Oleh: Dwi Taufan Hidayat *)

ASKARA - Ada satu ironi yang semakin tampak di Senayan: ketika parlemen kehilangan daya kritisnya justru pada saat rakyat paling membutuhkan keberaniannya. Polemik tentang subsidi gas LPG 3 kilogram menjadi cermin terbaru dari gejala lama: DPR bukan lagi menegakkan fungsi pengawasan, melainkan menjadi pengawal narasi eksekutif.

Panggung utama ironi ini menampilkan Ketua Komisi XI DPR dari Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun. Sosok yang seharusnya memimpin proses audit publik justru tampak menjadi juru bicara yang membela klaim sepihak soal harga keekonomian LPG 3 kilogram versi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Klaim itu menyebut harga keekonomian gas melon berada di angka Rp 42.750 per tabung, dengan harga subsidi hanya Rp 12.750. Angka yang membuat publik geleng kepala. (VIVA, 3 Oktober 2025)

Tak butuh waktu lama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah keras. Ia menyebut Purbaya salah membaca data dan menegaskan bahwa perhitungan tersebut belum diverifikasi oleh tim teknis. (Detik, 3 Oktober 2025) Namun di tengah silang data itu, yang muncul bukanlah upaya DPR menengahi dengan transparan, melainkan justru intervensi politik yang menegaskan: ada kepentingan besar di balik subsidi gas 3 kilogram.

Loyalitas Partai vs Tanggung Jawab Publik

Masalah paling mendasar terletak pada posisi struktural yang tumpang tindih. Ketika ketua partai politik menjabat sebagai menteri, dan anggota partainya memimpin komisi strategis di DPR, maka ruang pengawasan nyaris hilang. Parlemen tidak lagi menjadi lembaga penyeimbang, tetapi lebih menyerupai alat distribusi kekuasaan.

Mukhamad Misbakhun berada tepat di pusaran itu. Sebagai Ketua Komisi XI yang membidangi keuangan, ia memiliki kewenangan besar untuk menelusuri, meneliti, bahkan menggugat data subsidi yang janggal. Tapi yang tampak justru pembelaan terhadap narasi Purbaya. Pertanyaannya: apakah pembelaan itu berdasarkan data akurat, atau semata karena garis partai?

Ketika seorang legislator lebih sibuk menjaga ritme partainya ketimbang suara rakyat, di situlah demokrasi kehilangan maknanya. Fungsi pengawasan DPR mati bukan karena dibungkam, tapi karena dikunci oleh loyalitas.

Polemik Angka dan Akal Sehat

Mari berhitung secara sederhana. Pemerintah mengklaim bahwa harga keekonomian LPG 3 kilogram Rp 42.750 per tabung, sementara harga jual ke masyarakat hanya Rp 12.750. Artinya, selisih Rp 30.000 ditanggung negara. Jika setiap keluarga menggunakan rata-rata 2,4 tabung per bulan, maka dalam setahun subsidi untuk satu keluarga mencapai sekitar Rp 864.000. Kalikan saja dengan 70 juta keluarga pengguna LPG 3 kilogram di Indonesia. Angka subsidi bisa menembus ratusan triliun rupiah.

Apakah semua dana itu benar-benar sampai ke masyarakat kecil? Ataukah sebagian besar justru bocor di tangan mafia distribusi, agen, dan oknum birokrat?

Pertanyaan itu sederhana, tetapi tidak pernah dijawab dengan transparan. Karena itu, publik menuntut audit menyeluruh. Namun sayangnya, DPR lebih sibuk membela narasi ketimbang membuka data.

Bukankah lebih logis jika Komisi XI membentuk panitia kerja untuk memanggil Purbaya, Bahlil, Pertamina, BPS, dan lembaga audit independen? Bukankah tugas DPR adalah menegakkan transparansi, bukan menegakkan loyalitas?

DPR, Jangan Jadi Corong Kekuasaan

Dalam demokrasi, parlemen seharusnya menjadi benteng terakhir rakyat. Namun belakangan, fungsi itu semakin kabur. DPR lebih sering berisik di ruang rapat, tetapi hening ketika rakyat menjerit di dapur. Subsidi gas 3 kilogram adalah contoh telanjang dari situasi itu.

Alih-alih menjadi lembaga yang mengoreksi, DPR kini seperti panggung pertunjukan kepentingan. Istilah “Dewan Persekongkolan Rampok” yang beredar di media sosial mungkin terdengar kasar, tapi bukankah sinisme itu lahir dari kekecewaan yang nyata?

Mukhamad Misbakhun semestinya memahami bahwa kepercayaan publik terhadap DPR sudah sangat tipis. Sekali lagi, rakyat tidak meminta banyak. Mereka hanya ingin wakilnya berpihak. Bukan berpihak pada menteri, bukan pada partai, tapi pada kebenaran dan akal sehat.

Ketika Dagelan Ekonomi Menjadi Bom Sosial

Jika polemik subsidi ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian, 2026 bisa menjadi tahun guncangan politik dan ekonomi. Ketika rakyat kehilangan kepercayaan terhadap data dan kebijakan negara, yang robek bukan hanya bendera, tapi fondasi keutuhan sosial.

Setiap rupiah subsidi adalah uang rakyat. Setiap kebohongan data adalah penghianatan terhadap rakyat. Dan setiap diamnya DPR terhadap penyimpangan adalah bentuk pembiaran terhadap perampokan sistemik.

Karena itu, publik berhak menuntut agar Komisi XI membuka data subsidi gas 3 kilogram secara terbuka dan mengundang semua pihak untuk adu data di hadapan publik. Hanya dengan cara itu kepercayaan bisa pulih.

Seruan untuk Misbakhun

Saudara Mukhamad Misbakhun yang terhormat,
Sebagai Ketua Komisi XI DPR, Anda memiliki kesempatan langka untuk membuktikan bahwa DPR masih punya wibawa. Jangan jadikan kursi itu sebagai perpanjangan tangan kekuasaan, tapi jadikan sebagai alat kontrol yang tajam terhadap kebijakan pemerintah.

Jangan biarkan publik melihat Anda hanya sebagai “juru bicara Golkar di DPR”, tetapi tunjukkan bahwa Anda adalah “wakil rakyat Indonesia” yang berani menantang data yang keliru, sekalipun datang dari sesama pejabat negara.

Kami menunggu langkah Anda. Buka data, undang pihak-pihak terkait, dan pastikan rakyat tahu siapa yang sebenarnya bermain di balik subsidi gas melon. Jika Anda memilih diam, sejarah akan menulis nama Anda bukan sebagai pengawas, tetapi sebagai saksi yang ikut membiarkan permainan berlangsung.

*) Pemerhati Kebijakan Publik dan Kewarganegaraan