ASKARA - Presiden Prabowo Subianto berjanji membuka kampus-kampus kedokteran dan teknik dengan biaya pendidikan ditanggung negara demi memperluas akses pendidikan tinggi untung anak bangsa tanpa melihat latar belakang sosial ekonomi. Janji ini disambut harapan tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang realisasi, kualitas pendidikan, dan pemerataan kesempatan di Indonesia saat ini. 

Prabowo Subianto menyampaikan rencana membuka kampus kedokteran serta teknik yang biaya pendidikannya ditanggung penuh negara sebagai bagian dari strategi pemerintah menangani kekurangan tenaga profesional di Indonesia, terutama dokter dan tenaga teknik terampil. Hal ini diungkapkan dalam pidato Peresmian 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi yang dipantau daring pada Senin 12 Januari 2026 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. 

Menurutnya pendidikan tinggi adalah kunci untuk menghapus kemiskinan dan memperluas peluang sosial bagi semua warga negara. Pernyataan ini didasarkan pada fakta bahwa Indonesia masih kekurangan banyak dokter dan dokter gigi sementara kebutuhan layanan kesehatan masyarakat terus meningkat. 

Prabowo menegaskan bahwa kampus kedokteran dan kampus teknik yang akan dibuka tersebut terbuka untuk seluruh anak bangsa tanpa biaya alias gratis karena akan dibiayai negara. Ia berharap kebijakan ini dapat membantu anak dari keluarga kurang mampu meraih cita-cita setinggi-tingginya seperti menjadi insinyur, dokter, atau profesional lainnya yang sangat dibutuhkan di masa depan. 

Respons masyarakat terhadap janji ini beragam. Di satu sisi, banyak kelompok mendukung niat pemerintah memperluas akses pendidikan tinggi terutama bagi warga berkemampuan ekonomi terbatas yang selama ini terkendala oleh biaya kuliah yang tinggi. Data menunjukkan bahwa biaya pendidikan kedokteran di banyak perguruan tinggi selama ini menjadi salah satu penghambat utama lulusan unggulan memilih jalur tersebut. Namun dukungan ini sekaligus memiliki catatan penting terkait realisasi kebijakan tersebut. 

Beberapa pengamat pendidikan menunjukkan bahwa membuka kampus baru bukan satu-satunya cara mengatasi isu biaya tinggi dan akses pendidikan. Mereka menekankan pentingnya kualitas pengajaran dan kompetensi akademik di kampus yang akan dibangun, sehingga lulusan nantinya dapat bersaing di pasar kerja nasional dan internasional. Tanpa standar mutu pendidikan yang kuat, program kuliah gratis dapat berisiko menciptakan lulusan yang tidak kompeten.

Kritik lain datang dari pihak akademisi yang mempertanyakan kesiapan infrastruktur pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk kapasitas dosen berkualifikasi tinggi, fasilitas laboratorium dan klinik yang memadai, serta sistem pengelolaan kampus yang efektif. Infrastruktur dan sumber daya manusia di perguruan tinggi yang ada saat ini pun masih beragam kualitasnya.

Selain itu muncul kekhawatiran apakah janji kuliah gratis ini benar-benar akan mengutamakan kapasitas akademik calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu atau justru memberi peluang lebih besar bagi mereka yang memiliki akses sosial dan koneksi yang kuat. Tanpa mekanisme seleksi yang jelas, transparan dan adil, program ini berpotensi berakhir seperti banyak program beasiswa besar lainnya yang dinilai lebih mudah diakses oleh mereka yang beruntung dari sisi sosial ekonomi.

Dalam konteks kekurangan dokter di Indonesia, beberapa organisasi profesi sebelumnya memberikan gambaran bahwa persoalan utama bukan hanya jumlah lulusan dokter, tetapi juga distribusi tenaga kesehatan dan biaya pendidikan yang tinggi yang membuat minat calon mahasiswa kurang mampu menurun. Kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah juga menjadi tantangan tersendiri.

Realisasi janji kampus gratis ini akan membutuhkan komitmen anggaran besar dari pemerintah dan pengelolaan yang transparan untuk menghindari pemborosan serta memastikan setiap rupiah belanja negara memberi dampak maksimal bagi kualitas pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar. Tantangan ini meliputi tata kelola anggaran, akreditasi program studi, serta retensi tenaga pendidik berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

Masyarakat pun berharap bahwa janji ini tidak hanya berhenti pada pidato tanpa bukti nyata. Pemerintah harus mampu menyusun rencana kerja yang realistis, termasuk peta jalan pembangunan kampus, alokasi anggaran yang jelas, mekanisme seleksi mahasiswa, serta kerjasama dengan industri untuk menjamin lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Kesimpulannya, meskipun janji membuka kampus kedokteran dan teknik gratis merupakan langkah progresif dalam memperluas akses pendidikan tinggi di Indonesia, hal ini harus diikuti oleh rencana implementasi yang detail, adil dan berbasis kebutuhan, bukan sekadar slogan politik. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus memastikan kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi generasi muda dan menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul serta berdaya saing tinggi. (Dwi Taufan Hidayat)