ASKARA - Pengamat politik Samuel F. Silaen meminta Kejaksaan Agung mengusut tuntas dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan tidak berhenti pada tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Samuel, penetapan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana (DH), mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Nasional Sony Sonjaya (SS), serta mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodewyk Pusung (LP) merupakan langkah awal yang harus diikuti dengan pengungkapan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

"Terus terang, bagi masyarakat luas persoalan ini sebenarnya bukan lagi rahasia. Dugaan praktik yang menyimpang sudah terlalu vulgar terjadi di lapangan sehingga menimbulkan banyak pertanyaan publik. Karena itu, ketika Kejaksaan Agung menetapkan tersangka, masyarakat tidak terlalu terkejut," kata Samuel kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).

Samuel menyoroti besarnya anggaran Program MBG yang dikelola BGN. Berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung, nilai anggaran program tersebut mencapai Rp85,27 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp268 triliun pada 2026.

Ia menilai apabila dugaan penyimpangan yang ditemukan penyidik terbukti di pengadilan, maka kasus tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola salah satu program strategis nasional.

"Dari informasi yang beredar, penyidik menemukan dugaan manipulasi penunjukan yayasan mitra SPPG yang tidak memenuhi persyaratan, adanya afiliasi dengan pihak-pihak tertentu, hingga dugaan intervensi terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Jika semua itu terbukti, maka ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan dugaan korupsi yang terstruktur," ujarnya.

Lebih jauh, Samuel mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan yang seharusnya mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Menurutnya, pengawasan internal maupun eksternal harus diperkuat agar kerugian negara dapat dicegah sebelum membesar.

"Kalau fungsi pengawasan berjalan efektif, semestinya praktik seperti ini bisa dideteksi lebih cepat. Jangan sampai penindakan baru dilakukan ketika kerugian yang ditimbulkan sudah sangat besar. Pencegahan jauh lebih penting daripada sekadar penindakan," katanya.

Terkait langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberhentikan ketiga pimpinan BGN sehari sebelum penetapan tersangka, Samuel menilai keputusan tersebut menunjukkan respons cepat pemerintah terhadap persoalan yang terjadi di lembaga tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa pembenahan sistem jauh lebih penting daripada sekadar pergantian pejabat.

"Pergantian pimpinan penting, tetapi yang lebih penting adalah membenahi sistemnya. Jangan sampai hanya mengganti orang, sementara pola dan jaringan yang diduga bermasalah tetap bertahan," tegasnya.

Samuel juga mendesak Kejaksaan Agung untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, baik dari internal BGN maupun pihak eksternal yang diduga memperoleh keuntungan dari pengelolaan program tersebut.

"Saya berharap kasus ini dibuka secara terang-benderang. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Jangan ada kesan tebang pilih. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa program yang menggunakan uang rakyat benar-benar dikelola secara bersih," ujarnya.

Menurut Samuel, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sebagai program unggulan pemerintah sangat bergantung pada kepercayaan publik. Karena itu, proses penegakan hukum yang transparan dan menyeluruh menjadi syarat utama untuk menjaga kredibilitas program tersebut.

"MBG adalah program yang menyangkut masa depan generasi bangsa. Karena itu, dugaan korupsi yang terjadi harus dibongkar sampai ke akar-akarnya agar menjadi pelajaran dan memberikan efek jera bagi siapa pun yang mencoba menyalahgunakan amanah negara," pungkasnya.