ASKARA - Untuk menghindari kevakuman jabatan dalam birokasi di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PDI Perjuangan Krisantus Kurniawan meminta jangan terlalu lama menggantung Dewan Pengawas (Dewas) RRI terpilih. 

"Karena sudah melalui fit and proper test, segera proses supaya secepatnya bisa dilantik (Dewas RRI). Berikutnya, supaya bisa meneruskan agenda selanjutnya, melakukan seleksi dirut dan direksi," tegas Krisantus di Jakarta, Rabu (7/7). 

Menurut Krisantus, kevakuman jabatan dalam birokasi di LPP RRI dikhawatirkan bisa berakibat fatal. Bisa mengganggu jalannya rutinitas roda organisasi. Hal ini jangan dianggap biasa. 

"Kalau sampai terlambat dan alami kevakuman, RRI sendiri kan yang akan dirugikan. Karena itu, jangan sampai Komisi 1 ikut disalahkan gara-gara terlambat memproses pelantikan Dewas RRI," tegas Krisantus.

Selanjutnya, anggota DPR dari Dapil Kalimantan Barat ini menyatakan, memang benar sekarang dalam situasi pandemi, bahkan ada anggota DPR dan staf yang terkena Covid-19, namun pihaknya punya mekanisme dan SOP untuk mengatasi hambatan tersebut. 

"Jangan juga Covid-19 yang disalahkan sebagai penyebab kevakuman jabatan direksi di RRI. Justru RRI sekarang diperlukan kiprahnya untuk diseminasi informasi dan sosialisasi menghadapi pandemi Covid-19 ini," ulas Krisantus.

Sesungguhnya, Krisantus menjelaskan, pihaknya ingin segera menuntaskan kerjaan ini, dengan adanya pelantikan Dewas RRI terpilih tersebut. Setelah itu, biar menjadi urusan Dewas RRI sepenuhnya. 

"Usai dilantik, Dewas bertugas untuk melanjutkan kesinambungan roda organisasi RRI dengan memilih Direksi. Kami tidak akan ikut-ikut, terlebih jangan sampai ada intervensi oleh pihak-pihak tertentu," pungkas Krisantus.

Sebelumnya, Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum LPP RRI Nurhanuddin, Senin (5/7), menyatakan seharusnya Dewas yang baru sudah dilantik sehingga pada 22 Juli 2021 sudah bisa memilih dan menentukan Direksi LPP RRI yang baru.  

"Kenapa kok bisa lama seperti ini? Mungkin ada nuansa politis di sana (DPR). Tapi itu wajar karena DPR kan lembaga politik. Untuk itu, segera Lantik Dewas sebelum 22 Juli 2021," tegas Nurhanuddin.

Terpisah, Pengamat Media dari LSM Rumah Perubahan Masduki menduga, ada juga unsur politisnya. Karena saat ini bolanya ada di DPR, jelas aroma politis itu ada. Tapi, jangan sampai, nanti Komisi 1 tercoreng dan ternoda citranya. 

"Kalau menurut saya, segera diputuskan secepatnya pelantikan Dewas RRI sehingga publik tidak terus bertanya. Juga, tidak sampai mengganggu kinerja dan dinamika yang ada di internal RRI," pungkas Masduki.