ASKARA - Partai Solidaritas Indonesia kembali angkat bicara terkait kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menangani banjir yang kerap melanda ibu kota.

PSI menilai, Anies seperti menjadikan banjir sebagai panggung politik guna menaikkan elektabilitasnya. Terlebih, ada dua prinsip berbeda antara Anies yang menyebut tengah fokus pada penanganan korban banjir sedangkan Sekda DKI Saefullah justru meminta warga untuk menikmati banjir. 

"Pernyataan pak sekda itu menyakitkan hati rakyat Jakarta yang terkena banjir. Kalau Pak Anies mungkin memang benar-benar menikmati banjir sehingga beliau punya kesempatan untuk datang ke lokasi banjir lalu menyapa warga terdampak sambil foto-foto," jelas politisi PSI Justin Adrian Untayana kepada wartawan, Jumat (28/2).

Menurutnya, selama 2,5 tahun menjabat, Anies sama sekali tidak pernah membicarakan langkah-langkah dalam upaya mengatasi banjir. Bahkan, target tahun 2021 pun belum jelas apakah akan ada normalisasi sungai atau tidak. Anies juga lebih banyak bertindak setelah terjadi banjir.

"Kalau kita perhatikan Pak Anies hanya bereaksi setelah banjir terjadi, itu pun cuma berupa aksi panggung. Sepertinya itu memang strategi beliau sesuai dengan hasil survei baru-baru ini," ucap Justin.

Hal itu diperkuat dengan hasil survei Indobarometer beberapa waktu lalu yang menyebut alasan paling banyak warga memilih Anies adalah karena berjiwa sosial sebesar 27,5 persen. Menurut Justin, itulah mengapa Anies jarang membicarakan program antisipasi banjir. 

Anies hanya dikenal sebagai sosok berjiwa sosial daripada bekerja nyata dalam mengatasi banjir.

"Awalnya kami heran, sudah berkali-kali Jakarta banjir tapi kok Pak Anies tidak pernah membahas langkah atau program nyata secara terbuka untuk mengantisipasi banjir. Sepertinya beliau lebih suka dikenal sebagai gubernur yang berjiwa sosial dibandingkan gubernur yang mampu bekerja mengatasi banjir," jelas Justin.

Selama periode 2018-2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak bisa menjalankan normalisasi sungai karena mandeknya pembebasan lahan. Sementara dalam APBD 2020, Pemprov DKI telah menganggarkan Rp 2,5 triliun untuk program pengendalian banjir. 

Justin pun mempertanyakan solusi Anies untuk mengantisipasi banjir yang tidak nampak.

"Bekerja mengantisipasi banjir memang tidak terlihat heroik bahkan harus melakukan tindakan yang tidak populer. Tapi rakyat Jakarta butuh solusi dari gubernur sebelum banjir datang, bukan setelah kejadian baru muncul seperti pahlawan dan bikin panggung selebrasi pemberian bantuan," pungkas Justin yang juga anggota Komisi D DPRD DKI.