Oleh: Saur S. Turnip

ASKARA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dengan visi besar: memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia, menekan angka stunting, dan menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas. Dengan dukungan anggaran negara yang sangat besar, program ini seharusnya menjadi simbol keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat.

Namun, dalam perjalanan implementasinya, muncul berbagai persoalan serius yang menguji kredibilitas program tersebut. Dugaan penyimpangan dalam tata kelola, lemahnya mekanisme pengawasan, serta persoalan pengadaan membuka pertanyaan mendasar: apakah desain kelembagaan dan sistem pengawasan MBG sudah cukup kuat untuk mengelola program strategis berskala nasional?

Persoalan MBG bukan sekadar tentang makanan yang tersaji di atas piring anak-anak. Lebih jauh, ini menyangkut bagaimana negara mengelola kepercayaan publik, memastikan penggunaan anggaran secara bertanggung jawab, dan membangun sistem yang mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Ilusi Efisiensi dalam Sentralisasi Birokrasi

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan MBG adalah desain birokrasi yang sangat tersentralisasi melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam teori administrasi publik, sentralisasi sering dianggap mampu menciptakan efisiensi, keseragaman standar, dan kemudahan koordinasi.

Namun, dalam negara sebesar Indonesia dengan kondisi geografis dan sosial yang sangat beragam, sentralisasi tanpa transparansi dan pengawasan yang kuat dapat menciptakan titik rawan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketika kewenangan besar terkonsentrasi pada satu institusi, sementara mekanisme kontrol tidak berjalan optimal, ruang terjadinya praktik rent seeking atau pencarian keuntungan melalui akses kekuasaan menjadi semakin besar.

Dugaan praktik jual beli akses dalam pengelolaan titik layanan pemenuhan gizi (SPPG) menunjukkan bahwa persoalan tidak semata-mata berada pada individu, tetapi juga berkaitan dengan desain sistem yang memungkinkan terjadinya penyimpangan.

Idealnya, mitra penyedia layanan dipilih berdasarkan kemampuan, standar sanitasi, kapasitas produksi, dan komitmen terhadap kualitas makanan. Namun, jika akses lebih ditentukan oleh kedekatan atau kemampuan finansial tertentu, maka tujuan utama program akan tergeser oleh kepentingan kelompok.

Pada titik inilah kepercayaan publik mulai tergerus. Masyarakat dapat melihat program yang dibiayai dari uang negara bukan lagi sebagai instrumen kesejahteraan, melainkan sebagai ruang perebutan kepentingan.

Pengawasan yang Lemah dan Krisis Kendali Mutu

Program berskala nasional membutuhkan sistem pengawasan yang kuat, independen, dan berjalan secara berlapis. Namun, salah satu kelemahan yang terlihat dalam pelaksanaan MBG adalah persoalan pengendalian mutu (quality control).

Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul persoalan, seperti laporan makanan bermasalah atau keluhan masyarakat. Sistem yang sehat harus mampu mencegah masalah sejak awal melalui pemeriksaan rutin, audit independen, dan keterbukaan informasi.

Ketergantungan pada laporan internal penyedia layanan tanpa verifikasi yang memadai membuka peluang terjadinya manipulasi. Standar keamanan pangan, kebersihan dapur, kualitas bahan baku, dan proses distribusi harus menjadi bagian yang diawasi secara ketat.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan program makan sekolah tidak hanya ditentukan oleh anggaran besar, tetapi oleh keterlibatan masyarakat.

Di sejumlah negara, orang tua, komunitas sekolah, dan organisasi masyarakat sipil dilibatkan dalam pengawasan kualitas makanan maupun penggunaan anggaran. Transparansi menjadi kunci agar program tetap berada dalam koridor kepentingan publik.

Indonesia perlu memperkuat mekanisme serupa. Data pengadaan, daftar mitra, standar kualitas, hingga hasil pemeriksaan harus mudah diakses masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial.

Korupsi Pengadaan dan Penyakit Lama Birokrasi

Persoalan pengadaan barang dan jasa bukan masalah baru dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Banyak program strategis sebelumnya menghadapi tantangan serupa: rekayasa spesifikasi, penggelembungan harga, hingga kolusi antara pejabat dan penyedia barang.

Jika persoalan serupa muncul dalam MBG, maka hal tersebut menunjukkan bahwa reformasi sistem pengadaan masih menjadi pekerjaan besar.

