ASKARA - Tahir Solo Museum baru dibuka untuk publik, tetapi pertanyaan mengenai ongkos mempertahankannya sudah muncul. Estimasi biaya operasional mencapai Rp900 juta per bulan, mencakup listrik, pemeliharaan dan tenaga kerja. Angka itu belum otomatis menjadi beban APBD, tetapi menjadi ujian penting bagi tata kelola museum: siapa yang membayar, berapa biaya sebenarnya, dan seberapa besar manfaat publik yang dihasilkan kelak bagi warga Solo?

Kemegahan sebuah museum biasanya mudah dilihat. Bangunan yang besar, desain yang menarik, fosil dinosaurus, teknologi interaktif, tata surya, ruang angkasa, seni dan kebudayaan segera membentuk kesan bahwa sebuah kota memperoleh destinasi baru yang bernilai tinggi. Namun keberhasilan museum sesungguhnya tidak berhenti ketika pita peresmian dipotong. Ujian yang jauh lebih panjang justru dimulai setelah pengunjung pulang: bagaimana museum itu dirawat, dibiayai, dihidupkan programnya, dan dipastikan tetap relevan bertahun-tahun kemudian.

Tahir Solo Museum berada tepat di persimpangan persoalan tersebut. Museum yang dibangun sejak 2023 di kawasan Pedaringan, Jebres, Solo, sebelumnya dikenal sebagai Museum Sains dan Teknologi. Pada 25 Juli 2026 museum diresmikan, kemudian dibuka untuk masyarakat umum pada 26 Juli. DetikJateng pada 25 Juli 2026 mencatat museum menghadirkan fosil Omeisaurus tianfuensis dengan panjang leher sekitar 20 meter, selain berbagai pameran tentang ruang angkasa, teknologi dan replika dinosaurus. Sehari kemudian, detikJateng melaporkan museum mulai menerima pengunjung dengan tarif Rp30.000 untuk anak-anak atau pelajar dan Rp50.000 untuk dewasa.

Di tengah usia operasional yang masih sangat muda itu, muncul angka yang langsung mengundang perhatian. Direktur Utama Perumda Pergudangan Aneka Usaha Pedaringan Solo, Syaifudin Bahri, menyebut estimasi biaya operasional museum sekitar Rp900 juta per bulan. Pernyataan itu disampaikan setelah mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Solo pada Jumat, 7 Agustus 2026. Solopos mempublikasikan berita tersebut pada Sabtu, 8 Agustus 2026.

Menurut Syaifudin, angka tersebut telah diestimasikan dalam perjanjian kerja sama. Komponennya antara lain biaya listrik, pemeliharaan dan tenaga kerja pegawai. Di sinilah angka Rp900 juta harus ditempatkan secara hati-hati. Ia merupakan estimasi kebutuhan operasional yang disebut dalam perjanjian, bukan laporan realisasi pengeluaran satu tahun. Angka itu juga belum dapat serta-merta diterjemahkan sebagai kewajiban APBD Kota Solo.

Perbedaan tersebut penting agar diskursus publik tidak melompat terlalu jauh. Menyebut Rp900 juta sebagai “beban APBD” tanpa mengetahui siapa yang secara kontraktual menanggung biaya tersebut akan menghasilkan kesimpulan yang belum memiliki dasar memadai. Sebaliknya, menganggap angka itu sebagai perkara biasa juga tidak tepat. Nilai Rp900 juta tetap merupakan angka yang cukup besar untuk sebuah institusi yang baru memasuki fase awal pengoperasian.

Jika estimasi tersebut benar-benar terealisasi sepanjang 12 bulan, kebutuhan operasionalnya secara nominal mencapai sekitar Rp10,8 miliar per tahun. Tetapi angka Rp10,8 miliar tersebut harus dipahami sebagai annualisasi dari estimasi bulanan, bukan realisasi anggaran tahunan. Karena itu, publik justru membutuhkan data berikutnya: berapa biaya aktual setelah museum berjalan enam bulan, sembilan bulan dan satu tahun?

Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan apakah Rp900 juta mahal atau murah.

Museum publik tidak selalu harus menghasilkan keuntungan komersial. Sebuah museum memiliki nilai pendidikan, kebudayaan, penelitian dan rekreasi yang manfaatnya tidak seluruhnya dapat diterjemahkan menjadi pendapatan tiket. Jika museum mampu menjadi tempat pembelajaran anak sekolah, laboratorium pengetahuan, ruang kolaborasi seniman, pusat kegiatan akademik dan destinasi wisata keluarga, sebagian biaya operasional dapat dipandang sebagai investasi sosial.

