ASKARA - Perkataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Benny K Harman terkait pengajuan uji materi terhadap AD/ART PD seperti pemikiran Adolf Hitler langsung mendapat respons dari Yusril Ihza Mahendra.

Dikatakan Yusril, dirinya pernah menjadi asisten Prof Osman Raliby yang mengajar mata kuliah Propaganda Politik dan Perang Urat Syaraf di FISIP UI. 

Osman, kata Yusril memberinya buku-buku Adolf Hitler dan Jozef Goebbels dalam bahasa Jerman seperti Mein Kamf dan Des Fuhrers Kamf um den Weltfrieden untuk ditelaah. Karena Yusril mahasiswa filsafat, pemikiran Hitler dalam Mein Kamf  itu dia kritik habis di hadapan Osman Raliby.

"Prof Osman adalah tokoh Masyumi yang pernah berguru dengan Goebbels ketika dia kuliah di Berlin menjelang Perang Dunia II," kata Yusril dalam keterangannya, Selasa (12/10). 

Yusril mengaku terbahak-bahak ketika Benny Harman menyebut dia menggunakan cara berpikir totaliter dalam menguji AD Partai Demokrat. Yusril pun mengingatkan bahwa Benny pernah mengikuti kelas kuliahnya ketika menjadi mahasiswa Pascasarjana UI.

“Seingat saya Benny Harman mengikuti kuliah saya Filsafat Hukum dan Teori Ilmu Hukum ketika dia mahasiswa Pascasarjana UI. Peserta pascasarjana tidak mengesahkan dirinya penganut faham totaliter Nationale Sosialismus atau Nazi. Di kampus pemikiran hukum filsafat hukum Yusril malah dianggap terlalu Islam," tutur Yusril.

“Di zaman Orba, Panglima Kopkamtib Laksamana Sudomo menyebut saya ekstrem kanan,” tambah Yusril.

Menurut Yusril, bila pemerintah Amerika Serikat sampai sekarang nampaknya menganggap dirinya Islam radikal. Makanya dia pun tidak pernah diberikan visa untuk masuk ke negeri Paman Sam itu.

Karena itu dia menganggap sebuah kejutan, lantaran membela 4 kader Demokrat yang dipecat, kemudian Benny menjulukinya sebagai pengikuti Hitler. Padahal beberapa waktu lalu dirinya dituding mendapatkan bayaran sebesar Rp100 miliar.

“Dua minggu lalu saya dijuluki pengacara Rp100 miliar. Sekarang saya dijuluki lagi sebagai Nazi pengikut Hitler. Masih untung saya nggak dijuluki PKI,” tuturnya.

Yusril menanggap, perkataan Benny terkait keinginan negara untuk memaksakan kehendak tidak ada pijakan intelektualnya sama sekali. Pertama, menurut Yusril, sejak tahun 2007 hingga sekarang dirinya tidak lagi memiliki jabatan kenegaraan apapun dan dia berada di luar pemerintah dan lembaga negara manapun juga.

Yusril mengatakan, dirinya adalah manusia bebas dan merdeka. Tidak ada kepentingan apapun pada saya untuk membuat rezim senang atau tidak senang dengan rakyatnya.

“Kebijakan Pemerintah Presiden Jokowi pun tidak jarang saya kritik. Saya memang bukan bagian dari Pemerintah,” tegas Yusril.

Kedua, lanjut Yusril, AD/ART Partai Demokrat ini bukanlah diuji dengan kehendak penguasa, melainkan diuji dengan undang-undang. Dua undang-udang utama yang dijadikan sebagai batu menguji AD Demokrat adalah UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan segala perubahannya dan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya.

"Semua ini dengan jelas diuraikan dalam Permohonan JR ke Mahkamah Agung itu," ucapnya.

Kedua UU yang dijadikan batu uji itu justru dibuat ketika Presiden RI dijabat Susilo Bambang Yodhoyono. Sementara di DPR RI ada fraksi yang namanya Fraksi Partai Demokrat, yang Benny Harman menjadi anggota dan ikut membahas serta menyetujui kedua undang-undang itu.

"Apakah kedua UU yang saya jadikan batu uji adalah produk rezim pengikut Hitler? Kalau begitu maksud Benny Harman, maka pengikut pemikiran Hitter itu adalah Presiden SBY dan DPR zaman itu termasuk Benny Harman di dalamnya," tanya dia.

Yusril berpandangan, dalam seluruh argumentasi filosofis, teoritis dan yuridis Permohonan Pengujian AD/ART Demokrat ke Mahkamah Agung itu, tidak satupun literatur Hitler atau Nazi pada umumnya terkait dengan konsep negara totaliter yang dijadikan rujukan. Juga tidak ada satu kalimatpun yang menguji AD Partai Demokrat dengan rasa senang atau tidak senangnya penguasa.

"Maka bagaimana Benny Harman bisa menyimpulkan saya mengikuti pikiran Hitler?” tanya Yusril.