ASKARA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah dan kesal dengan kinerja yang ditunjukkan para menterinya. Menurut Jokowi, para menteri masih bekerja biasa saja. 

Puncak kekesalan Jokowi terjadi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, 18 Juni 2020 lalu. Video kemarahan Jokowi kepada para menterinya itu baru dikeluarkan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada "channel" Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6) kemarin.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan, para menteri seharusnya jangan menganggap sepele apa yang diimbau Jokowi tersebut.

"Intinya para menteri diminta kerja maksimal. Kerja terbaik. Jangan ragu dalam mengambil kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat. Jangan kerja asal-asalan," ungkap Ujang saat dihubungi Askara, sesaat lalu, Senin (29/6).

Ujang menegaskan, ancaman yang dilontarkan Jokowi bukan hanya sekadar angin lewat. Namun, hal itu menandakan bahwa apa yang dilakukan Jokowi saat ini sangat menyoroti cara kerja menterinya di tengah Covid-19. 

"Itu warning keras dari Jokowi untuk para menterinya. Menteri yang berkinerja jeblok kemungkinan bisa saja akan terkena reshuffle. Pernyataan yang keras tanpa tedeng aling-aling. Dan itu membuat para menteri yang jeblok kinerjanya tak akan bisa tidur karena takut direshuffle," tutur Ujang.

Para menteri seharusnya mampu bekerja seirama sesuai dengan keinginan presidennya. Seperti halnya suasana krisis yang dinilai Jokowi hampir tidak dirasakan dari para menterinya.

"Pointnya menteri harus kerja baik. Harus seirama dengan presidennya. Tak boleh Jokowi ke kanan, menterinya ke kiri. Nah, selama ini para menteri tidak bisa menerjemahkan keinginan presiden. Akhirnya salah jalan dan kinerjanya tidak sesuai harapan presiden," kata Ujang. 

Ujang menilai, ancaman dan permintaan Jokowi lebih ditekankan kepada sejumlah menteri, di antaranya itu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari Batu Bara, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan menteri tim ekonomi. 

"Menkes, Mensos, Menaker, Menkumham, dan menteri tim ekonomi. Kan Menkes serapan anggarannya rendah, langsung dibilang Jokowi juga. Mensos terkait bansos yang kacau. Menaker, banyak PHK dimana-mana. Menkumham sudah tahu sendiri banyak kontroversi, tapi masih aman karena partai. Dan tim menteri ekonomi, itu kan tak siap dalam menghadapi Corona. Akhirnya kedodoran," ungkap Ujang.