut merupakan bagian dari mutasi dan promosi pejabat di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang ditetapkan melalui Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-10122/C/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026.

Pada Senin, 10 Agustus 2026, pelantikan Mahfuddin sebagai Kajari Sumbawa Barat menjadi perhatian seiring dimulainya amanah baru dalam perjalanan kariernya di institusi Adhyaksa.

Sebelum dipercaya memimpin Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, Mahfuddin telah menjalani sejumlah penugasan yang berkaitan dengan pembinaan organisasi maupun penanganan perkara pidana khusus.

Dalam riwayat penugasannya, Mahfuddin sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subbagian Pembinaan (Kasubbagbin) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Setelah menyelesaikan tugas tersebut, ia kemudian mendapat penugasan sebagai Koordinator pada bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu bekal yang akan digunakan Mahfuddin dalam menjalankan tugas barunya sebagai pimpinan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat.

Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat berada dalam koordinasi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB). Saat ini, pucuk pimpinan Kejati NTB dijabat oleh Wahyudi, S.H., M.H.

Tanggung Jawab Kajari Tidak Hanya Soal Perkara

Menjadi Kajari bukan sekadar bertanggung jawab terhadap penanganan perkara pidana. Jabatan tersebut memiliki cakupan tugas yang luas karena seorang Kajari harus memastikan seluruh fungsi kejaksaan berjalan sesuai ketentuan hukum dan standar organisasi.

Kejaksaan Negeri memiliki bidang pidana umum, pidana khusus, intelijen, perdata dan tata usaha negara, serta pembinaan internal. Seluruh bidang tersebut membutuhkan koordinasi dan pengawasan dari pimpinan agar dapat memberikan pelayanan hukum secara optimal.

Pada bidang pidana umum, kejaksaan mempunyai kewenangan dalam proses penuntutan perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara bidang pidana khusus berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya yang menjadi kewenangan kejaksaan.

Bidang intelijen memiliki fungsi mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan, termasuk kegiatan pengamanan dan penggalangan serta penyelidikan intelijen sesuai ketentuan hukum.

Sementara itu, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) memiliki peran dalam memberikan bantuan, pertimbangan, dan pelayanan hukum kepada negara atau pemerintah maupun pihak lain yang memenuhi ketentuan untuk memperoleh pelayanan hukum dari kejaksaan.

Tantangan Penegakan Hukum di Sumbawa Barat

Amanah sebagai Kajari Sumbawa Barat tentu menghadirkan tantangan tersendiri. Dinamika pembangunan, pemerintahan, ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat di daerah tersebut membutuhkan kehadiran aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian hukum.

Karena itu, Kejari Sumbawa Barat dituntut menjalankan penegakan hukum secara profesional dan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.

Setiap perkara, terlebih perkara yang mendapat perhatian masyarakat, membutuhkan proses penanganan secara hati-hati. Proses hukum harus didasarkan pada alat bukti dan prosedur yang sah serta tetap menghormati hak-hak setiap pihak yang berhadapan dengan hukum.

Penegakan hukum juga tidak semata-mata berorientasi pada penindakan. Kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah harus tetap menjadi bagian penting dalam setiap proses hukum.

Pengawalan Pembangunan dan Pencegahan Korupsi

Selain memiliki kewenangan dalam penuntutan perkara, kejaksaan juga memiliki peran dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, tertib, dan taat hukum.

Dalam pelaksanaannya, pendampingan maupun bantuan hukum kepada pemerintah daerah harus dilakukan sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.

Pendampingan hukum bukan berarti memberikan kekebalan terhadap kebijakan atau tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Sebaliknya, pendampingan dilakukan untuk memastikan aspek hukum dalam pelaksanaan program maupun kebijakan dapat dipahami dan dijalankan secara tepat.

Pencegahan tindak pidana korupsi juga menjadi bagian penting dari tugas kejaksaan. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum, serta berbagai upaya lain sesuai kewenangan kejaksaan.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang penting. Setiap penggunaan kewenangan penegakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum dan kepentingan publik.

Pengalaman Pidsus Jadi Modal

Pengalaman Mahfuddin ketika menjalankan tugas sebagai Koordinator Pidsus di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menjadi bagian dari rekam penugasan yang akan mendukung pelaksanaan tugas barunya.

Namun, sebagai Kajari, ruang lingkup tanggung jawab yang diemban jauh lebih luas dibandingkan tugas pada satu bidang tertentu.

Mahfuddin dituntut mampu mengkoordinasikan seluruh bidang yang ada di lingkungan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat serta memastikan seluruh jajaran menjalankan tugas sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Tantangannya bukan hanya berkaitan dengan perkara pidana khusus, tetapi juga membangun koordinasi internal, meningkatkan kualitas pelayanan hukum, serta menjaga hubungan kelembagaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

Koordinasi tersebut tentunya tetap harus dilakukan dengan menjaga independensi kejaksaan dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum.

Kepercayaan Publik Jadi Taruhan

Mutasi dan promosi pejabat kejaksaan merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier aparatur. Namun bagi masyarakat, ukuran keberhasilan seorang Kajari pada akhirnya akan terlihat dari kinerja institusi yang dipimpinnya.

Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat diharapkan mampu memberikan pelayanan hukum yang profesional, transparan, mudah diakses, dan berorientasi pada keadilan.

Objektivitas dalam penanganan perkara juga akan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Proses hukum harus dijalankan tanpa tekanan maupun kepentingan tertentu dan tidak memberikan perlakuan berbeda kepada pihak yang berperkara.

Integritas aparatur menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan tersebut. Penegakan hukum harus konsisten, baik terhadap perkara yang menjadi sorotan publik maupun perkara yang tidak mendapat perhatian luas.

Publik Menanti Langkah Kajari Baru

Dengan pengalaman yang dimiliki dari sejumlah penugasan sebelumnya, Mahfuddin Cakra Saputra kini menghadapi tanggung jawab baru sebagai Kajari Sumbawa Barat.

Masyarakat akan menunggu bagaimana kepemimpinannya diterjemahkan dalam bentuk program dan kinerja nyata, mulai dari penanganan perkara, pelayanan hukum, pencegahan korupsi, penguatan internal, hingga koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum. Kritik dan kontrol publik merupakan bagian dari mekanisme demokratis selama disampaikan berdasarkan fakta serta tidak mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.

Dengan demikian, penempatan Mahfuddin sebagai Kajari Sumbawa Barat bukan hanya pergantian pejabat di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Amanah tersebut sekaligus membawa harapan terhadap penguatan institusi penegak hukum di daerah.

Mulai Senin, 10 Agustus 2026, perjalanan baru Mahfuddin Cakra Saputra sebagai Kajari Sumbawa Barat menjadi perhatian publik. Kinerja Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat ke depan akan menjadi tolok ukur sejauh mana amanah tersebut dapat diwujudkan melalui penegakan hukum yang profesional, independen, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.