Banjir Jakarta Masalah Menahun, Minim Mitigasi di Jalan Raya Disorot
ASKARA - Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Jakarta seiring masuknya musim hujan sejak Desember 2025. Curah hujan tinggi dan ekstrem akibat perubahan iklim tidak hanya terjadi di Ibu Kota, tetapi juga memicu banjir besar di sejumlah daerah lain seperti Bekasi dan Karawang (Jawa Barat), Pekalongan (Jawa Tengah), serta Lamongan dan Malang (Jawa Timur).
Di Jakarta, banjir telah terjadi sejak Desember 2025 dan diperparah oleh fenomena rob atau naiknya air laut ke daratan. Puncaknya, pada Minggu, 18 Januari 2026, hujan dengan intensitas tinggi dan durasi panjang menyebabkan banjir di berbagai wilayah. Data mencatat, banjir menggenangi 48 RT dan 29 ruas jalan di Jakarta selama berjam-jam.
Para ahli menilai, untuk mengurangi dampak banjir diperlukan langkah cepat seperti operasi modifikasi cuaca dan optimalisasi pompa air. Namun, di lapangan, persoalan mitigasi dan penanganan darurat dinilai masih lemah.
Wakil Ketua Forum Warga Kota (FAKTA) Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, menyoroti minimnya kehadiran petugas dalam membantu warga dan pengguna jalan saat banjir. Ia menceritakan pengalamannya pada 27 Desember 2025, ketika melintasi Jalan Ahmad Yani, Cawang, Jakarta Timur.
“Saat itu air menggenangi jalan hingga sekitar 40 sentimeter. Banyak kendaraan mogok dan pengendara panik, tetapi tidak terlihat petugas kepolisian, Dishub, Satpol PP, maupun petugas lain yang membantu atau memberi informasi jalur alternatif,” ujarnya.
Kondisi serupa kembali terjadi pada banjir Minggu, 18 Januari 2026. Berdasarkan pemantauan media, banjir merendam kawasan Pademangan, Jakarta Utara, selama sekitar 14 jam. Bahkan, seorang pengendara motor dilaporkan terjatuh ke Kali Ancol saat mencoba menerobos banjir di Jalan Lodan.
Menurut Azas, dokumentasi media menunjukkan banyak kendaraan tetap nekat melintas di genangan air yang berbahaya tanpa adanya sistem peringatan dini atau petugas yang siaga memberi bantuan.
“Upaya mitigasi seperti Early Warning System dan Emergency Response seharusnya menjadi prosedur baku pemerintah daerah. Ini penting untuk mengurangi korban, kerugian, dan risiko kecelakaan di jalan raya,” tegasnya.
Ia menilai, banjir Jakarta merupakan masalah menahun yang hampir terjadi setiap tahun, baik akibat hujan lokal, banjir kiriman dari Bogor, maupun rob di wilayah utara yang posisinya berada di bawah permukaan laut. Kondisi drainase yang menua, tersumbat sampah, serta minimnya perawatan juga memperparah genangan di tengah kota.
Selain itu, aliran air dari wilayah hulu di Bogor dan Puncak kerap tidak tertahan karena berkurangnya ruang terbuka hijau dan daerah resapan air. Hal ini menyebabkan air hujan langsung mengalir deras ke Jakarta.
FAKTA Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat mitigasi banjir melalui sejumlah langkah, antara lain menurunkan tim petugas di lapangan dengan sistem peringatan dini dan bantuan darurat, memperbaiki dan merawat drainase, serta bekerja sama dengan Pemda Jawa Barat untuk memulihkan ekologi di kawasan Puncak dan Bogor.
“Jakarta seharusnya sudah fasih menghadapi banjir karena ini masalah berulang. Yang dibutuhkan adalah kemauan melayani warga, kesiapsiagaan petugas, dan sistem mitigasi yang berjalan efektif,” pungkas Azas.

Komentar