Oleh: Agusto Sulistio - Pegiat Sosmed.

ASKARA - Sudah hampir delapan dekade Indonesia merdeka. Namun pertanyaan dasarnya masih sering terdengar, mengapa sebagian rakyat masih sulit hidup sejahtera di negeri yang begitu kaya?

Padahal negeri kita ini memiliki gunung yang kaya mineral, laut yang luas, tanah yang subur, dan jumlah penduduk yang besar. 

Di warung kopi, di pasar tradisional, di terminal, di desa-desa, bahkan di kota besar, keluhan rakyat hampir sama. Harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja sulit, kesehatan - pendidikan mahal, petani kesulitan pupuk, nelayan kesulitan solar, anak muda bingung mencari pekerjaan, dan sebagian masyarakat merasa bahwa hasil pembangunan belum sepenuhnya mereka rasakan.

Banyak rakyat kecil bekerja keras dari pagi hingga malam, tetapi tetap hidup dalam kekhawatiran ekonomi. 

Sebagian hanya mampu bertahan hidup dari penghasilan harian yang pas-pasan. Ketika harga beras naik sedikit saja, kehidupan mereka langsung terguncang. Ketika pekerjaan sepi, dapur mulai sulit mengepul.

Inilah realitas yang tidak boleh diabaikan dalam pembangunan nasional.

Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto mulai memperkenalkan arah pembangunan ekonomi yang kemudian dikenal dengan istilah “Prabowonomics”, banyak masyarakat mulai melihat adanya pendekatan yang lebih menekankan pada kebutuhan dasar rakyat dan kemandirian nasional.

Istilah “Prabowonomics” sendiri adalah gabungan dari nama “Prabowo” dan kata “economics” (ekonomi), yang menggambarkan arah pemikiran dan kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo. Konsep ini pada dasarnya bukan hanya berbicara soal angka pertumbuhan ekonomi hanya di atas kertas atau statistik makro semata. Statistik makro adalah gambaran besar kondisi ekonomi nasional seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, ekspor, dan pendapatan negara.

Konsep ini menyentuh persoalan yang lebih mendasar, bagaimana rakyat bisa hidup lebih layak, bagaimana Indonesia tidak terus bergantung kepada negara lain, dan bagaimana kekayaan bangsa dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Secara garis besar, arah kebijakan ekonomi Prabowo menitikberatkan penguatan sumber daya manusia, swasembada pangan dan energi, hilirisasi industri, pembangunan ekonomi desa, penguatan koperasi, industrialisasi nasional, dan pemerataan kesejahteraan.

Jika dicermati lebih dalam, inti dari Prabowonomics sebenarnya sangat berkaitan dengan dua hal penting yang menentukan kemajuan suatu bangsa pada kebebasan intelektual dan kebebasan finansial.

Kebebasan intelektual, mendorong kondisi masyarakat dapat memiliki ruang untuk berpikir, belajar, bertanya, berinovasi, dan menyampaikan gagasan tanpa rasa takut. 

Sedangkan kebebasan finansial adalah kemampuan seseorang atau masyarakat untuk hidup mandiri secara ekonomi tanpa terus-menerus tertekan kebutuhan dasar.

Mengapa dua hal ini penting?
Karena bangsa yang maju tidak lahir hanya dari kekayaan alam, tetapi dari manusia-manusia yang mampu berpikir, berinovasi, dan memiliki kesempatan hidup yang layak.

Dalam ilmu pengetahuan modern, kreativitas manusia berkembang ketika seseorang memiliki rasa aman dan kesempatan untuk berkembang.

Anak-anak yang gizinya baik akan lebih mudah berkonsentrasi di sekolah. Mahasiswa yang memiliki akses pendidikan akan lebih berpeluang menciptakan inovasi. Petani yang mendapatkan pelatihan teknologi pertanian akan meningkatkan hasil panennya. Nelayan yang mendapatkan akses teknologi dan modal akan meningkatkan produktivitasnya.
Sebaliknya, masyarakat yang terus hidup dalam tekanan ekonomi biasanya sulit berpikir jauh ke depan. Energinya habis untuk bertahan hidup hari ini.

