ASKARA - Di negeri yang konon menjunjung transparansi, jejak uang sitaan korupsi justru lenyap bak asap dupa di tengah badai. Pertanyaan sederhana dari seorang pakar hukum: “Uangnya ke mana?” justru disambut sunyi seperti sumur tua. Anekdot sinis pun menjadi jalan satu-satunya untuk mengingatkan bahwa ingatan publik tidak bisa disuap diam.

Di sebuah negeri dengan penduduk yang semakin pandai membaca tanda-tanda, ada sebuah teka-teki yang tak pernah kunjung selesai. Sebuah teka-teki yang jawabannya selalu tersembunyi di balik lipatan kertas APBN dan laporan tahunan yang hanya dimengerti oleh para dukun anggaran.

Pertanyaannya sederhana: Ke mana perginya uang sitaan hasil korupsi yang jumlahnya disebut-sebut mencapai ratusan ribu triliun rupiah?

Pakar hukum pun angkat bicara. Dengan raut muka bingung bercampur geli, ia bertanya di depan publik, “Kok tidak pernah diumumkan ke publik ya?” Sayangnya, bukan jawaban yang ia dapat, tapi gema keheningan seperti ruang rapat yang lupa dijadwalkan.

Sri Mulyani, sang penjaga kas negara, dikenal sebagai sosok yang tegas, pintar, dan tak jarang menakutkan bagi para pelaku pelanggaran fiskal. Tapi anehnya, dalam hal uang sitaan ini, ia seolah mendadak terkena amnesia anggaran. Mungkin lupa, atau mungkin memang tidak ada yang perlu diingat.

Konon, di ruang-ruang konferensi pers, pertanyaan itu kadang muncul. Tapi seperti pertanyaan soal nasib mantan, jawabannya selalu mengambang. “Sedang dalam proses”, “Masih dikaji”, “Menunggu putusan pengadilan”, “Sudah masuk ke kas negara” semuanya terdengar seperti mantra pengusir rasa ingin tahu.

Publik pun mulai belajar memahami bahasa baru: bahasa evasif. Bahasa yang terdengar jelas tapi maknanya kabur. Bahasa pejabat yang menjawab tanpa bicara, menjelaskan tanpa kejelasan.

Tentu kita paham, mengelola negara bukan perkara mudah. Tapi seharusnya, menjelaskan ke mana uang sitaan hasil korupsi disalurkan bukan termasuk teka-teki silang level dewa. Ini seharusnya informasi dasar, transparansi yang minimalis, bukan barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang punya hak akses istimewa.

Bayangkan, jika saja ratusan ribu triliun itu benar-benar kembali ke kas negara, mungkin kita sudah punya rumah sakit gratis di setiap desa. Mungkin sekolah-sekolah tak perlu iuran dengan dalih ‘uang pembangunan’. Atau paling tidak, jalan-jalan di perkampungan tak perlu menunggu video viral untuk diperbaiki.

Tapi sayangnya, yang kita temui hanyalah janji-janji seperti iklan sabun mandi: menjanjikan kesegaran, tapi hanya sampai bilasan pertama.

Lucunya lagi, dalam sidang-sidang besar kasus korupsi, angka-angka bombastis selalu diumbar di depan kamera. “Kerugian negara mencapai 35 triliun rupiah!” teriak jaksa dengan nada penuh semangat. Tapi ketika terdakwa sudah divonis, dan barang sitaan diumumkan, angka itu tiba-tiba menyusut. Jadi 50 miliar. Lalu mengecil lagi jadi 3 unit apartemen dan satu mobil minibus.

Ke mana sisanya? Entahlah. Mungkin ikut dalam program mudik gratis.

Dan yang lebih ironis, setiap kali rakyat mengeluh soal biaya hidup, pemerintah tak lupa mengingatkan pentingnya efisiensi. “Kita harus hidup sederhana!” kata pejabat sambil minum kopi 150 ribu segelas di kafe Senopati. Di sisi lain, rakyat disuruh hemat sabun, karena katanya bisa bikin kulit boros subsidi.

Ratusan ribu triliun uang korupsi itu kini mungkin sedang berlibur. Mungkin diendapkan, mungkin dibungkus dengan istilah ‘diperuntukkan khusus’, atau disalurkan lewat jalur yang bahkan Google Maps pun tak bisa lacak.

Atau bisa jadi, uang itu sedang sibuk membangun jalan tol ke dimensi lain. Karena di dunia nyata, yang kita lihat hanyalah kabar-kabar tentang uang negara yang kembali dicuri, dicuci, disulap, lalu hilang tanpa jejak.

Sementara rakyat, seperti biasa, diminta bersabar. Diminta percaya. Diminta ikhlas.

Anehnya, kita memang bangsa yang sangat ikhlas. Terlalu ikhlas, sampai tak sadar kalau hak kita sudah lama dirampas dengan senyum manis dan pidato bertabur angka-angka yang tidak kita mengerti.

Mungkin sudah saatnya kita berhenti bertanya “uangnya ke mana”, dan mulai bertanya “kenapa kita diam saja?”

Karena jika terus begini, mungkin suatu hari nanti, ketika anak cucu kita membaca buku sejarah, mereka akan menemukan bab berjudul “Harta Karun Negara yang Tak Pernah Ditemukan”, dan bertanya dengan polos, “Kenapa dulu tidak ada yang mencari?”

Dan kita, hanya bisa menjawab, “Karena semua terlalu sibuk memuji transparansi yang tak pernah ada.” (Dwi Taufan Hidayat)