ASKARA - Kelangkaan minyak goreng terjadi lantaran naiknya permintaan CPO dan sekaligus dibarengi permainan dari mafia yang melakukan penimbunan.

Hal itu diungkapkan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo. 

Bahkan, kata Romo Benny, kelangkaan juga disebabkan pengiriman ke luar negeri untuk dijual dengan harga yang lebih mahal.

“Hal ini terjadi karena kurangnya regulasi dalam mekanisme kebutuhan pasar dan juga kurangnya inovasi soal minyak alternatif selain minyak dari kelapa sawit,” kata Romo Benny menukil dialog bertajuk Minyak Goreng Mahal Permainan Kartel? di kanal Youtube RKN Media, dikutip Selasa (22/3). 

Romo Benny mengatakan, produk pokok seperti minyak seharusnya dikuasai oleh negara.

“Ini selaras dengan Pancasila. Negara memiliki otoritas untuk mengendalikan harga, bukan pasar. Jika pasar, (ini) menjadi liberal, bukan lagi Pancasila. Seharusnya tidak begitu, pasar tidak boleh mengendalikan; pasar harus tunduk pada regulasi,” tegasnya. 

Terkait intervensi dan campur tangan pemerintah, Romo Benny menilai pemerintah belum sepenuhnya maksimal melakukan tindakan-tindakan penyelamatan.

“Pak Presiden sudah berupaya dengan membentuk Badan Ketahanan Pangan serta turun ke lapangan. Problem kita saat ini adalah permintaan internasional terhadap CPO yang naik, tetapi kita gagal juga memetakan kebutuhan masyarakat Indonesia akan minyak ini,” urainya.

Lantaran itu, kata Romo Benny, pemerintah seharusnya punya kemampuan memetakan kebutuhan domestik dan mendahulukannya dibandingkan permintaan dari internasional. 

“Jutaan masyarakat bergantung akan keberadaan minyak ini; usaha gulung tikar dan ini menyengsarakan masyarakat kecil,” ucapnya. 

Romo Benny pun kembali menuturkan akan pentingnya pengendalian negara terhadap pangan.

“Seharusnya ada proteksi dari negara dan pengendalian supaya tidak terjadi mafia penimbunan minyak. Industri yang terbukti melakukan penimbunan dapat diberikan sanksi; bahkan, izinnya bisa dicabut,” jelasnya. 

Romo Benny juga memberikan opini mengenai apa yang seharusnya dilakukan jajaran kementerian terkait dalam menghadapi hal ini. 

“Langkah konkretnya, setelah instruksi Presiden ada, para menteri harus cepat dan tanggap. Politic will dibutuhkan agar bukan hanya retorika semata, tetapi dengan cekatan membuat minyak goreng melimpah di Indonesia,” tuturnya. 

Benny pun mengakhir pandangannya dengan pernyataan bahwa pengendalian negara atas pangan adalah wujud dan cerminan pengamalan nilai Pancasila.

“Kembalikan ekonomi pada jiwa Pancasila, cabang produksi bagi hajat orang banyak dikuasai negara. Subsidi silang untuk minyak dapat diberlakukan serta pengawasan harus dilakukan. Jangan sampai minyak goreng untuk masyarakat diselewengkan,” pungkasnya.