ASKARA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Muhammad Jusuf Kalla (JK) angkat suara terkait usul penundaan Pemilu 2024. 

Menurut JK, menunda pelaksanaan Pemilu 2024 merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

"Itu (penundaan pemilu), tidak sesuai dengan konstitusi," ujar JK kepada wartawan usai menghadiri Mubes IKA Universitas Hasanuddin, di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (4/3). 

JK menegaskan, ada aturan dalam konstitusi yang harus ditaati dalam menjalankan proses demokrasi salah satunya penyelenggaraan Pemilu lima tahun sekali. 

"Kita punya konstitusi, kita taat konstitusi. Itu saja. Kalau mau perpanjang, harus taat konstitusi kecuali kalau konstitusi diubah," kata dia. 

Selain itu, penundaan Pemilu yang diusulkan para elite parpol satu atau dua tahun ke depan tentu tidak semua orang menyetujui wacana itu. 

"Khan sebagian besar tidak setuju," ucapnya. 

JK berpendapat, dalam catatan sejarah, bangsa Indonesia memiliki pengalaman panjang berdemokrasi hingga diwarnai konflik. 

Namun demikian, semua tetap berjalan aman dan bisa dikendalikan. Taat konstitusi adalah upaya yang lebih tepat. 

"Kita terlalu punya konflik. Kita taat pada konstitusi. Itu saja," imbuhnya.

Sebelumnya, JK mengingatkan UUD 1945 telah mengamanatkan Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali. 

Dia khawatir jangan sampai wacana penundaan Pemilu akan berujung masalah, sebab ada dugaan pihak lain yang ingin memanfaatkan itu untuk kepentingannya. 

“Konstitusinya lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut," ujarnya.

Wacana penundaan Pemilu 2024 muncul setelah pengumuman penetapkan jadwal KPU. Usulan menunda pemilu itu dihembuskan wakil ketua DPR sekaligus Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar. 

Usulan itu pun di respons pimpinan partai politik lain seperti Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan. Kendati demikian banyak pula pihak tidak setuju wacana penundaan itu. (ant/jpnn)