Ketika menyaksikan pelantikan Joe Biden-Kamala Harris 5 hari lalu, saya segera membayangkan beban berat yang akan diemban presiden dan wakil presiden baru AS tersebut. Mereka mewarisi ekonomi yang benar-benar compang camping. Sebagai gambaran, Trump merupakan presiden pertama sejak 1939 yang mengakhiri pemerintahannya dengan pertumbuhan negatif penyerapan tenaga kerja (The Jakarta Post, 20/01/20). Tapi bukan itu tantangan terberatnya.

Sebagaimana disorot Joe Biden secara lebih tegas dalam pidato pelantikannya, masalah terbesar yang mesti diatasi pemerintahannya adalah demokrasi yang tak jelas lagi batas-batas, garis demarkasi atau rambu-rambunya. Dengan kata lain, Joe Biden dan Kamala Harris mewarisi sebuah demokrasi yang "kebablasan" dan dengan itu semakin terang kerapuhan demokrasi sebagai sebuah sistem politik, bahkan di sebuah negara yang mengklaim diri "puncak pencapaian peradaban dunia".

Dalam pidato pelantikannya, Biden berjanji akan menjadi presiden bagi semua warga AS. Janji tersebut semakin menegaskan opini global saat ini bahwa AS sedang mengalami keterpecahan yang parah sebagai ekses dari gaya berpolitik "adu-domba" yang diterapkan Trump dengan berlindung pada kebebasan demokrasi.

Melalui saluran-saluran komunikasi yang dimungkinkan oleh demokrasi, Trump berhasil memelihara fanatisme pendukungnya terutama golongan kulit putih kelas menengah ke bawah yang merasa tersingkir oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih eksklusif. Trump barangkali dapat disebut sebagai salah satu politisi tercerdik dalam pemamfaat media untuk "membakar" emosi massa pendukungnya. Dengan gigih dia merawat cerita bahwa kejayaan telah dicuri dari masyarakat kulit putih dan tugasnya adalah mengembalikan kejayaan tersebut. 

Karena itulah tagline pemerintahannya "Make Amerika Great Again" lebih bernuansa rasial (white supremacy) daripada sebuah semboyan kebangsaan. Itu dilakukannya dengan klaim-klaim yang belum terbukti benar. Menurut perhitungan Washiton Post, sepanjang pemerintahannya Trump telah mengeluarkan 30.573 klaim palsu atau misleading (24/01/20). Para pendukung fanatiknya menerima begitu saja semua klaim-klaim tersebut tanpa memeriksa kebenaranya dan dengan itu mereka mengabaikan fakta-fakta kegagalan pemerintahan Trum.

Dia menggiring para pendukungnya untuk hidup dalam "echo chamber". Maka kita bisa memahami mengapa dia tetap berhasil mengumpulkan 74 suara warga AS sekalipun fakta-fakta kegagalan pemerintahnya telah terbuka demikian terang.

Di sinilah letak kerapuhan dari demokrasi itu sendiri, bahwa tanpa bukti-bukti keberhasilan yang valid, seorang politisi tetap dapat meraih simpati besar dari masyarakat. Para politisi populis seperti Trump sepertinya memahami peluang seperti ini sehingga percaya diri mengabaikan semua kritik. Dia kukuh mempraktikkan gaya bepolitik "menambah teman sekaligus memperbesar musuh". Untuk membangkitkan fanatisme pendukungnya, dia tak segan-segan mengeluarkan klaim yang membuat marah kelompok tertentu terutama kaum imigran.

Dalam hitungan-hitungan politik elektoral, pendekatan Trump cukup masuk akal dan telah terbukti berhasil memberinya kemenangan 4 tahun lalu. Untuk memenangani Pilpres dengan sistem electoral college yang berlaku di AS, seorang politisi tidak perlu merebut simpati masyarakat secara nasional. Dia bisa saja membakar amarah masyarakat di daerah tertentu atau golongan tertentu untuk meraih simpati daerah atau golongan lainya yang memeliki electoral vote lebih banyak.

Menurut The US National Archive (Arsip Nasional AS), sudah ada 700 proposal yang pernah diajukan berbagai pihak ke Kongres  untuk memperbaiki atau bahkan menghapus sistem Electoral College yang diterapkan AS dalam pemilihan presiden. Sistem ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip elektoral  demokrasi di mana pemenang kontestasi ditentukan berdasarkan suara terbanyak (popular vote).

Putu Suasta
Alumni UGM dan Cornell University