ASKARA - Video viral di media sosial memicu sorotan tajam terhadap pengelolaan aset strategis nasional setelah muncul klaim bahwa sebuah kapal diduga milik Pertamina diawaki sepenuhnya oleh warga negara asing (WNA) asal India tanpa satu pun awak Indonesia.

Rekaman berdurasi sekitar tiga menit yang diunggah akun X @kenhans03 itu menyebut kapal berada di kawasan Selat Hormuz pada 18 April 2026, wilayah yang tengah menjadi perhatian akibat eskalasi konflik geopolitik.

Dalam video tersebut, pengunggah mengaku terkejut saat berkomunikasi dengan kru kapal yang menyatakan seluruh awaknya berasal dari India. Klaim itu langsung memantik perdebatan luas di ruang publik, dengan warganet mempertanyakan aspek kedaulatan, transparansi, dan kebijakan perekrutan awak kapal pada aset milik BUMN.

Menanggapi polemik tersebut, PT Pertamina International Shipping (PIS) akhirnya memberikan klarifikasi. Perusahaan menyebut kapal yang dimaksud adalah tanker Gamsunoro yang saat ini tengah berada di jalur internasional dan belum dapat melintasi Selat Hormuz.

Manajemen PIS dalam keterangan yang didapat redaksi, menjelaskan bahwa kapal tersebut merupakan aset yang dioperasikan melalui skema sewa pihak ketiga di pasar global. Tanker jenis aframax dengan bobot mati 100.000 DWT itu tetap berbendera Indonesia, meskipun pengoperasian teknisnya melibatkan mitra internasional.

Pjs. Corporate Secretary PIS Vega Pita menegaskan bahwa penggunaan awak kapal berkewarganegaraan asing merupakan bagian dari standar operasional dalam skema penyewaan tersebut.

“Kapal Gamsunoro termasuk salah satu kapal milik PIS yang melayani pasar tersebut, terutama di Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika. Saat ini kapal tersebut disewa oleh pihak ketiga yang mempekerjakan ABK sesuai dengan regulasi internasional dan standar operasional yang ketat,” ujar Vega dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).

Meski demikian, klarifikasi tersebut belum sepenuhnya meredam kritik publik. Sejumlah warganet tetap mempertanyakan sejauh mana kontrol negara terhadap aset strategis yang dioperasikan di wilayah berisiko tinggi.

Pengamat menilai, polemik ini menunjukkan pentingnya transparansi dan penguatan tata kelola BUMN, khususnya dalam memastikan kepentingan nasional tetap terjaga di tengah ekspansi bisnis global.

Publik pun mendesak adanya penjelasan yang lebih komprehensif dari pihak terkait, agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap komitmen nasional dalam pengelolaan sektor energi dan logistik maritim.