ASKARA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri mendata pekerja migran yang pulang dari Malaysia untuk diberdayakan dalam program padat karya.

Program padat karya antara lain perbaikan irigasi pedesaan, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), program rumah swadaya, sanitasi hingga penyediaan air minum berbasis masyarakat.

"Kami sedang bekerja sama dengan Kemenlu, yang WNI yang pulang dari Malaysia diidentifikasi dari mana asalnya. Kita siapkan program padat karya," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono di Graha BNPB, Jakarta, Senin (13/4).

Pemerintah menyiapkan program padat karya terutama di daerah-daerah kantong pekerja migran seiring dengan merebaknya pandemi virus corona (Covid-19).

Diharapkan, para bekas pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI) bisa bekerja kembali di program-program padat karya yang disiapkan pemerintah setelah menjalani isolasi mandiri sepulang dari Malaysia.

Menteri Basuki menjelaskan, Kementerian PUPR telah merealokasi dan me-refocusing anggaran sebesar Rp 36,19 triliun dari total anggaran tahun 2020 sebesar Rp 120 triliun untuk membantu mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Realokasi pertama yaitu yang dikembalikan kepada Kementerian Keuangan untuk dialokasikan langsung kepada bantuan sosial dan kegiatan lain yang bersentuhan langsung dengan penanganan Covid-19 sebesar Rp 24,53 triliun.

Kemudian re-focusing anggaran sebesar Rp1,66 triliun untuk pembangunan yang dibutuhkan dalam mengatasi Covid-19 seperti penyiapan prasarana observasi di Pulau Galang, Kepulauan Riau sebesar Rp 400 miliar. 

Serta merehabilitasi Wisma Atlet Kemayoran sebagai rumah sakit darurat dan pembelian alat-alat pendukung lain. 

Menteri Basuki menyebutkan, anggaran juga di-refocusing untuk mempercepat pelaksanaan padat karya tunai.

"Padat karya tunai adalah memberikan pekerjaan yang low technology tetapi banyak menyerap tenaga kerja di pedesaan. Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp 10,22 triliun ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan," jelasnya.

Jadi, program padat karya sebagai upaya mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa. 

"Ini masih bisa kita laksanakan karena kita menggunakan protokol kesehatan," demikian Menteri Basuki.