ASKARA - Rencana pelatihan Kartu Prakerja melalui platform digital senilai Rp 1 juta untuk setiap peserta dari total Rp 3,55 juta yang akan diperoleh, menuai kritik.

Saat ini yang dibutuhkan para buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerja informal yang kehilangan mata pencaharian karena terdampak virus corona, adalah pemenuhan kebutuhan pokok bukan pelatihan secara online.

"Konsep Kartu Prakerja sejak awal sudah banyak dikritik karena dianggap tidak efektif memberikan solusi langsung berupa lapangan kerja. Saat ini, di saat banyak masyarakat yang terdampak virus corona dan kehilangan mata pencaharian, kok malah akan berikan pelatihan secara online," jelas kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang juga anggota DPR RI Sukamta.

Menurut politisi asal DIY itu, rencana pelatihan tersebut jelas sangat tidak pas dan hanya akan buang-buang uang rakyat sebesar Rp 5,6 triliun yang akan digunakan buat pelatihan.

Oleh sebab itu, Sukamta meminta kepada pemerintah rencana pelatihan kartu prakerja ini untuk ditangguhkan.

"Lebih baik anggaran Rp 5,6 triliun untuk pelatihan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok para buruh yang di PHK serta pekerja sektor informal yang kehilangan mata pencaharian. Mereka saat ini butuhnya makan bukan pelatihan," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah dengan pertimbangan dampak Covid-19 meningkatkan anggaran Kartu Prakerja dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun, dengan penerima manfaat meningkat menjadi 5,6 juta orang.

Bagi setiap peserta Kartu Prakerja akan mendapatkan pelatihan secara online senilai Rp 1 juta yang diberikan melalui mitra platform digital seperti Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan dari Kementerian Tenaga Kerja.

Belakangan pelatihan secara online ini menjadi ramai diperbincangkan netizen karena salah satu mitra paltform digital adalah Ruang Guru yang notabene salah satu pendirinya saat ini menjadi staf khusus presiden.

"Pelatihan secara online senilai Rp 1 juta ini pun juga masih menjadi tanda tanya besar, berwujud apakah dan seberapa bisa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan. Mestinya dengan metode online nilainya juga bisa lebih murah," kata Sukamta.

Maka bisa dibayangkan berapa banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan platform digital yang jadi mitra pemerintah dengan dengan pelatihan senilai Rp 5,6 tiliun ini. 

"Apakah ini elok dilakukan dalam keadaan pandemi ini?" ujar Sukamta mempertanyakan.

Lebih jauh, doktor lulusan Inggris ini berharap Pemerintah lebih fokus mengatasi Covid-19 secepat-cepatnya agar dampak sosial dan ekonomi tidak berkepanjangan dan semakin besar

Berbagai kegiatan pemerintah yang tidak terkait langsung dengan penanganan Covid-19, lanjutnya, semestinya ditangguhkan dan bisa dikerjakan di tahun depan. Seperti, pembangunan ibukota baru serta berbagai proyek lainnya yang tidak bersifat mendesak.

"Kebijakan PSBB yang ditetapkan pemerintah di Jabodetabek dan beberapa daerah sejauh ini kita lihat belum efektif membendung penyebaran virus corona. Ini artinya pemerintah harus segera mencari metode yang lebih efektif untuk mengatasi wabah yang berlangsung. Jadi kondisi seperti ini yang paling mendesak fokus pada dua hal, atasi secepatnya virus corona dan penuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin dan rentan miskin. Soal pelatihan kerja terkait Kartu Prakerja bisa dikerjakan saat krisis virus ini sudah bisa diatasi," papar Sukamta.

Dia berharap, dalam kondisi yang sedang memprihatinkan seperti ini, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia agar ikut bergotong royong membantu pemerintah mengatasi wabah.

Menurut Sukamta, perusahaan-perusahaan platform digital dalam situasi Covid-19 dimana masyarakat diminta tinggal di rumah malah mengalami peningkatan jumlah pelanggan dan juga omset secara pesat, seperti Bukalapak, Blibli, Tokopedia, Ruang Guru dan lain-lain.

"Menjadi tidak elok jika perusahaan-perusahaan yang banyak untung di masa sulit seperti ini malah ikut mencari untung dari program pemerintah, pungkasnya. (hidayatullah)