ASKARA - Berbagai upaya disusun pemerintah daerah menyongsong adaptasi kebiasaan baru. Bahkan ada yang telah melancarkan strategi sesuai karakteristik dan budaya daerahnya masing-masing.

Kota Surakarta telah memulai pergerakan perekonomian di berbagai sektor. Sehingga perlu adanya strategi untuk memastikan masyarakat mengikuti protokol kesehatan. 

Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surakarta, Ahyani mengungkapkan, serangkaian tindakan menghadapi adaptasi kebiasaan baru telah disiapkan secara ketat. Dari kebijakan supervisi tempat-tempat umum, sampai keterlibatan elemen masyarakat. 

Pengawasan secara ketat juga merupakan salah satu hal penting dalam transisi menuju adaptasi kebiasaan baru.

"Nanti pemerintah kota akan menugaskan casting supervisi yang terdiri dari unsur-unsur TNI, Polri, kesehatan dan ketertiban untuk melakukan supervisi pada tempat-tempat tersebut," ucap Ahyani di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (1/7).

Sementara Provinsi Sumatera Utara memilih strategi untuk menghadapi masa transisi ini, dengan menyusun draf konsep yang dirumuskan bersama-sama dengan 33 kabupaten/kota tersebar di wilayahnya. 

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara, Aris Yudhariansyah mengatakan, langkah ini dilakukan atas pertimbangan kearifan lokal dan budaya masyarakat Sumatera Utara. 

Draf konsep adaptasi kebiasaan baru merujuk kepada kearifan lokal budaya daerah Sumatera Utara ini rencananya akan mulai 1 Juli 2020. 

Draft ini telah disampaikan kepada seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara dan diharapkan masukan dari kabupaten/kota akan menjadi konsep new normal di Provinsi Sumatera Utara. 

"Kita berharap dari masukan-masukan kabupaten/kota yang ada di Sumut inilah yang akan kita rangkum menjadi draf konsep new normal," kata Aris.

Pakar Sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasodjo mengakui dalam rangka mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju adaptasi kebiasaan baru tidak mudah. 

Setidaknya, strategi awal yang harus dilakukan adalah dengan menyusun protokol kesehatan berdasarkan tingkat risiko penularan. 

Hal ini bertujuan agar protokol kesehatan tersebut dapat bersifat responsif dan memenuhi kebutuhan yang ada masing-masing target sasaran masyarakat.

"Tugas pemerintah di daerah itu menentukan mana area-area yang sangat rentan, area kerumunan mana, kan harus memilih, tidak mungkin seluruh masyarakat anda awasi," ucap Imam.