ASKARA - Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkapkan sebanyak tujuh dugaan tindak pidana dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sejak Januari hingga awal Maret 2022.

Dari data tersebut, sebanyak 13 orang dilaporkan meninggal dunia dan 5 korban luka-luka akibat tindakan keji kelompok yang juga disebut separatis teroris itu.   

Terbaru, KKB menyerang dan menewaskan delapan orang karyawan PT Palapa Ring Timur Telematika (PTT) di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Rabu (2/3), sekitar pukul 13.00 WIT.

Para petugas tersebut dikabarkan sedang memperbaiki Tower Base Transceiver Station (BTS) 3 Telkomsel.

"Saya mengecam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh KKB di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua. Seluruh korban sedang melaksanakan tugas mereka demi mempermudah akses komunikasi masyarakat," tegas Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani, melalui keterangan tertulis, Minggu (6/3). 

Jalesawari mengatakan, pekerjaan yang dilakukan para karyawan tersebut justru mendukung kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses komunikasi dan konektivitas. 

"Akses komunikasi itu akan memudahkan kegiatan pendidikan, kesehatan dan ekonomi warga yang seharusnya didukung," ujar Jaleswari. 

Jaleswari menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya para korban. Dia juga meminta aparat mengusut tuntas insiden pembunuhan tersebut.

"Kami juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga dari para petugas PTT yang menjadi korban jiwa saat sedang melaksanakan tugasnya di area Kabupaten Puncak," kata dia.

"Para petugas sejatinya telah memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa kita dengan menjaga jaringan konektivitas. Saya meminta agar para aparat terkait melakukan penegakan hukum secara tegas, tuntas, dan proporsional atas tindak pidana tersebut," sambungnya.

Pada 2021, pemerintah disebut telah merencanakan pembangunan infrastruktur base transceiver station (BTS) di Papua dan Papua Barat sebanyak 4.200 unit. Lebih dari 60 persen titik yang telah dibangun terdapat di Papua dan Papua Barat. 

Melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi itu, masyarakat Papua dan Papua Barat diharapkan dapat menikmati jaringan telekomunikasi 4G.

"Konektivitas merupakan salah satu pilar penting dalam membangun kesejahteraan di Tanah Papua, tindak pidana ini merugikan semua pihak," imbuh Jaleswari.

"Ke depan pemerintah pusat dan daerah serta seluruh unsur aparat akan terus bekerja sama serta menggandeng tokoh adat dan masyarakat Tanah Papua untuk memberikan perlindungan maksimal bagi segenap warga masyarakat di Tanah Papua," pungkasnya.