Jumat, 26 April 2024 | 05:45

PELANGGARAN

MK Melanggar UUD 1945, Jika Tetap Adili Pelanggaran Pilpres Bersifat TSM
OPINI

MK Melanggar UUD 1945, Jika Tetap Adili Pelanggaran Pilpres Bersifat TSM

Oleh : Ali Lubis, SH, Praktisi Hukum ASKARA - Pasangan capres dan cawapres 01 Anies- muhaimin dan 03 Ganjar - Mahfud secara resmi telah mendaftarkan permohonan sengket ...

Bawaslu Duga Pelanggaran di Kuala Lumpur Libatkan Pihak Selain PPLN

ASKARA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan potensi pelanggaran dalam proses pemilu yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, diduga mel ...

Lanal Semarang Adakan Penyuluhan Hukum untuk Cegah Pelanggaran Hukum

ASKARA - Dalam rangka menyambut HUT ke 78 Pomal, (20/2), Lanal Semarang menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada seluruh prajurit, PNS, dan anggota Jalasenastri, untuk me ...

Guspardi Ingatkan Pelanggaran Etik KPU Dapat Tuai Perdebatan Publik

ASKARA – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan seluruh komisioner KPU melanggar eti ...

Masyarakat Tunggu Putusan Sidang DKPP Terkait Pelanggaran Etik Berat KPU RI karena Terima Pendaftaran Gibran

ASKARA - Persidangan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan seluruh Komisioner KPU Republik Indonesia akan kembali digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemili ...

Simulasi Hanya Cantumkan 2 Paslon Pilpres, Guspardi Gaus: KPU Lakukan Pelanggaran

ASKARA – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyayangkan simulasi surat suara Pilpres 2024 yang hanya berisi dua pasangan calon. Padahal, sebut Guspardi, cap ...

Sidang Lanjutan, MK Diminta Kabulkan Permohonan Syarat Batas Usia dan Bebas Pelanggaran HAM

ASKARA - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali melanjutkan sidang uji materiil terhadap pasal 169 huruf (d) dan pasal 169 huruf (q) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pe ...

Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Secara Non Yudisial

ASKARA -Komite I DPD RI mempertanyakan terbitnya Keppres No. 17 Tahun 2022, Keppres No. 4 Tahun 2023, dan Inpres No. 2 Tahun 2023 mengenai penyelesaian non yudisial pelan ...

Memorial Living Park Rumah Geudong Pidie Aceh, Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

ASKARA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya akan membangun Memorial Living Park Rumah Geudong Pidie Aceh. Pemb ...

Panglima TNI Dampingi Presiden RI, Luncurkan Program Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

ASKARA "Saya telah membaca dengan seksama laporan dari Tim PPHAM yang berat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022. Dengan pikiran yang jer ...

Panglima TNI: Pelanggaran HAM Tidak Ada Kadaluarsanya

ASKARA - Agar para pasukan yang tergelar di Papua,  dalam melaksanakan tugas operasi penegakan hukum di Papua supaya tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), diantar ...

Dewan Pers: Pelanggaran Pers Didominasi Berita Tidak Cover Both Side dan Uji Informasi

ASKARA - Dewan Pers mencatat laporan pelanggaran pers yang masuk didominasi hal-hal sederhana, terkait cover both side (pasal 2) dan uji informasi (pasal 3) Kode Etik Jur ...

Fenomena Pelanggaran ODOL Dinilai Sangat Merugikan Pemerintah dan Masyarakat

ASKARA  - Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) masih saja terjadi. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi lintas sektoral ...

Aksesori Politik Pengakuan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

ASKARA - Pernyataan Presiden Jokowi sesaat setelah menerima laporan kerja Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang dibentuk pada Agustus 2022, b ...

Kejaksaan Agung Terima Penghargaan sebagai Instansi Responsif Perkara Pelanggaran HAM Berat

ASKARA - Kejaksaan Agung menerima penghargaan sebagai Instansi yang Responsif Terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, berdasar ...