Kementerian Kebudayaan melalui Direktur Sejarah dan Permuseuman Agus Mulyana juga menempatkan keberadaan museum dalam konteks yang lebih luas. Dalam pemberitaan ANTARA pada 25 Juli 2026, museum disebut dapat memperkuat identitas dan jati diri bangsa. Dengan perspektif itu, ukuran keberhasilan museum tidak semestinya hanya laba dan rugi.

Tetapi manfaat sosial juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan disiplin tata kelola.

Justru karena museum memiliki fungsi publik, masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang dikelola, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana biaya dihitung, dan indikator apa yang digunakan untuk menilai keberhasilannya. Museum yang baik bukan hanya memiliki koleksi yang menarik, tetapi juga mempunyai model pengelolaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sisi pendapatan, harga tiket memberikan gambaran awal. DetikJateng pada 26 Juli 2026 melaporkan tiket ditetapkan Rp30.000 bagi anak-anak dan pelajar serta Rp50.000 bagi dewasa. RRI pada tanggal yang sama juga memberitakan tarif tersebut ketika museum mulai dibuka untuk umum.

Secara matematis, bila seluruh pengunjung membayar tiket dewasa Rp50.000 dan seluruh penerimaan tiket digunakan untuk menutup biaya operasional Rp900 juta, diperlukan sekitar 18.000 kunjungan berbayar dalam satu bulan. Tetapi itu hanya simulasi sederhana, bukan proyeksi pendapatan museum. Kenyataannya terdapat tarif pelajar yang lebih rendah, kemungkinan paket atau program khusus, serta berbagai komponen pendapatan dan pengeluaran lain.

Karena itu, pertanyaan yang lebih relevan bukan sekadar berapa tiket yang harus terjual. Yang lebih penting adalah berapa target kunjungan, berapa tingkat kunjungan ulang, berapa penerimaan rata-rata per pengunjung, serta berapa proporsi biaya yang benar-benar dapat ditutup oleh pendapatan museum.

Museum juga menghadapi persoalan klasik destinasi baru: efek kebaruan.

Pada masa awal pembukaan, masyarakat biasanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Fosil dinosaurus berukuran besar, ruang angkasa, robotika dan desain interior yang berbeda dapat menjadi magnet. Namun setelah rasa penasaran pertama berlalu, pengelola harus menyediakan alasan baru agar masyarakat datang kembali.

Persoalan tersebut sebenarnya telah disadari pengelola. DetikJateng pada 25 Juli 2026 mengutip Tahir yang menyebut koleksi fosil secara teori dipinjam selama enam bulan dan ada kemungkinan diperpanjang. Konten robotika dan planet juga disebut akan terus mengalami perubahan. Strategi memperbarui konten dapat menjaga daya tarik, tetapi sekaligus membawa konsekuensi biaya.

Semakin sering konten diperbarui, semakin besar pula kebutuhan anggaran yang harus disiapkan. Karena itu, pembaruan koleksi tidak cukup dinilai dari daya tarik visual. Pengelola harus mampu menghitung apakah biaya pembaruan menghasilkan peningkatan kunjungan, memperpanjang lama tinggal pengunjung, memperluas program pendidikan, atau membuka sumber pendapatan baru.

Di sinilah museum membutuhkan lebih dari sekadar pengelola gedung. Ia membutuhkan manajemen destinasi, manajemen pendidikan, kurator, teknisi, tenaga pemeliharaan, pemasaran, serta sistem evaluasi yang jelas.

Potensi kolaborasinya sebenarnya cukup besar. ISI Surakarta pada 28 Juli 2026 memberitakan keterlibatan Fakultas Seni Rupa dan Desain dalam soft launching Tahir Solo Museum. Kolaborasi semacam ini dapat dikembangkan menjadi program pameran, desain, seni, pendidikan, riset dan pengembangan konten. Museum tidak harus hidup hanya dari jumlah wisatawan yang datang membeli tiket.

Perguruan tinggi, sekolah, komunitas, pelaku industri kreatif dan pelaku UMKM dapat ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem museum. Auditorium, program edukasi, lokakarya, seminar, pameran temporer dan kegiatan kebudayaan juga dapat menjadi sumber aktivitas sekaligus memperluas manfaat ekonomi.

Konsep tersebut semakin relevan karena museum berada di kawasan Pedaringan yang memiliki hubungan dengan aset dan aktivitas ekonomi milik pemerintah kota. Sejak awal pembangunannya, museum memang ditempatkan di lahan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan. DetikJateng pada 25 Januari 2023 melaporkan pembangunan museum didanai hibah Tahir Foundation dengan nilai pembangunan yang ketika itu diperkirakan Rp400 miliar hingga Rp600 miliar.

