ASKARA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) melarang warga melakukan aktivitas mudik, sekalipun itu mudik dalam skala lokal.

Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengimbau agar masyarakat tetap mentaati Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selama kawasan Jabodetabek melaksanakan PSBB, perjalanan yang diperbolehkan hanya untuk kegiatan yang dikecualikan, sesuai yang sudah diatur sebelumnya.

"Artinya, kalau mudik otomatis tidak diperbolehkan. Mari sayangi keluarga kita. Dari kawasan Jabodetabek itu tentu ada zonanya yang masih hijau. Contohnya, Kepulauan Seribu. Jika terjadi mudik lokal, bisa jadi apa saudara kita yang ada di pulau. Demikan halnya untuk beberapa kawasan di Jabodetabek. Ini yang kami hindari," ungkap Syafrin, Jumat (15/5). 

Syafrin meminta agar masyarakat hanya melakukan perjalanan untuk hal yang penting, hal ini untuk menjaga sekeliling termasuk keluarga agar tidak terpapar Covid-19. 

"Tentu dengan berdisiplin dalam PSBB, kita harapkan PSBB tidak diperpanjang dan situasinya tetap normal," harapnya.

Untuk memastikan bahwa mudik lokal tidak terjadi, dalam pengawasannya pihaknya tetap melakukan pemeriksaan di 33 cek poin yang hingga saat ini telah beroperasi seperti biasa.

"Tetap ada pemeriksaan. Ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Pergub 33/2020, tentu itu yang jadi acuan kita," kata dia.

Siapapun yang tetap melakukan mudik, akan diminta memutar balik arah perjalanan, termasuk sanksi tegas dari adanya Pergub 41/2020.

"Sekarang itu sudah terbit Pergub 41 tentang penegakkan sanksi di sana. Jadi akan kita kenakan sanksi sesuai dengan pergub 41," ujarnya.

Saat ini, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan wilayah tetangga, yang hasilnya sepakat bahwa akan dilakukan pengetatan.

"Karena memang kita pahami bahwa tradisi selama Idul Fitri ini, sangat kuat silaturahminya. Sementara kita harus sadari bahwa pandemi ini justru mengintip orang yang melakukan kegiatan berkumpul. Itu yang harus kita sadari," tandasnya.