ASKARA - Sekretaris LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Rohim Ghazali mengungkapkan bahwa pihaknya tetap menyarankan pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 ditunda.

Meski ada ketentuan penerapan protokol kesehatan secara ketat tapi sama sekali tidak bisa menjadi jaminan ajang pilkada aman dari penyebaran wabah Covid-19.

Hal itu disampaikan Abdul Rohim dalam diskusi daring yang diselenggarakan Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu PWI) dengan tema "Menimbang Pilkada 2020: Tetap 9 Desember 2020 atau Ditunda Demi Keselamatan Bersama," Kamis (24/9).

Selain Abdul Rohim, hadir dalam diskusi yang diikuti ratusan peserta yaitu Kapusdatin dan Humas BNPB Agus Wibowo, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, Asisten Operasi Kapolri Irjen Imam Sugianto, dan PKDH Otda Kemendagri Heri Roni.

Menurut Abdul Rohim, menyelenggarakan pilkada saat ini sangat berbahaya, sebab pada tahap pendaftaran bakal calon kepala daerah tanggal 4-6 September lalu telah terjadi 243 pelanggaran protokol kesehatan. PP Muhammadiyah khawatir protokol kesehatan yang telah ditetapkan tidak dapat berjalan maksimal.

"Muhammadiyah akan mengawal pilkada serentak tapi kami juga tetap berpendirian bagaimanapun pilkada serentak harus ditunda. Kami akan menggugat pemerintah jika kasus Covid-19 usai pilkada 9 Desember mengalami kenaikan. Agama atau keyakinan dan menjaga nyawa itu di atas segala-galanya kalau harta dan akal mungkin bisa disembuhkan tapi nyawa tidak. Makanya itu tadi, ini gambling yang sangat berbahaya karena pertaruhkan nyawa rakyat," paparnya.

Abdul Rohim menambahkan, Pilkada Serentak 2020 ditakutkan akan menelan banyak korban mengingat Indonesia punya pengalaman meninggalnya petugas penyelenggarara pada pilkada 17 April 2019 lalu.

"Dan kita punya pengalaman pada 17 april tahun lalu ada 469 pekerja pemilu yang meninggal karena kelelahan. Ini tidak bisa dibayangkan para pekerjanya sudah kelelahan sementara mereka juga harus berhadapan dengan pandemi. Sementara virus corona ini kan sangat mudah menjangkiti orang yang kelelahan, itu untuk penyelenggara bukan lagi untuk peserta," jelasnya.

Mappilu PWI yang konsen pada pelaksanaan pilkada sehat dan berbudaya turut khawatir akan terjadi ledakan kasus Covid-19 di 270 daerah penyelenggara pilkada. Diperkirakan bakal melibatkan sekitar 100 juta orang.

Ketua Mappilu PWI Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, melalui diskusi ini, pihaknya hendak menyerap masukan bagi KPU khususnya dalam protokol kesehatan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

"Tujuan utama diskusi ini ialah pencerahan bagi kalangan wartawan Indonesia dan masyarakat. Mappilu PWI hendak menggali pandangan atau pemikiran dari para tokoh dari berbagai latar belakang," jelas Suprapto yang juga wakil sekjen PWI Pusat.