ASKARA - Presiden Joko Widodo secara pribadi menolak rencana pemulangan orang Indonesia yang sempat bergabung menjadi militan Negara Islam (ISIS). Dengan pertimbangan mengutamakan keselamatan rakyat di dalam negeri.

Imparsial menilai bahwa rencana pemulangan orang Indonesia yang pernah bergabung dengan ISIS itu menjadi problematis oleh pemerintah. Mengingat, pemerintah masih mengkaji lebih jauh perihal wacana tersebut. 

"Saya lihat ada ambiguitas dalam menyikapi persoalan ini karena belum ada kajian yang matang terhadap persoalan ini. Sehingga opsi-opsinya menjadi beragam dan menjadi perdebatan publik," ujar Direktur Imparsial Al Araf di kantornya, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (11/2).

Padahal, rencana tersebut pertama kali muncul dari kalangan kabinet pemerintahan Jokowi. Namun belum lama ini presiden menentang rencana pemulangan para mantan ISIS. 

"Ada menteri yang bilang boleh dipulangkan, ada yang bilang tidak. Lalu ada sikap presiden seperti itu lalu kemudian ada sikap pemerintah belum mengambil keputusan," jelas Al Araf. 

Tentu ini sesuatu yang tidak baik dalam kebijakan formulasi pemerintah menangani sebuah kasus. Maka sebaiknya pemerintah mengkaji beberapa aspek. 

Terkait wacana tersebut, pemerintah sejauh ini masih memverifikasi data-data orang Indonesia yang meninggalkan Tanah Air untuk bergabung dengan ISIS.

"Dalam isu-isu seperti ini sebaiknya pemerintah mengkaji secara lebih dalam dan membuat formulasi kebijakan solusinya terlebih dahulu untuk menangani persoalan ini," tutur Al Araf. 

Pemerintah masih memiliki banyak opsi untuk menangani masalah ini dan tidak harus dengan mencabut status kewarganegaraan. 

"Mereka masih bisa diproses secara hukum. Bisa ikut program deradikalisasi dan sebagainya," kata Al Araf. 

Jokowi sebelumnya mengatakan tidak sepakat dengan rencana pemulangan orang Indonesia yang pernah bergabung dengan kelompok teroris lintas batas atau foreign terrorist fighter seperti ISIS. 

"Bila bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak. Tapi masih akan dibahas dalam rapat terbatas dengan para menteri kabinet," kata Jokowi di Istana Negara pekan lalu.