ASKARA - Di tengah kesulitan dan wabah virus corona (Covid-19), sejumlah partai politik masih ada yang sempat membahas berbagai rancangan undang-undang (RUU). 

Anggota Komisi VI DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) tegas menolak pembahasan RUU apapun yang tidak berhubungan dengan penyelesaian pandemi Covid-19. 

"Demokrat sekali lagi tidak apriori membahas RUU apapun. Apakah itu RUU omnibus law Ciptaker, RUU Haluan Ideologi Pancasila, dan RUU Minerba. Akan tetapi kita harus bijak melihat situasi saat ini," katanya kepada media, Rabu (22/4). 

Menurut putera presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu, usulan-usulan pembahasan RUU harus sesuai dengan kebutuhan rakyat saat ini. Mengingat situasi sosial dan ekonomi masyarakat terancam memburuk. 

"Agar produk undang-undang yang akan disahkan tersebut sesuai keperluan publik dan rakyat. Bisa saja usulan-usulan tersebut belum diperlukan saat ini," jelas Ibas. 

Fraksi Partai Demokrat mengajak pemerintah untuk bersama serius dan lebih bijak menyelesaikan pandemi Covid-19 yang kian hari meningkat dari angka penderita dan kasus kematian. 

Berdasarkan data pemerintah per Selasa (22/4) pukul 12.00 WIB total pasien positif Covid-19 menjadi 7.135 orang. Angka itu bertambah 375 kasus positif dari hari sebelumnya. .

Secara nasional, DKI Jakarta masih menjadi yang terbanyak dari seluruh provinsi di Indonesia yaitu 3.260 kasus positif.  

"Mari kita bersama curahkan pikiran, tenaga dan perhatian untuk mengurangi dampak virus corona. Gotong royong bantu rakyat dan pemerintah," tandas Ibas. 

Diketahui pada Senin 20 April, pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja oleh panitia kerja berlangsung tertutup. Rapat ini tidak dicantumkan dalam agenda resmi DPR. Pembahasannya tidak disiarkan secara streaming dari situs atau akun media sosial resmi milik parlemen.