ASKARA – Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik dan investor sebagai fondasi stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, berbagai krisis yang pernah dialami Indonesia menunjukkan bahwa gejolak ekonomi yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi persoalan sosial hingga politik.

Pernyataan tersebut disampaikan JK saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Publik Hybrid bertema “Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Krisis” yang digelar Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Paramadina di Gedung Nurcholish Madjid, Universitas Paramadina, Cipayung, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan akademik itu dibuka Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Paramadina, Prof. Dr. Ahmad Badawi Saluy, dan dipandu Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik J. Rachbini.

Dalam paparannya, JK menegaskan bahwa perjalanan politik Indonesia kerap dipengaruhi kondisi ekonomi. Ia mencontohkan berbagai perubahan besar dalam sejarah bangsa yang diawali oleh melemahnya kondisi ekonomi dan menurunnya kepercayaan masyarakat.

“Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, daya beli masyarakat menurun dan kepercayaan publik melemah, maka potensi gejolak sosial maupun politik akan semakin besar,” ujar JK.

Menurutnya, salah satu indikator penting yang perlu terus dijaga adalah stabilitas nilai tukar rupiah. Kekuatan mata uang nasional, kata dia, sangat dipengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dalam negeri.

JK menjelaskan, apabila masyarakat dan pelaku usaha lebih memilih menyimpan mata uang asing dibandingkan rupiah, maka tekanan terhadap nilai tukar akan semakin meningkat. Karena itu, menjaga optimisme dan kepercayaan terhadap ekonomi nasional menjadi hal yang sangat penting.

Selain nilai tukar, JK mengingatkan agar pemerintah tidak hanya menilai kondisi ekonomi dari ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya aktivitas konsumsi di kota-kota besar.

Menurutnya, ukuran yang lebih relevan adalah daya beli masyarakat di sektor riil serta tingkat kepercayaan investor yang tercermin dari aktivitas pasar modal.

“Jangan hanya melihat mal yang ramai. Kondisi ekonomi yang sehat harus tercermin dari kemampuan masyarakat untuk berbelanja dan keyakinan investor untuk tetap menanamkan modalnya,” katanya.

JK juga menyoroti kondisi pasar modal yang dinilainya menjadi salah satu barometer kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ketika keyakinan terhadap peluang usaha menurun, investor cenderung menarik modal sehingga berdampak pada pelemahan harga saham di berbagai sektor strategis.

Ia menambahkan, tekanan ekonomi yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan persoalan sosial, mulai dari meningkatnya angka pengangguran hingga bertambahnya tingkat kriminalitas.

“Ekonomi dan kondisi sosial saling berkaitan. Ketika masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, biasanya berbagai persoalan sosial ikut meningkat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, JK juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam membantu pemerintah menghadapi tantangan ekonomi. Kampus, menurutnya, harus menjadi pusat pengembangan gagasan, riset, dan rekomendasi kebijakan yang mampu memberikan solusi konkret bagi masyarakat.

Di bidang fiskal, JK mendorong pemerintah untuk memperkuat efisiensi anggaran dengan mengurangi belanja yang tidak produktif. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kesehatan fiskal negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Ia juga mengingatkan potensi dampak fenomena El Nino terhadap produksi pangan nasional yang dapat meningkatkan kebutuhan impor. Selain itu, sektor energi perlu mendapat perhatian serius mengingat kebutuhan listrik nasional terus bertambah seiring pertumbuhan ekonomi.

Menutup paparannya, JK menyebut ada tiga tantangan utama yang saat ini memengaruhi perekonomian Indonesia, yakni dinamika konflik geopolitik global, tingginya beban utang negara, serta perlunya manajemen krisis yang efektif melalui pengendalian defisit dan efisiensi belanja pemerintah.

“Manajemen krisis harus dilakukan secara disiplin melalui pengendalian defisit, pengurangan utang, dan pemangkasan pengeluaran yang tidak produktif. Dengan demikian, ekonomi nasional akan lebih kuat, sehat, dan berkelanjutan,” tegas Jusuf Kalla.