ASKARA - Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis hasil survei nasional mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto selama Semester I Tahun 2026. Hasilnya, mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap jalannya pemerintahan dengan tingkat kepuasan mencapai 79,3 persen.

Survei yang dilakukan pada 18–28 Juli 2026 itu menunjukkan sebanyak 13,5 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja Presiden, sementara 7,2 persen lainnya memilih tidak memberikan jawaban.

Direktur Eksekutif LKPI, Novriansyah, mengatakan tingkat kepuasan tersebut mencerminkan penilaian masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai mulai memberikan dampak nyata, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat perlindungan sosial, serta meningkatkan perhatian terhadap sektor pertanian dan pemberantasan korupsi.

"Berdasarkan hasil survei kami, masyarakat masih memberikan apresiasi terhadap arah kebijakan pemerintah selama Semester I Tahun 2026. Komitmen pemberantasan korupsi, perhatian terhadap kesejahteraan petani, keberhasilan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta pelaksanaan program sosial menjadi faktor utama yang membentuk tingkat kepuasan publik," ujar Novriansyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Pemberantasan Korupsi Jadi Penopang Utama

LKPI mencatat pemberantasan korupsi menjadi salah satu aspek yang memperoleh apresiasi tertinggi dari masyarakat. Sebanyak 83,2 persen responden menyatakan puas terhadap komitmen Presiden dalam memberantas korupsi. Sementara 14,7 persen menyatakan tidak puas dan 2,1 persen tidak memberikan jawaban.

Selain itu, kebijakan pemerintah di sektor pertanian juga memperoleh respons positif. Sebanyak 78,4 persen responden menilai pemerintah telah menunjukkan upaya memperbaiki tata kelola pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Adapun kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi indikator dengan tingkat kepuasan paling tinggi, yakni mencapai 85,8 persen. Menurut LKPI, capaian tersebut menunjukkan masyarakat masih merasakan manfaat kebijakan pemerintah dalam menjaga pasokan dan harga sembako di tengah tantangan ekonomi global.

Program Sosial dan Persatuan Nasional Dinilai Positif

Survei juga mengukur persepsi masyarakat terhadap sejumlah program prioritas pemerintah. Hasilnya, 82,1 persen responden menyatakan puas terhadap program-program sosial yang dijalankan pemerintah.

Sementara perhatian Presiden terhadap kesulitan masyarakat memperoleh tingkat kepuasan 76,8 persen, disusul upaya menjaga persatuan nasional dan stabilitas politik sebesar 80,2 persen.

Pada sektor ketahanan pangan, sebanyak 84,7 persen responden menyatakan puas terhadap kebijakan pemerintah dalam menjamin ketersediaan kebutuhan pokok.

Meski demikian, hanya 60,2 persen responden yang menilai pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Temuan ini menunjukkan masih adanya harapan masyarakat agar pemerintah mempercepat penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Penegakan Hukum Masih Menjadi Catatan

Selain mengukur tingkat kepuasan terhadap Presiden, LKPI juga memotret persepsi masyarakat mengenai kondisi nasional.

Pada aspek keamanan nasional, 40,8 persen responden menilai kondisinya baik atau sangat baik, sedangkan 36,5 persen menilai biasa saja. Sebanyak 13,3 persen memberikan penilaian buruk atau sangat buruk.

Sementara pada aspek penegakan hukum, 31,8 persen responden menilai baik atau sangat baik, 35,7 persen menyebut biasa saja, dan 23,7 persen menilai buruk atau sangat buruk.

Adapun persepsi terhadap pemberantasan korupsi secara umum menunjukkan 69,9 persen responden memberikan penilaian baik atau sangat baik. LKPI menegaskan bahwa indikator tersebut merupakan persepsi terhadap kondisi pemberantasan korupsi secara nasional dan berbeda dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden dalam bidang tersebut.

Jadi Masukan bagi Pemerintah

Novriansyah mengatakan hasil survei ini menunjukkan mayoritas masyarakat masih menaruh kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun demikian, pemerintah tetap diharapkan memperkuat reformasi di bidang penegakan hukum, mempercepat pengurangan kemiskinan, membuka lebih banyak lapangan kerja, serta menjaga konsistensi pemberantasan korupsi.

"Survei ini bukan hanya mengukur tingkat kepuasan, tetapi juga menjadi masukan bagi pemerintah mengenai sektor-sektor yang masih perlu diperkuat agar kepercayaan publik dapat terus meningkat," katanya.

Survei LKPI dilakukan terhadap 1.557 responden yang tersebar di seluruh Indonesia menggunakan metode Multistage Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka yang dilengkapi verifikasi digital. Survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error ±2,47 persen.