ASKARA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebutkan, bantuan sosial menjadi persoalan terbanyak yang dilaporkan masyarakat selama membuka Posko Virtual Covid-19.

"Meski pandemi, Ombudsman sebagai lembaga pengawas tetap menjalankan tugasnya. Selama Covid-19 ini kami membuka Posko Virtual Covid-19," kata Ketua Ombudsman RI Profesor Amzulian Rifai, di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut disampaikannya saat Ngopi Bareng Ombudsman RI bertema Evaluasi Penanganan Covid-19 dalam Perspektif Ombudsman dan DPR RI yang disiarkan secara daring.

Prof. Amzulian menyebutkan, persoalan bansos menempati peringkat pertama sebanyak 1346 aduan, disusul pelayanan kesehatan, keuangan (176 aduan), transportasi hingga terendah persoalan keamanan sebanyak delapan aduan.

Karena paling banyak laporan persoalan bansos, institusi yang paling banyak dilaporkan adalah dinas sosial karena Ombudsman juga menerima laporan dari perwakilan ORI di 34 provinsi, selain di pusat.

"Bagaimana tindak lanjutnya? Sebanyak 40 persen aduan bisa diselesaikan, sementara 39,42 persen kami teruskan kepada kementerian dan lembaga terkait," katanya.

Dilihat dari grafik, aduan terbanyak muncul pada periode Mei 2020 yakni sebanyak 978 kasus, sementara aduan paling sedikit pada Juli 2020 sebanyak 21 kasus. Dengan turunnya laporan atau aduan masyarakat menjadi salah satu pertimbangan bagi Ombudsman untuk menutup posko virtual pada 31 Juli.

Sementara, dari daerah, laporan paling banyak adalah Provinsi Banten sebanyak 211 aduan, kemudian Sumatera Barat 157 aduan.

"Bangka Belitung ada 138 aduan, Jawa Tengah 97 aduan, kemudian Jawa Timur ada 62, DKI Jakarta sendiri ada 82 aduan," jelas Prof. Amzulian. 

Hadir pula dalam kegiatan itu yakni Alvin Lie, Ahmad Su'adi, Alamsyah Saragih yang ketiganya adalah anggota Ombudsman.

Sementara dari kalangan legislator, Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza hadir langsung di lokasi, serta Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto yang hadir secara virtual. (antara)