Namun nilai pembangunan dan biaya operasional merupakan dua persoalan berbeda. Gedung yang telah berdiri tidak berarti persoalan pembiayaan selesai. Justru setelah bangunan selesai, biaya rutin mulai berjalan: listrik, pemeliharaan, tenaga kerja dan kebutuhan lain yang terus muncul selama museum beroperasi.

Karena itu, pemerintah kota harus melihat persoalan ini sebagai kontrak jangka panjang, bukan sekadar momentum pembukaan museum.

Pertanyaan paling mendasar adalah siapa yang membayar biaya operasional tersebut dan untuk berapa lama. Apakah seluruhnya ditanggung yayasan, pengelola, pihak lain dalam kerja sama, atau pada suatu tahap sebagian kewajiban akan beralih kepada pemerintah kota? Jawaban atas pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar mengetahui angka Rp900 juta.

Pemerintah juga perlu membuka secara jelas pembagian kewajiban antar-pihak dalam perjanjian kerja sama. Jika terdapat masa transisi pengelolaan, masyarakat perlu mengetahui kapan masa itu berakhir dan apa konsekuensinya. Jika kelak terdapat dukungan APBD, publik juga harus mengetahui dasar hukum, besaran, mekanisme dan indikator manfaatnya.

DPRD Solo memiliki posisi penting dalam persoalan ini. Rapat dengar pendapat tidak seharusnya berhenti pada pencatatan angka Rp900 juta. Legislator perlu meminta rincian biaya, dasar perhitungan, mekanisme pembayaran dan proyeksi keberlanjutan. Pemeriksaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap museum, melainkan bagian dari fungsi pengawasan agar aset dan fasilitas publik dikelola secara sehat.

Pemkot Solo juga perlu menyiapkan indikator kinerja yang sederhana tetapi terukur. Jumlah pengunjung memang penting, tetapi tidak cukup. Perlu dilihat jumlah kunjungan sekolah, jumlah kegiatan pendidikan, tingkat kunjungan ulang, pendapatan tiket, pendapatan non-tiket, biaya operasional per pengunjung, jumlah program kolaborasi, serta tingkat pemanfaatan ruang dan fasilitas.

Dengan indikator tersebut, perdebatan mengenai Rp900 juta tidak lagi bersifat emosional.

Masyarakat dapat melihat berapa biaya yang dikeluarkan dan apa yang diperoleh. Jika biaya besar menghasilkan jutaan manfaat pendidikan, menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat ekosistem budaya dan menarik wisatawan, subsidi atau dukungan pembiayaan dapat memiliki alasan yang kuat. Sebaliknya, jika biaya terus meningkat sementara jumlah pengunjung, program dan manfaat publik stagnan, pemerintah harus memiliki mekanisme koreksi.

Transparansi menjadi kata kunci.

Tahir Solo Museum tidak seharusnya dipaksa menjadi pusat bisnis yang semata-mata mengejar laba. Tetapi museum juga tidak boleh menjadi ruang megah yang biaya hidupnya perlahan menjadi persoalan publik tanpa ukuran kinerja yang jelas.

Di titik itulah angka Rp900 juta per bulan memperoleh maknanya. Ia bukan vonis bahwa museum terlalu mahal. Ia juga bukan bukti bahwa pemerintah telah menanggung beban besar. Ia adalah sinyal awal bahwa sebuah fasilitas publik bernilai besar membutuhkan desain pembiayaan dan tata kelola yang sama seriusnya dengan desain bangunannya.

Museum ini masih terlalu muda untuk dinilai gagal atau berhasil secara finansial. Justru karena masih berada pada tahap awal, sekarang adalah waktu terbaik untuk membangun sistem pengawasan sebelum biaya menjadi kebiasaan dan sebelum skema pembiayaan sulit diubah.

Pertanyaan publik seharusnya sederhana: siapa membayar, untuk apa, berapa sebenarnya biayanya, dan apa manfaat yang diterima masyarakat?

Jika pertanyaan itu dapat dijawab secara terbuka, Tahir Solo Museum tidak hanya akan menjadi bangunan megah dengan fosil dinosaurus dan teknologi canggih. Ia dapat tumbuh menjadi aset pengetahuan, kebudayaan dan pariwisata yang berumur panjang.

Kemegahan adalah modal awal. Keberlanjutan adalah ujian sebenarnya.

Dan ujian itu bukan dimulai ketika museum dibuka, melainkan ketika biaya bulan demi bulan mulai berjalan.