ASKARA - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyoroti perbedaan penegakan protokol kesehatan terhadap masyarakat dan elite politik. Tentu hal itu terkesan tidak adil dan merugikan masyarakat.  

Abdul memberi contoh penegakan protokol kesehatan terhadap pedagang pasar hingga tidak diperbolehkan berjualan, karena dianggap tidak memenuhi protokol kesehatan. 

Sehingga para pedagang kesulitan mencari mata pencaharian mereka di tengah situasi bencana non alam, pandemi Covid-19 saat ini.

"Pedagang pasar diuber-uber (dikejar-kejar), bahkan tidak boleh jualan karena dianggap tidak memenuhi protokol Covid-19. Mereka kehilangan mata pencaharian karena Covid-19," kata Abdul Mu’ti dalam akun Twitter @Abe_Mukti.

Sementara, penegakan protokol kesehatan terhadap elite politik ketika melakukan kampanye tatap muka jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Hal itu telah melanggar protokol kesehatan tapi tak terkesan dibiarkan. 

Selain itu, Abdul Mu’ti juga membandingkan penegakan protokol kesehatan dengan elite agama yang tidak ada penindakan atas pelanggaran protokol kesehatan tersebut. 

"Tapi, elite politik dibiarkan melanggar protokol saat Pilkada, elite agama dibiarkan melanggar hanya karena orang besar," keluhnya.

Badan Pengawas Pemilu mencatat, pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 masih terjadi di 10 hari keempat masa kampanye tepatnya pada 26 Oktober-4 November. Bahkan, pelanggaran prokes di periode tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan 30 hari sebelumnya. 

Selain itu, kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq ke Indonesia pada Selasa (10/11) dan sejumlah kegiatannya sedang jadi sorotan.

Bahkan proses penjemputan Rizieq oleh massa saat itu menimbulkan kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta. Massa pendukung berbondong-bondong menjemput ke bandara hingga menimbulkan kemacetan parah di Tol Bandara.