ASKARA - SETARA Institute mengutuk keras aksi penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Lembaga tersebut menilai peristiwa itu sebagai bentuk kekerasan serius yang tidak dapat ditoleransi dalam negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia.

Dalam siaran pers yang dirilis Minggu (15/3/2026), SETARA Institute menyatakan bahwa serangan tersebut bukan hanya menyerang individu, tetapi juga mengancam keselamatan para pembela HAM yang selama ini berperan menjaga mekanisme check and balance terhadap kekuasaan serta mengadvokasi berbagai pelanggaran hak konstitusional warga negara.

SETARA Institute menilai serangan tersebut berpotensi menciptakan efek ketakutan luas di masyarakat atau chilling effect yang dapat membungkam kritik publik. Jika tidak ditangani secara tegas dan transparan, peristiwa ini dinilai berisiko menjadi preseden buruk bagi kebebasan sipil di Indonesia.

“Serangan ini dapat dibaca sebagai pesan simbolik bahwa menyuarakan kritik bisa membawa risiko serius,” demikian pernyataan lembaga tersebut.

Menurut SETARA Institute, insiden tersebut menjadi peringatan penting bagi negara untuk memperkuat mekanisme perlindungan terhadap pembela HAM di Indonesia. Negara dinilai memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan serta kebebasan berpendapat bagi aktor-aktor masyarakat sipil yang menjalankan fungsi advokasi.

Lembaga itu juga menegaskan bahwa kerja para pembela HAM merupakan bagian penting dari upaya menjaga demokrasi dan keadilan sosial. Ketika rasa takut mulai membatasi partisipasi masyarakat dalam ruang publik, maka fondasi demokrasi berpotensi melemah.

Selain itu, SETARA Institute menilai ketidakmampuan negara melindungi para pembela HAM tidak hanya berdampak pada keamanan individu, tetapi juga dapat merusak ruang demokrasi secara lebih luas.

Karena itu, SETARA Institute mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk segera melakukan penyelidikan secara cepat, independen, dan transparan. Aparat penegak hukum diminta tidak hanya mengungkap pelaku di lapangan, tetapi juga mengusut kemungkinan adanya aktor intelektual di balik serangan tersebut.

Lembaga tersebut juga meminta agar proses penanganan kasus disampaikan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Di akhir pernyataannya, SETARA Institute menyerukan solidaritas luas dari masyarakat sipil, akademisi, media, dan publik untuk bersama-sama mengawal proses hukum atas kasus ini serta memastikan ruang kebebasan sipil di Indonesia tetap terlindungi dari praktik kekerasan dan intimidasi.