ASKARA - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) G. Budisatrio Djiwandono mengatakan, pembangunan ibu kota baru bakal akan turut meratakan pengembangan infrastruktur di wilayah Kalimantan Timur. 

“Kami setuju perlu adanya pemerataan konektivitas dari setiap kabupaten/kota mulai dari Berau sampai Paser yang menjadi pintu masuk tetangga dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara,” kata Budisatrio, dalam acara Konsultasi Publik RUU IKN di Jakarta, Selasa kemarin (11/1).

Dikatakan Budi, pembangunan tidak hanya dilakukan di ibu kota baru saja, tetapi juga daerah penyangganya. 

"Hal itu adalah tanggung jawab pemerintah," ujarnya.

Pemerintah, lanjut Budi, juga memperhatikan ketahanan pangan bagi Kalimantan Timur dengan mendatangkan beras, gula, daging dan lain-lain dari luar Kaltim.

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Timur beserta 571 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan menetap di IKN tidak terganggu ketersediaan pangannya. 

“Berapa banyak komoditas yang kita datangkan dari Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Lampung ini kita siapkan. Jangan sampai nanti ada sekitar 571 juta orang PNS yang akan menetap tapi pangannya terganggu,” terangnya.

Menurutnya, pembangunan IKN merupakan kesempatan untuk melakukan transformasi ekonomi Kaltim yang selama ini bergantung pada minyak, gas dan batu bara. Lantaran itu, pemerintah dan para stakeholder dapat mulai menyiapkan lahan-lahan lumbung pangan. 

“Kami sama-sama mempersiapkan lahan-lahan lumbung pangan yang baru, lahan-lahan sawah yang memiliki pertanian modern, budidaya dan hortikultura modern, peternakan modern di Kaltim,” tandas Budi. (ant/jpnn)