ASKARA – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menilai anggaran Rp20 triliun oleh yang diajukan oleh Kementerian HAM kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan hal yang wajar.

"Saya melihat, pengalaman selama saya di DPR sebenarnya apapun yang diajukan selama masuk akal itu harus bisa dipenuhi. Tinggal kita lihat kekuatan dari dana negara kita, apakah APBN kita memenuhi atau tidak untuk memenuhi anggaran tersebut," kata Adies kepada para wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (23/10).

Misalnya, lanjut Adies, seperti BNN, anggarannya seharusnya kalau memenuhi keinginan mereka naiknya berlipat-lipat.

"Tetapi kan pemerintah mengatur sebagaimana supaya narkotika bisa dikendalikan tetapi juga dengan anggaran ya  menyesuaikan daripada anggaran negara kita," ujar Adies.

Adies melihat, pengaturan-pengaturan itu dapat dilakukan.

"Demikian juga tunjangan aparat hukum seperti kemarin hakim. Hakim kan ada 4 peradilan, militer, agama, umum, dan tata usaha negara. Mestinya kan itu juga diperhatikan. Kalau kita mau ikutin pasti kenaikannya akan tinggi juga," tukas Adies.

Makanya, lanjut Adies, ini merupakan tugas Menteri Keuangan dan teman-teman di Komisi XIII di DPR RI terus nanti naik naik ke Banggai.

"Nanti kita akan lihat laporan dari teman-teman terkait dengan penambahan anggaran. Semua masuk akal tetapi masuk akal itu juga harus disesuaikan dengan kondisi keadaan anggaran pendapatan negara kita," tukas Adies.

Adies melihat hal ini sangat masuk akal, apalagi anggaran yang sebelumnya mencapai Rp60 triliun jadi turun menjadi Rp20 triliun.

"Kita belum lihat apa-apa saja yang diajukan dari Rp60 ke Rp20 triliun, nanti kita akan lihat apakah masuk akal atau tidaknya, kita akan lihat. Kita akan minta laporan dari teman-teman Komisi XIII. Kebetulan saya membawahi Komisi XI, XII, XIII, Banggar, dan BAKN. Nanti kita akan lihat apakah make sense atau tidak," pungkas Adies Kadir.