ASKARA — Jagat media sosial dihebohkan dengan unggahan video pernyataan terbuka yang disampaikan oleh salah satu anggota Polri, Ipda Purnomo, yang ditujukan langsung kepada Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.

Dalam video berdurasi singkat yang diunggah di platform media sosial miliknya, Ipda Purnomo terlihat mengenakan seragam dinas Polri sambil melontarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Ia menyampaikan empati, sekaligus sindiran, terkait situasi yang tengah dihadapi Israel usai serangan besar-besaran dari Iran.

"Tolong yang kenal Perdana Menteri Israel, Benyamin, agar menyampaikan kalau dia sudah nggak kuat mikir setelah negerinya diserbu Iran. Saya siap merawat sampai sembuh, biar dia bisa berbuat baik, bisa merasakan bagaimana jika ditindas, biar dia tahu bahwa hidup itu saling membantu dan saling memanusiakan manusia," ujar Purnomo dalam video yang ditungkil, Minggu (29/6).

Lebih lanjut, Purnomo juga meminta agar videonya tersebut disebarluaskan hingga sampai ke telinga Netanyahu. Pernyataan itu sontak memicu berbagai reaksi dari warganet.

Sejumlah komentar bermunculan, sebagian mendukung sikap Purnomo yang dianggap berani dan menunjukkan sisi kemanusiaan, namun tak sedikit pula yang menilai tindakan tersebut tidak sesuai dengan etika seorang anggota kepolisian.

"Pak Polri ini sudah keluar dari tupoksinya, Kapolri harus mengambil tindakan terhadap pernyataan ini," tulis akun Thomson Aritonang.

Sementara akun bernama S. Purpriiyono berkomentar, "Alahhh, urus aja tempatmu, udah bener apa belum."

Di sisi lain, dukungan juga mengalir. Salah satunya dari akun Tovi Hasim yang menuliskan, "Ah siap Pak POR, tetap semangat pokoknya!" disertai emoji jempol.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak Polri terkait pernyataan viral tersebut. Namun, aksi Ipda Purnomo ini kembali memunculkan perdebatan publik soal batasan dan etika penggunaan media sosial oleh anggota Polri, khususnya saat berseragam dinas.

Pakar komunikasi publik, Raldy, menilai, di tengah situasi geopolitik global yang sensitif, pernyataan individu berseragam dinas berpotensi disalahartikan sebagai sikap resmi institusi, sehingga perlu ada klarifikasi yang tegas.