ASKARA - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen, mengkritik gaya komunikasi sejumlah pejabat publik yang dinilai kerap meremehkan kecerdasan masyarakat.

Menurut aktivis mahasiswa 1998 itu, masih ada pejabat yang menyampaikan pernyataan dengan nada seolah-olah rakyat tidak memahami persoalan negara. Padahal, di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat memiliki akses luas terhadap berbagai sumber informasi.

“Pejabat harus sadar bahwa rakyat tidak sebodoh yang dibayangkan. Ketika ada kalangan terdidik menyampaikan kritik, itu justru demi masa depan bangsa,” ujar Silaen kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Ia menilai, kritik yang disampaikan masyarakat sering kali justru direspons dengan tekanan, teror, bahkan persekusi oleh oknum tertentu yang diduga memiliki kedekatan dengan kekuasaan.

Menurut Silaen, fenomena tersebut menunjukkan adanya kegelisahan publik yang tidak selalu terlihat secara terbuka. Banyak masyarakat yang sebenarnya kritis, namun memilih mengekspresikan sikapnya secara tidak langsung.

“Masyarakat mungkin tidak selalu bersuara keras, tetapi bukan berarti mereka tidak memahami situasi. Banyak yang memilih bergerak secara nonverbal karena merasa belum cukup kuat untuk melawan secara terbuka,” katanya.

Ia juga menyinggung penggunaan istilah “oknum” yang sering dipakai untuk menjelaskan berbagai persoalan. Menurutnya, jika kasus serupa terus berulang, publik wajar mempertanyakan apakah masalah tersebut benar hanya melibatkan segelintir orang.

Lebih jauh, Silaen menilai anggapan bahwa rakyat mudah disuguhi narasi tanpa penjelasan logis sudah tidak relevan. Setidaknya ada tiga faktor yang membuat masyarakat semakin kritis.

Pertama, keterbukaan informasi dan literasi digital yang memungkinkan publik memverifikasi data secara mandiri. Kedua, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mempertanyakan alasan dan dampak dari setiap kebijakan. Ketiga, munculnya tekanan sosial di ruang publik melalui media sosial, petisi daring, maupun gerakan viral yang kerap memunculkan slogan seperti “No Viral No Justice”.

“Jika pejabat terus menganggap rakyat bisa menerima narasi tanpa logika yang jelas, risikonya adalah hilangnya kepercayaan publik. Padahal dalam demokrasi, kepercayaan adalah modal paling penting,” tegasnya.

Silaen pun mengajak masyarakat untuk tidak ragu mengkritisi kebijakan atau pernyataan pejabat yang dinilai tidak rasional atau berpotensi merugikan kepentingan bangsa.

“Publik yang memiliki logika sehat tentu akan bertanya. Karena itu, setiap narasi kebijakan perlu dibuka dan diuji secara rasional di ruang publik,” pungkasnya.