ASKARA — Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) kembali menegaskan peran strategisnya sebagai motor penggerak pembangunan nasional melalui Business Forum yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Sabtu (2/5). Forum ini menjadi bagian dari rangkaian Pelantikan Dewan Pengurus Pusat HA IPB Periode 2025–2029, dengan mengusung tema besar “Sinergi Alumni untuk Kedaulatan Pangan dan Energi Menuju Pertumbuhan Ekonomi Nasional.”

Lebih dari 1.000 peserta hadir, termasuk 800 pengurus aktif, mencerminkan komitmen alumni IPB untuk berkontribusi nyata dalam menjawab tantangan bangsa. Forum ini bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan ruang strategis untuk merumuskan arah kebijakan dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

Forum ini semakin berbobot dengan hadirnya para menteri kabinet, di antaranya Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Menteri PPN RI Rachmat Pambudi, serta Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia. Dalam keynote speech-nya, Bahlil membagikan kisah inspiratif masa mudanya di Papua, ketika ia berupaya menghadirkan Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS, sebagai narasumber di kampusnya. Kenangan tersebut menjadi refleksi perjalanan panjang yang kini membawanya berkontribusi di tingkat nasional.

Panel Transformasi Pangan

Dengan tema “Transformasi Pangan Nasional: Hilirisasi, Teknologi, dan Investasi”, forum ini menghadirkan tokoh lintas sektor: Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS (Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Rektor Universitas UMMI Bogor), Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, Wakil Ketua Umum HA IPB sekaligus Kepala Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Innopreneurship, serta Direktur Utama Pupuk Indonesia.  

Dalam paparannya, Prof. Rokhmin menegaskan bahwa pembangunan sistem pangan nasional harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Ia merinci tahapan strategis mulai dari penyediaan sarana produksi, intensifikasi dan diversifikasi berbasis inovasi, penguatan industri pengolahan, hingga pemasaran global. “Semua itu, harus ditopang oleh kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, tata ruang, dan ketenagakerjaan yang tepat,” ujarnya.  

Tujuan besar yang digariskan jelas: produktivitas pangan melampaui konsumsi, produsen sejahtera, konsumen terpenuhi, dan sistem pangan nasional menjadi inklusif, ramah lingkungan, serta berkelanjutan. Kedaulatan pangan, menurut Rokhmin, adalah fondasi utama bagi kemajuan, kesejahteraan, dan stabilitas ekonomi nasional.  

Dalam pidatonya yang bertajuk “Transformasi Sistem Pangan Nasional Menuju Swasembada Pangan yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan”, Prof. Rokhmin mengutip pidato bersejarah Presiden Soekarno tahun 1957: “Urusan pangan adalah masalah hidup-matinya sebuah bangsa.” Ia mengingatkan bahwa negara dengan populasi lebih dari 100 juta jiwa akan sulit berdaulat jika pemenuhan pangannya masih bergantung pada impor.  

“Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling penting karena menentukan kesehatan, kecerdasan, dan kelangsungan hidup,” tegas Guru Besar IPB University tersebut. Ia menambahkan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh apa yang dikonsumsi, selaras dengan prinsip you are what you eat.  

Tantangan Berat Menuju Kedaulatan Pangan

Prof. Rokhmin menyoroti fakta pahit: Indonesia sebagai negara kepulauan tropis terbesar di dunia, dengan potensi agraris melimpah, hingga kini belum mampu mewujudkan swasembada pangan yang mensejahterakan produsen secara berkelanjutan.  

Dalam catatannya, ketergantungan impor pada komoditas strategis masih sangat tinggi. Tahun 2025, volume impor delapan komoditas pangan utama — termasuk beras, jagung, dan gula — mencapai 29,15 juta ton. Angka yang mencerminkan betapa rapuhnya fondasi kedaulatan pangan negeri ini.  

Lebih jauh, ia mengungkap tantangan struktural yang menghambat sektor pertanian. Produktivitas tenaga kerja pertanian hanya tercatat Rp24,8 juta per pekerja per tahun, jauh tertinggal dibanding sektor industri yang mencapai Rp161 juta. Jurang ketimpangan ini berimbas langsung pada kesejahteraan petani dan nelayan. Rata-rata pendapatan petani padi di Jawa, misalnya, hanya sekitar Rp2,25 juta per bulan, angka yang nyaris tak cukup untuk menopang kehidupan layak.  

Selain itu, sektor pangan Indonesia menghadapi ancaman serius dari perubahan iklim seperti fenomena El-Nino dan La-Nina, serta dampak konflik geopolitik global yang mengganggu rantai pasok pangan dunia. Alih fungsi lahan pertanian yang mencapai rata-rata 60.000 hektare per tahun semakin memperparah situasi, menggerus kapasitas produksi domestik.  

Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) ini mengingatkan, pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan masalah hidup-matinya sebuah bangsa, sebagaimana pernah ditegaskan Presiden Soekarno pada 1957. Tanpa kedaulatan pangan, mustahil Indonesia bisa berdiri tegak sebagai negara besar dengan populasi lebih dari 100 juta jiwa.  

Lantas apa solusinya?

Dalam paparannya, Prof. Rokhmin tidak hanya mengurai masalah, tetapi juga menyajikan solusi konkret. Ia mendorong transformasi sistem pangan melalui peningkatan skala ekonomi (economy of scale), penerapan teknologi mutakhir, serta penguatan manajemen rantai pasok terintegrasi. Lebih dari itu, ia menekankan pentingnya sinergi alumni dan kebijakan politik-ekonomi yang kondusif untuk menarik investasi di sektor pangan.  

Alumni sebagai Agen Perubahan

Kehadiran tokoh-tokoh nasional dan VIP HA IPB seperti Fauzi Amro (Wakil Ketua Komisi XI DPR RI sekaligus Ketua HA IPB), Walneg S. Jas (Ketua HA IPB periode 2021–2025), serta jajaran anggota DPR RI dan pejabat lembaga keuangan menegaskan bobot forum ini. Turut hadir pula perwakilan Bank Indonesia, OJK, LPS, civitas akademika IPB, HIMPUNI, dan Direksi Bank Himbara.

Forum ini menegaskan bahwa kedaulatan pangan dan energi tidak bisa dicapai secara sektoral. Diperlukan orkestrasi kebijakan terintegrasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Alumni IPB, dengan kapasitas intelektual dan jaringan yang luas, tampil sebagai knowledge hub sekaligus agent of change dalam mendorong transformasi struktural ekonomi Indonesia — dari berbasis komoditas mentah menuju ekonomi bernilai tambah tinggi yang inklusif dan berkelanjutan.