ASKARA - Ketahanan pangan menjadi masalah paling krusial di setiap negara. Pangan yang buruk mempengaruhi gizi para generasi penerus. Maka itu, Pemerintah Indonesia terus meningkatkan kualitas produksi petani dengan berbagai program.

Tentu ketika kualitas produksi pangan meningkat harus sejalan dengan taraf perekonomian petani. Meski hasil pertanian di Indonesia telah merambah ke pasar internasional (ekspor). 

Salah satu contohnya Kopi Luwak, berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2015 komoditi tersebut berhasil disebar ke-22 negara dengan jumlah 499.612,7 ton.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Nunung Nuryantono mengatakan, petani sudah seharusnya sejahtera. Melihat berbagai sumber daya pertanian yang melimpah dan bisa dibudidayakan untuk kebutuhan pangan masyarakat.

"Perdagangan hasil pertanian juga terus berkembang hingga saat ini, sehingga perlu ada yang mendorong untuk melahirkan kebijakan terkait model perdagangan yang memihak (pro) kepada petani," ujar Nunung, beberapa waktu lalu. 

Ketika komoditas pertanian telah dihasilkan dan siap untuk diekspor ke berbagai negara, seharusnya seluruh pihak yang notabene petani bisa mendapatkan imbalan jasa atas jerih payahnya. 

IPB selaku penyelenggara pendidikan di bidang pertanian tidak bisa tinggal diam. Dibutuhkan solusi yang tepat dengan melakukan pembahasan bersama berbagai elemen masyarakat. Juga lembaga riset Tani Center LPPM IPB.

"Diharapkan lahir rumusan rekomendasi bagi pemerintah, dalam menjalankan kebijakan pertumbuhan ekonomi. Berbasis perdagangan internasional yang menguntungkan petani," terangnya.

Pihaknya akan membahas secara lebih mendalam terkait manfaat perdagangan, yang bisa dinikmati oleh seluruh pihak yang terlibat memproduksi komoditi pertanian.

"Kita berharap dapat mengungkap kesepakatan-kesepakatan perdagangan dan apakah menguntungkan semua pihak dalam arti yang positif," pungkasnya.

Sebagai wujud peningkatan perekonomian petani di pedesaan. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menunjuk IPB untuk melakukan riset program pemberdayaan, yang bertajuk One Village One CEO.

Program tersebut, akan menggeser penerapan pola pembinaan terhadap petani menjadi pendampingan langsung oleh CEO Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

"Kami mendesain program bersama yaitu One village one CEO. Sebagai solusi dari masalah kemiskinan," ucap Wamendes PDTT, Budi Arie Setiadi.

"Berbagai pihak dilibatkan mulai dari akademisi dalam hal ini IPB sebagai lembaga yang melakukan riset dan pemberdayaan praktek peningkatan perekonomian desa," tambahnya.