Selasa, 21 Juli 2026 | 11:29
Editorial

Saat Gubernur Ingin Menutup Gunung Padang, Siapa yang Dirugikan?

Saat Gubernur Ingin Menutup Gunung Padang, Siapa yang Dirugikan?
Situs Gunung Padang (Dok Askara)

ASKARA - Usulan Gubernur Jawa Barat untuk menutup sementara Situs Megalitikum Gunung Padang selama proses pemugaran memantik diskusi publik yang tidak sederhana. Di satu sisi, kehati-hatian negara dalam melindungi warisan budaya patut diapresiasi. Namun di sisi lain, keputusan menutup total sebuah situs bersejarah juga membawa implikasi ilmiah, sosial, dan kultural yang tidak kecil.

Ketua Tim Peneliti dan Pemugaran Situs Gunung Padang, Ali Akbar, menegaskan bahwa pemugaran yang dilakukan pada akhir tahun ini bersifat parsial. Fokus pekerjaan hanya berada di dinding bagian timur dan teras kelima, bagian paling atas dari struktur situs. Dengan karakter pekerjaan seperti itu, penutupan total kawasan dinilai tidak diperlukan. Wisatawan tetap dapat berkunjung, dengan catatan tidak mendekati atau mengganggu proses pemugaran yang sedang berlangsung.

Pandangan ini menempatkan Gunung Padang bukan semata sebagai objek yang “diselamatkan” dengan cara ditutup, melainkan sebagai ruang hidup yang masih berdetak, baik secara ilmiah maupun sosial. Praktisi spiritual Gunung Padang, Dar Edi Yoga, turut mendukung pendekatan tersebut. Menurutnya, pemugaran Gunung Padang adalah pekerjaan jangka panjang yang menuntut waktu, biaya besar, serta kehati-hatian lintas aspek. Menutup situs secara mendadak tanpa mempertimbangkan dampak sosial justru berisiko menimbulkan persoalan baru.

Pertanyaan mendasarnya sederhana namun krusial: jika Gunung Padang ditutup total, bagaimana nasib masyarakat lokal yang menggantungkan hidup dari aktivitas wisata di kawasan itu? Warisan budaya tidak berdiri di ruang hampa. Ia hidup berdampingan dengan manusia yang merawat, menjaga, sekaligus bergantung padanya. Kebijakan yang mengabaikan realitas ini berpotensi menciptakan jarak antara negara dan masyarakatnya sendiri.

Lebih jauh, Gunung Padang menuntut cara pandang yang lebih dewasa. Situs ini tidak cukup dilihat hanya dengan mata, tetapi juga dengan nalar, etika, dan kesadaran. Dukungan figur publik, baik pejabat negara maupun tokoh berpengaruh, memang dapat memperkuat riset multidisipliner yang serius, transparan, dan berkelanjutan. Namun dukungan itu juga mengandung ujian: ia tidak boleh berubah menjadi intervensi narasi, tekanan hasil, atau percepatan yang mengorbankan kaidah ilmiah.

Gunung Padang membutuhkan waktu, bukan sensasi. Ia memerlukan dialog yang setara antara arkeologi, geologi, sejarah, antropologi, dan kearifan lokal. Yang dibutuhkan bukan lomba klaim siapa paling benar, melainkan kesabaran kolektif untuk mendengarkan apa yang perlahan diungkapkan oleh lapisan tanah dan batuan masa lalu.

Pada akhirnya, Gunung Padang sesungguhnya sedang bercermin pada kita sebagai bangsa. Cara kita memperlakukan situs ini akan memantulkan tingkat kedewasaan kita dalam mengelola warisan peradaban. Apakah kita datang dengan sikap menaklukkan alam dan masa lalu demi validasi masa kini? Ataukah kita hadir dengan kesadaran bahwa pengetahuan manusia selalu parsial, dan sejarah sering kali jauh lebih bijak daripada ambisi kita?

Di titik inilah, keputusan tentang menutup atau membuka Gunung Padang seharusnya tidak dipahami sebagai soal teknis semata, melainkan sebagai pilihan etis tentang bagaimana bangsa ini menghormati masa lalunya, tanpa mematikan kehidupan di masa kini.

 

 

Komentar