Karena itu, kebebasan finansial menjadi sangat penting. Rakyat yang ekonominya kuat akan lebih percaya diri membangun usaha, menyekolahkan anak, meningkatkan keterampilan, bahkan menciptakan lapangan kerja baru.

Inilah mengapa banyak program pemerintahan Prabowo terlihat diarahkan untuk memperkuat kualitas manusia sekaligus memperkuat ekonomi rakyat.

Salah satu program yang paling nyata dan paling banyak dibicarakan masyarakat adalah Program MBG atau Makan Bergizi Gratis. Program ini adalah kebijakan pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan kelompok tertentu guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Sebagian orang mungkin memandang program ini sederhana. Namun jika dilihat dari perspektif pembangunan jangka panjang, program ini sebenarnya menyentuh akar persoalan bangsa.

Banyak anak Indonesia berangkat sekolah dalam kondisi belum sarapan cukup. Di sebagian daerah, masih ada anak yang kesulitan mendapatkan asupan protein dan gizi yang baik. Akibatnya, kemampuan belajar dan perkembangan otak mereka ikut terpengaruh.

Dalam ilmu kesehatan, gizi buruk dan stunting dapat mempengaruhi perkembangan kecerdasan anak dalam jangka panjang. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang menyebabkan tinggi badan dan perkembangan otak anak terganggu.

Artinya, persoalan makan bukan soal kenyang, tetapi menyangkut masa depan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Ketika pemerintah menyediakan makanan bergizi untuk anak sekolah, dampaknya bukan hanya pada kesehatan anak, tetapi juga pada ekonomi masyarakat sekitar. Petani sayur, peternak ayam, petani telur, nelayan, pelaku UMKM, hingga jasa distribusi ikut merasakan manfaat ekonomi dari program tersebut.

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, merupakan usaha rakyat berskala kecil seperti warung, pedagang makanan, pengrajin, usaha rumahan, dan berbagai usaha kecil lainnya.

Perputaran ekonomi yang sebelumnya hanya berpusat di kota besar perlahan mulai bergerak sampai ke daerah dan desa.

Program ini juga menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak selalu harus dimulai dari proyek besar bernilai triliunan rupiah. Kadang pembangunan justru dimulai dari memastikan rakyat kecil bisa makan layak dan anak-anak bisa tumbuh sehat.

Selain MBG, arah hilirisasi industri yang terus diperkuat juga menjadi bagian penting dari Prabowonomics.

Hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi agar memiliki nilai jual lebih tinggi.

Selama bertahun-tahun Indonesia terlalu sering menjual bahan mentah ke luar negeri. Nikel dikirim keluar, lalu kembali dalam bentuk barang jadi dengan harga jauh lebih mahal. Kekayaan alam Indonesia besar, tetapi nilai tambah ekonominya banyak dinikmati pihak lain.

Kini pemerintah mulai mendorong agar sumber daya alam diproses di dalam negeri. Tujuannya bukan hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memperkuat industri nasional.

Ketika industri tumbuh, maka kebutuhan tenaga kerja meningkat. Anak-anak muda tidak lagi hanya bercita-cita menjadi pegawai kantor, tetapi juga dapat menjadi teknisi industri, ahli teknologi, pengusaha manufaktur, hingga inovator digital.

Kita mulai melihat pembangunan kawasan industri baru, pertumbuhan investasi manufaktur, dan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja teknis.

Manufaktur adalah kegiatan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, seperti pabrik kendaraan, elektronik, makanan, tekstil, dan sebagainya.

Ini adalah tanda bahwa Indonesia sedang mencoba keluar dari pola ekonomi lama yang terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah.

Di sisi lain, pembangunan koperasi desa dan ekonomi kerakyatan juga menunjukkan bahwa pemerintah ingin agar pembangunan tidak hanya dinikmati kelompok besar di perkotaan.

