ASKARA - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengurus persoalan minyak goreng mendapat kritik pedas dari Partai Demokrat. 

Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, Luhut sebelumnya telah mendapat sebutan 'menteri segala urusan'. Kini, Luhut kembali ditunjuk untuk atasi sengkarut minyak goreng.  

"Setelah sebelumnya digelari menteri segala urusan, bisa-bisa sekarang dianggap menko minyak goreng, saking mendesaknya masalah minyak goreng ini untuk ditangani, karena sudah berlarut-larut hampir setengah tahun tanpa ada solusi yang memadai," ujar Herzaky, dalam keterangan tertulis, Kamis (26/5). 
 
Menurut penilaian Herzaky, Jokowi memiliki ketergantungan yang tinggi dengan Luhut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan di Kabinet Indonesia Maju.

"Saat ada menteri-menteri yang mendapat begitu banyak penugasan, dan ada yang seakan-akan dipinggirkan," kata Herzaky.

Di sisi lain, kata Herzaky, masyarakat tidak peduli dengan sosok yang mampu menyelesaikan persoalan minyak goreng. Masyarakat lebih peduli bagaimana harga minyak goreng dalam kemasan turun kembali.
 
"Karena sudah mau enam bulan, masalah minyak goreng ini belum beres-beres juga," tandasnya.