ASKARA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan perhatian serius terkait keberlangsungan pendidikan di pondok pesantren (ponpes) menyusul kebijakan pemerintah untuk mulai menerapkan pola hidup baru (new normal). Pasalnya, ponpes merupakan lembaga yang juga paling terdampak dari pandemi virus Covid-19.

PKB menilai, skema new normal harus segera dirancang agar aktivitas di pesantren terhindar dari penyebaran virus corona (Covid-19).

Sesuai data yang diterima Fraksi PKB, di Kota Blitar terdapat 13 ponpes. Namun jumlah ini belum seluruhnya karena diyakini masik banyak pondok yang belum terdata.

Menurut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa skema new normal tetap diterapkan di daerah yang rendah jumlah kasus Covid-19. Saat ini Kota Bliar berada di urutan terbawah kasus Covid-19 di Jatim.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar dari Fraksi PKB, Yasin Hermanto, selain mendorong juga berharap kepada Pemerintah Kota Blitar, agar ponpes dapat normal kembali pola pendidikanya. 

"Normal dalam arti tentu menyesuaikan dengan pola baru yakni new normal. Skemanya seperti apa? Mengikuti dari Gugus Tugas Covid-19," ujarnya, Kamis (28/5).

Fraksi PKB mendorong kepada pemerintah agar segera menyiapkan sarana dan prasarana yang lebih baik untuk ponpes. Tes massal Covid-19 untuk para santri dan pengajar juga diharapkannya dapat dilakukan.

“Seperti disediakan tempat cuci tangan. Kemudian santri dan santriwati yang mau masuk pondok untuk dilakukan rapid test. Di sini kami sangat berharap dan mendorong Pemkot memperhatikan betul keberadaan ponpes. Sudah kami sampaikan secara lisan kepada wali kota dan dalam waktu dekat DPRD melalui komisi I akan melakukan pembahasan dengan eksekutif,” ujar politisi yang juga Ketua DPC PKB Kota Blitar itu.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Blitar, Elly Idayah Vitnawati menambahkan, pemerintah harus memperhatikan pesantren di masa penerapan kebijakan tatanan hidup normal baru (new normal) saat pandemi Covid-19.

Elly menyampaikan, pemerintah harus memikirkan keselamatan santri, ustaz, dan kiai. 

"Rapid test dan alat kesehatan harus disediakan pemerintah di lingkungan pondok pesantren,” katanya.

Menurut Elly, aspirasi dari PKB dilatarbelakangi saat Ketua Tim Pengawas Gugus Tugas, Muhaimin Iskandar menggelar rapat virtual dengan pondok-pondok pesantren di Jawa, Rabu (27/5) malam. Dalam rapat itu, para kiai menyampaikan langsung kepada Muhaimin yang juga Wakil Ketua DPR RI, bahwa ponpes akan mulai melaksanakan pendidikannya pada bulan Syawal ini. Namun, keadaan masih belum kondusif. Protokol kesehatan di pondok juga masih perlu ditata.

Rapat itu di antaranya diikuti oleh para kiai Pondok Tambak Beras, Ploso, Lirboyo, Buntet Cirebon dan juga melibatkan Ketua Rabhithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) atau asosiasi pesantren seluruh Indonesia Abdul Ghaffar Rozin, atau akrab disapa Gus Rozin.