Pengadaan yang seharusnya berbasis kompetisi dan efisiensi dapat berubah menjadi ruang transaksi kepentingan apabila transparansi dan pengawasan tidak berjalan.

Dampaknya bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Setiap rupiah yang bocor dari anggaran program berarti berkurangnya kualitas makanan, fasilitas, atau layanan yang seharusnya diterima anak-anak Indonesia.

Penegakan hukum terhadap pelaku penyimpangan tentu penting. Namun, langkah hukum saja tidak cukup. Pemerintah perlu membenahi sistem agar peluang terjadinya korupsi semakin kecil.

Digitalisasi pengadaan, audit berkala, keterbukaan data, dan penguatan lembaga pengawas harus menjadi bagian permanen dari reformasi tata kelola MBG.

Ancaman terhadap Kepercayaan Publik dan Demokrasi

Kasus dalam pelaksanaan MBG memberikan pelajaran penting bahwa program populis membutuhkan fondasi tata kelola yang kuat.

Program yang memiliki tujuan mulia dapat kehilangan legitimasi apabila pelaksanaannya tidak transparan dan tidak mampu menjamin akuntabilitas.

Dalam demokrasi, kepercayaan publik merupakan modal utama pemerintah. Ketika masyarakat melihat adanya kesenjangan antara janji besar dan kenyataan di lapangan, maka yang mengalami kerugian bukan hanya sebuah program, tetapi juga kredibilitas institusi negara.

Karena itu, evaluasi terhadap MBG tidak boleh dianggap sebagai upaya melemahkan pemerintah. Kritik justru menjadi bagian penting dari demokrasi agar kebijakan publik berjalan lebih baik.

Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang menolak kritik, tetapi pemerintah yang mampu menggunakan kritik sebagai bahan perbaikan.

Belajar dari Praktik Global

Berbagai negara menunjukkan bahwa program makan bergizi dapat berhasil ketika dibangun di atas tiga fondasi utama: transparansi, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi.

Jepang, misalnya, mengembangkan sistem makan sekolah dengan keterlibatan sekolah, orang tua, dan komunitas lokal. Pengelolaan makanan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kalori, tetapi juga pendidikan gizi dan kedekatan dengan sumber pangan lokal.

Indonesia dapat mengambil pelajaran tersebut dengan memperkuat peran pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal.

UMKM lokal, koperasi desa, serta kelompok masyarakat seharusnya diberikan ruang untuk menjadi bagian dari rantai pasok MBG, bukan hanya menjadi penonton dari program bernilai besar ini.

Jalan Panjang Menuju MBG yang Berintegritas

Untuk memastikan MBG tetap berada pada tujuan awalnya, pemerintah perlu melakukan langkah korektif secara menyeluruh.

Pertama, memperkuat evaluasi kelembagaan dan memastikan setiap institusi yang terlibat memiliki standar akuntabilitas tinggi.

Kedua, memperketat pengawasan keamanan pangan dengan melibatkan lembaga independen, akademisi, organisasi profesi, serta masyarakat.

Ketiga, memperkuat sistem pengadaan berbasis digital yang transparan dan mudah diawasi publik.

Keempat, memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat lokal agar manfaat ekonomi program tidak hanya berputar di tingkat penyedia besar.

Kelima, memastikan penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga menyasar pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari praktik penyimpangan.

Penutup: Mengembalikan Makna di Balik Piring

Program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi besar menjadi investasi sosial bagi masa depan Indonesia. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah makanan yang dibagikan atau besarnya anggaran yang dikucurkan.

Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah apakah anak-anak Indonesia mendapatkan makanan yang sehat, aman, dan berkualitas. Apakah masyarakat merasakan manfaat ekonomi dari program tersebut. Dan apakah kepercayaan publik terhadap negara semakin kuat.

Pada akhirnya, setiap piring makanan dalam program MBG membawa pesan besar tentang tanggung jawab negara. Jangan sampai niat baik memperbaiki gizi generasi bangsa justru tercoreng oleh lemahnya tata kelola dan kepentingan segelintir pihak.

Indonesia tidak hanya membutuhkan program makan gratis. Indonesia membutuhkan program yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sebab di balik setiap piring yang disajikan kepada anak-anak bangsa, terdapat harapan besar tentang masa depan negeri ini.