Selama ini desa sering hanya menjadi penonton pembangunan. Banyak anak muda desa akhirnya pergi ke kota karena merasa tidak memiliki peluang ekonomi di kampung halaman.

Padahal desa memiliki lahan pertanian, sumber pangan, potensi wisata, perikanan, dan kekuatan ekonomi lokal yang besar.

Jika desa diperkuat melalui koperasi, akses modal, distribusi pupuk, teknologi pertanian, dan akses pasar, maka desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Namun dalam perjalanan pelaksanaan program-program pemerintah tersebut, kritik dan perdebatan tentu tidak dapat dihindari. Sebagian pihak memberikan kritik yang membangun, misalnya terkait kesiapan anggaran, ketepatan sasaran program, pengawasan distribusi bantuan, hingga kekhawatiran terhadap potensi kebocoran anggaran dan korupsi. Kritik seperti ini penting dalam negara demokrasi karena dapat menjadi bahan evaluasi agar program pemerintah berjalan lebih baik, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan rakyat kecil.

Tetapi di sisi lain, ada pula kritik yang dinilai lebih bernuansa politis dan cenderung diarahkan untuk menjatuhkan citra pemerintahan Prabowo. Tidak sedikit perdebatan di media sosial maupun ruang publik yang terkadang lebih dipenuhi sentimen politik dibanding diskusi objektif mengenai solusi. Akibatnya, masyarakat sering terjebak pada pertengkaran opini, sementara substansi pembangunan justru kurang dibahas secara jernih.

Karena itu masyarakat perlu bijak membedakan antara kritik yang bertujuan memperbaiki keadaan dengan kritik yang hanya membangun kebencian atau pesimisme. Pemerintah tentu harus terbuka terhadap kritik dan pengawasan, namun pada saat yang sama seluruh elemen bangsa juga perlu menjaga suasana yang kondusif agar pembangunan dapat berjalan stabil dan berkelanjutan.

Tentu saja semua ini tidak berarti masalah bangsa selesai begitu saja. Rakyat masih menghadapi banyak tantangan, harga pangan yang kadang tidak stabil, pengangguran, korupsi, mafia impor, ketimpangan ekonomi, hingga birokrasi yang belum sepenuhnya efisien.

Karena itu keberhasilan Prabowonomics tidak cukup hanya bergantung pada niat baik pemerintah. Dibutuhkan pengawasan publik yang kuat, aparat yang bersih, birokrasi profesional, serta keberanian menindak penyimpangan.

Program sebesar apa pun bisa gagal apabila anggarannya bocor atau dimainkan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi.

Maka di sinilah pentingnya kebebasan intelektual rakyat. Bangsa yang sehat adalah bangsa yang rakyatnya berani berpikir, berani mengkritik, dan berani mengawasi jalannya pemerintahan secara objektif.

Kritik yang sehat bukan berarti membenci pemerintah, tetapi bentuk kepedulian agar pembangunan tetap berjalan di jalur yang benar.

Pada akhirnya, arah pembangunan ekonomi Indonesia hari ini sedang berada di persimpangan penting. 

Apakah Indonesia akan terus menjadi pasar dan penonton di negeri sendiri, atau mulai menjadi bangsa yang mandiri, produktif, dan disegani dunia?

Penulis sangat meyakini bahwa Prabowo tengah melakukan jalan menuju kemandirian tersebut, yakni membangun manusia yang sehat dan cerdas,
memperkuat ekonomi rakyat, memperbesar industri nasional, serta menjaga agar kekayaan bangsa tidak hanya dinikmati segelintir pihak.

Negara yang kuat bukan hanya negara yang kaya sumber daya alam, tetapi negara yang rakyatnya memiliki ilmu pengetahuan, keberanian berpikir, dan kemampuan berdiri di atas kaki sendiri.

Penulis meyakini bahwa harapan besar Indonesia sedang dibangun hari ini, bukan sekedar menjadi negara kaya, tetapi menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat secara intelektual dan ekonomi.