ASKARA - Pengamat ekonomi makro mikro Indonesia, Hironimus Taime, menilai ekonomi Indonesia tidak akan pernah bergerak secara revolusioner apabila para pemimpin pemerintahan, mulai dari presiden hingga kepala daerah, tidak memiliki pengetahuan dasar ekonomi.

“Ekonomi Indonesia tidak akan pernah revolusioner kalau yang memimpin, baik presiden, gubernur, bupati dan wali kota tidak punya basic knowledge ekonomi,” tegas Hironimus Taime dalam keterangannya, Sabtu (14/2/2026).

Menurutnya, pembahasan ekonomi pada dasarnya hanya terbagi dalam dua ranah besar. Pertama, ekonomi makro yang dikelola pemerintah. Kedua, ekonomi mikro yang dikelola badan hukum, dunia usaha, dan masyarakat termasuk koperasi.

Hironimus menilai persoalan utama Indonesia adalah struktur ekonomi yang dinilainya stagnan sejak masa kemerdekaan. Struktur itu, kata dia, masih didominasi empat kelompok besar yakni pemerintah, BUMN/BUMD, konglomerat atau konsorsium pengusaha swasta nasional, serta masyarakat atau koperasi.

Ia menegaskan, perubahan struktur tersebut tidak bisa dilakukan secara instan.

“Untuk merubah struktur atau posisi ekonomi Indonesia seperti itu tidak semudah membalikkan telapak tangan,” ujarnya.

Dalam pandangannya, salah satu kunci perubahan adalah regulasi negara yang harus lebih berpihak pada penguatan kapasitas dan pemberdayaan rakyat, dengan menyediakan lebih banyak porsi “fresh money” bagi masyarakat secara luas.

Hironimus mencontohkan model ekonomi di China dan Jepang yang dinilainya memberikan porsi besar pada rakyat sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional, sehingga masyarakat dapat bertumbuh dari nol menjadi pelaku usaha yang kuat.

“Pemerintah harus mengawal supaya rakyat bertumbuh dari nol menjadi pahlawan,” kata dia.

Ia juga menyinggung pentingnya orientasi pasar, baik domestik, regional, maupun internasional. Salah satu contoh yang ia angkat adalah permintaan pinang dari Jepang yang menurutnya belum mampu dipenuhi Indonesia, bukan karena keterbatasan lahan, melainkan karena petani tidak diarahkan untuk menanam komoditas sesuai kebutuhan pasar.

Selain dukungan modal, Hironimus menilai kelemahan lainnya adalah sistem ekonomi yang belum dibangun dalam mata rantai yang kuat. Ia menyoroti peran KADIN yang menurutnya belum ditempatkan sebagai garda terdepan pembinaan industri dan perdagangan.

“KADIN seharusnya melekat dengan kedutaan besar dan atase di luar negeri untuk cari informasi produk yang dibutuhkan negara di sana,” ujarnya.

Ia berpendapat, informasi pasar dari luar negeri seharusnya dikirim ke Indonesia dan diturunkan secara berjenjang agar masyarakat mendapat arahan usaha yang jelas berdasarkan permintaan pasar (purchasing order).

Di sisi lain, Hironimus menilai perubahan struktur ekonomi juga memerlukan goodwill pemerintah dan DPR dalam merumuskan postur anggaran yang benar-benar berorientasi pada transformasi ekonomi nasional.

Namun, ia mengkritik praktik politik yang menurutnya masih sarat kepentingan pribadi.

“Legislatif dan eksekutif justru sibuk cari sumber buat kantong sendiri. Pejabat sama pejabat cari untung dan rakyat cari jalan sendiri,” tegasnya.

Ia menilai kondisi tersebut membuat ekonomi nasional tetap “talingkar dan kusut” tanpa arah perubahan yang jelas, diperparah oleh persoalan mental korupsi.

Pada akhirnya, Hironimus menegaskan perubahan hanya bisa terjadi bila dimulai dari pemimpin yang memiliki mindset revolusioner, serta konsisten antara kata dan tindakan.

“Pilih pemimpin yang punya mental revolusioner, yang punya kata dan laku sama,” pungkasnya.